Pertumbuhan ekonomi Riau yang tergolong rendah, yakni hanya 2,23 persen tahun 2016 akibat anjloknya harga migas dan komoditi perkebunan seperti sawit dan karet, membuat Pemerintah Provinsi Riau harus berfikir dan bekerja keras. Untuk itu, Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman mengumumkan kebijakannya untuk meningkatkan perekonomian Riau yang beberapa tahun terakhir kurang menggembirakan.

“Riau tidak mungkin lagi tergantung kepada migas dan komoditi perkebunan karena harganya tidak mungkin seperti dulu lagi,” ucap Gubri yang akrab disapa Andi Rachman saat berpidato di acara Musrenbang Provinsi Riau Tahun 2017 di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Selasa (21/3/2017)

Beberapa kebijakan yang diambil Andi, pertama, membangun pariwisata berbasis budaya di Provinsi Riau. Andi optimis karena banyak destinasi menarik di Bumi Lancang Kuning. Paling tidak ada 168 destinasi dan 42 iven wisata. Target kunjungan wisata ke Riau tahun 2017 sebanyak 70.997 orang.

Kedua, memaksimalkan potensi perikanan laut. Riau memiliki garis pantai sepanjang 2.076 km atau dua kali Pulau Jawa. Sejauh ini, potensi ini hampir belum tersentuh. Perikanan laut yang bisa dikembangkan antara lain, kerang, kepiting, ikan bawal bintang dan lainnya.

Ketiga, berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau agar memiliki NPWP Riau, sehingga Riau juga mendapat bagian dari pajak. Selama ini ratusan miliar pajak dari perusahaan-perusahaan besar di Riau bayar pajak ke Pemerintah Pusat sementara Riau tidak mendapat apa-apa.

Terakhir, Gubri Andi berharap agar perusahaan-perusahaan yang ada di Riau lebih memprioritaskan tenaga kerja asal Riau dibanding yang lain. Musrenbang dibuka Menpan&RB Asman Abnur dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi seperti Dirjen Otda Sony Sumarsono, dari Bappenas, Kemenkeu dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.


Musrebang Provinsi Riau Tahun 2017 di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Selasa (21/3/2017)

Tema Murenbang kali ini yaitu perencanaan pembagunan di tahun 2018 yang difokuskan pada memantapkan pembangunan infrastruktur, iklim investasi dan pariwisata untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Acara dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abrur, Menteri Dalam Negeri, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Bappenas yang diwakili oleh Deputi Bidang Evalasi Kinerja Pembangunan, Menteri Kelautan dan Perikan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Keuangan, yang diwakili oleh Direktur Dana Perimbangan, serta para Walikota/Bupati, Kepala Dinas dan instansi terkait, serta stakeholder lainnya.

Arah kebijakan Provinsi Riau tahun 2018 beriorientasi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2014-2019.

Arsyadjuliandi menjelaskan, target program yang disusun untuk tahun 2018 difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan kondisi prasarana jalan, peningkatan kebutuhan air bersih, peningkatan rasio elektrifikasi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan investasi dan peluang kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik dan kualitas birokrasi, serta peningkatan kualitas lingkungan dan pengembangan pariwisata.

"Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan perencanaan tahun 2018 adalah beriorientasi pada prioritas daerah, money follow program, pengembangan potensi dengan priorias daerah. Anggaran kegiatan yang efektif dan efisien, belanja penunjang yang efektif dan kegiatan yang pro-rakyat," ucap Arsyadjuliandi.

Arsyadjuliandi menambahkan, dalam peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, juga membutuhkan dukungan pembangunan SPAM Regional, terutama SPAM Regional Dumai-Rokan Hilir-Bengalis (Durolis), SPAM Regional Pekanbaru-Kampar dan SPAM Regional Indragiri


Musrebang Provinsi Riau Tahun 2017,di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Selasa (21/3/2017)

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Asman Abnur hadir dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 di Pekanbaru.

Dalam arahannya kepada seluruh Bupati dan Walikota serta Gubernur Riau, Asman mengajak semua mengurangi kegiatan seremni dan fokus dalam menjalankan tugas dengan baik. Terutama ASN yang selama ini dianggap kurang cakep.

"Ada 4,5 juta ASN di Indonesia hendaknya bekerja maksimal dan berubah. Tidak hanya dengan opini namun mengubah kerja,"ujar Asman

Selain Asman hadir juga dalam Musrenbang itu Dirjen Otda Kemendagri yang juga Plt Gubernur DKI Sony Sumarsono dan seluruh Bupati Walikota Forkompinda. (Advetorial)