Pemerintah Provinsi Riau, belum bisa menjamin akan memberikan bantuan keuangan (Bankeu) kepada kabupaten kota, sesuai besaran Bankeu pada tahun sebelumnya, sebesar Rp1,6 Triliun. Pasalnya, Pemprov masih menunggu regulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, mengatakan, tergantung dari fiskal daerah tergantung dari kemampuan Provinsi, diperkirakan Bankeu yang akan dikeluarkan sebesar Rp500-600 Miliar.

"Sekitar 600-lah, itu hanya proyeksi. Karena kalau dilihat dari sisi KUA PPAS yang kita sampaikan kan tidak ada. Dan kita belum dapat sinkronisasi dana DAU. Jadi DAU kita itu masi by regulated ya, bukan by perhitungan," kata Ahmad Hijazi, Kamis (10/11/2016).

Sesuai dengan Keputusan Kementrian Keuangan pada tahun lalu DAU menurun hingga Rp700 M. Sementara Pemprov menganggarkan anggaran daei DAU yang akan diterima sebesar Rp1,4 T, untuk gaji dan tunjangan pegawai.

"Karena kita menghitung dari jumlah pegawai kita yang bertambaj himhga mencapai 9000 lebih pegawai. Bayangkan jumlah pegawai yanh dialihkan ke Provinsi melebihi jumlah pegawai yang ada, saat ini sekitar 8000 lebih pegawai. Jadi kelemahannya itu tahun ini belum ada keputusan resminya," jelas Sekda.

Untuk evaluasi Bankeu dari Provinsi ke Daerah, menurut Sekda dari anggaran yang digelontorkan ke Kabupaten Kota sebesar Rp1,6 T, Sisa lebih anggarannya mencapai Rp600 M.

"Kondisi ini mungkin karena regulasinya dimana masa perencanaannya di ujung tahun," tambahnya. Untuk tahun 2017 mendatang, Pemprov Riau akan memberikan Bankeu untuk 4 sektor. Dimana sebelumnya hanya 3 sektor.

Benkeu yang akan diberikan seperti untuk Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan Pariwisata. "Ada tambahan untuk Bankeu Pariwisata daerah, ini menjadi prioritas tamabahan kita untuk mengembangkan potensi wisata daerah," tutupnya. (trc)