PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, khususnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau meraih predikat pelayanan prima kategori pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2021 kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penghargaan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam acara Penyampaian Hasil Evaluasi Kinerja dan Pemberian Penghargaan Lingkup Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021, Selasa (08/03), di Jakarta, Selasa (8/3/2022).

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi atas diberikannya predikat pelayanan prima kategori pemerintah daerah oleh MenPANRB kepada DPMPTSP Provinsi Riau.

Menurutnya, ini merupakan apresiasi atas kinerja Pemprov Riau khususnya DPMPTSP Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi kedepannya. Ia berharap dengan adanya predikat ini, akan menambah semangat para ASN dan staf di Pemprov Riau untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

"Alhamdulillah dan terima kasih atas penghargaan ini, semoga kedepannya kinerja dapat ditingkatkan lagi," ucapnya, di Pekanbaru, Rabu (9/3/2022).

Untuk diketahui, ada beberapa daerah dan lembaga mainnya peraih predikat prima dari MenPANRB. Adapun untuk Peraih Predikat Pelayanan Prima kategori Kementerian yaitu, seperti Kementerian Agama (Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan), Kementerian Keuangan (Kantor Pelayanan Pajak Setiabudi Satu), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah).

Selanjutnya, Kementerian Perindustrian (Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mataram), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Jakarta Barat) dan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol).

Untuk kategori lembaga, yakni Badan Narkotika Nasional (Loka Rehabilitasi BNN Kalianda), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Layanan Bidang Pencarian dan Pertolongan), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM di Denpasar), Badan Pusat Statistik (Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Jawa Tengah) dam Lembaga Administrasi Negara (Pusat Pengembangan dan Pelatihan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Samarinda), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional/BRIN (Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh), Mahkamah Agung (Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan Tentara Nasional Indonesia (Rumah Sakit Tk II dr. Soedjono).

Kemudian untuk kategori Pemda, adalah DPMPTSP Provinsi Riau, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, UPTD PPD SAMSAT Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, SAMSAT UPTB Palembang I, Provinsi Sumatra Selatan, UPT PPD Surabaya Timur, Provinsi Jawa Timur, UPT SAMSAT Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Berikutnya, DPMPTSP Kota Banda Aceh, DPMPTSP Kota Payakumbuh, DPMPTSP Kabupaten Siak, DPMPTSP Kota Palembang, DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin, DPMPTSP Kab. Tulang Bawang, DPMPTSP Kota Tangerang Selatan, DPMPTSP Kab. Pandeglang, DPMPTSP Kota Bekasi, DPMPTSP Kab. Bandung, DPMPTSP Kota Bogor, DPMPTSP Kab. Karawang, DPMPTSP Kab. Bekasi, DPMPTSP Kab. Purwakarta, DPMPTSP Kab. Jepara.

DPMPTSP Kab. Kendal, DPMPTSP Kota Salatiga, DPMPTSP Kab. Batang, DPMPTSP Kab. Blora, DPMPTSP Kab. Pati, DPMPTSP Kab. Kebumen, DPMPTSP Kota Yogyakarta, DPMPT Kab. Kulonprogo, DPMPTSP Kab. Sleman, DPMPT Kab. Gunung Kidul, DPMPTSP Kab. Madiun, DPMPTSP Kab. Lamongan, DPMPTSP Kab. Sidoarjo, DPMPTSP Kab. Banyuwangi, DPMPTSP Kota Banjarbaru, DPMPTSP Kab. Tabalong, DPMPTP Kota Balikpapan, DPMPTS Kab. Kutai Kartanegara, DPMPTS dan Tenaga Kerja Kab. Barru, DPMPTSP Kota Kendari, DPMPTSP Kab. Bone Bolango, Disdukcapil Kota Tebing Tinggi.

Serta Disdukcapil Kab. Padang Pariaman, Disdukcapil Kota Tanjungpinang, Disdukcapil Kab. Grobogan, Disdukcapil Kab. Bantul, Disdukcapil Kab. Tapin, DPMPTSP dan PPPD Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta, Prov. Jawa Barat, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan SAMSAT Kabupaten Sleman Prov. Daerah Istimewa Yogyakarta, DPMPTSP Kab. Badung, DPMPTSP Kab. Banyumas, DPMPTSP Kab. Cilacap, DPMPTSP Kab. Sumedang, DPMPTSP Kota Bandar Lampung, DPMPTSP Kota Bandung, DPMPTSP Kota Pekanbaru, DPMPTSP Kota Semarang, DPMPTSP Kota Surakarta.

Selanjutnya untuk Peraih Adicita Sewaka Pertiwi Pimpinan Kementerian/Lembaga yakni, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pusat Statistik, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

Sedangkan untuk Peraih Adicita Sewaka Pertiwi Pimpinan Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung, Bupati dan Wakil Bupati Badung dan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap. (mcr)