Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau menggelar Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan se-Provinsi Riau tahun 2017 di Hotel Furaya Pekanbaru, Selasa (9/5/2017).

Dalam pelatihan tersebut Penasehat Organisasi Wanita Riau Sisilita Arsyadjuliandi mengatakan, Pendidkan politik bagi perempuan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan indeks pemberdayaan perempuan di Provinsi Riau, salah satu meningkatkan keterwakilan perempuan politik.

"Kaum perempuan harus berusaha meningkatkan kemampuan politiknya, karena nantinya akan memperjuangkan dan membela kaum perempuan,"Ungkapnya.

Sisilita kembali menjelaskan bahwa masyarakat, khususnya perempuan perlu diberikan pencerahan politik sebagai proses pencerdasan bangsa, agar memahami tentang pentingnya kebijakan formasi 30% perempuan di legislatif dan pentingnya perempuan di posisi pengambilan keputusan.

"Hal ini terkait Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen pada Pemilu 2019, yang memberikan peran strategis bagi kaum perempuan,"Tambahnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Tengku Hidayati Efiza berharap, dengan adanya pelatihan ini, perempuan bisa mengambil andil dalam pengambilan kebijakan di legislatif dalam upaya untuk membangun kesadaran dan kebangkitan perempuan untuk lebih peduli dalam meningkatkan partisipasi politiknya baik di Provinsi maupun di kabupaten/kota.

"Tujuan pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang benar tentang politik dan pembangunan bagi anggota partai politik perempuan dengan harapan akan tumbuh kesadaran untuk berupaya dengan rasa percaya diri meningkatkan peran dan kedudukan perempuan di ranah politik,"ungkapnya.

Pelatihan ini dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 8 hingga 10 Mei 2017 di Hotel Furaya Pekanbaru dengan peserta berjumlah 40 orang mewakili partai politik dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Se Provinsi Riau dengan narasumber dari Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia Darsono Sudibyo. *