www.transriau.com
20:15 WIB - Pemda Segera Cari Solusi Bagi Para Pedagang yang Terkena Kebakaran Pasar Terapung Selodang Kelapa | 17:56 WIB - Turut Prihatin Atas Musibah Kebakaran Pasar di Tembilahan, Gubri Tinjau langsung ke Lokasi | 08:39 WIB - Sampah di Pekanbaru Bakal Disulap jadi Energi Listrik | 15:35 WIB - Dewan Pers dan Kementrian PPPA RI Sosialisasikan Pemberitaan Ramah Anak | 13:15 WIB - Gubri Sampaikan Nota Keuangan Perubahan 2019 Sebesar Rp.9,42 Triliun | 14:31 WIB - Radio Swara Kampar 103,8 FM Kantongi Izin Kemkominfo RI
  Sabtu, 24 08 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Paripurna DPRD Riau Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Riau

Rabu, 31/05/2017 - 10:25:02 WIB

TERKAIT:
 
  • Paripurna DPRD Riau Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Riau
  •  

    DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna Istimewa penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2016, Selasa (30/5/2017)

    Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Anggota VII BPK RI Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA., Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dan serta anggota DPRD Riau.

    Rapat paripurna istimewa ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Riau Septina Primawati. Ia mengatakan sesuai MoU yang yang telah dilakukan antara anggota VI BPK RI dengan ketua DPRD Riau tanggal 5 Oktober 2010 yang lalu. 

    "Yang mana kesepakatan itu disebutkan tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI kepada DPRD Riau, melihat salah satu pasal dari hasil kesepakatan tersebut, dijelaskan pasal 7 ayat 1 bahwa penyerahan LHP tersebut dilakukan di dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh perwakilan BPK RI dan Gubernur Riau.  Oleh sebabnya, paripurna ini merupakan perwujudan dan kesepakatan, Ujar  Septina.

    Septina menambahkan paripurna ini mengandung makna sebagai wujud dari tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau dalam pelaksanaan Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2016.

    Dengan Demikian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan keuangan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun anggaran 2016. 

    Pemberian Opini WTP ini disampaikan Prof Eddy Mulyadi Soepardi, anggota VII BPK RI dalam Rapat Paripurna DPRD Riau tentang Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemprov Riau tahun anggaran 2016. 

    "Berdasarkan pemeriksaan atas keuangan 2016, maka BPK memberikan Opini WTP atas laporan keuangan laporan 2016. Dengan demikian Pemprov Riau berhasil mempertahankan Opini WTP ini," kata Eddy Mulyadi Soepardi dalam rapat paripurna, Selasa (30/5/2017). 

    Hasil gambar untuk DPRD Riau Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Riau
    Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Riau, Peroleh Predikat WTP Selasa (30/05/2017)

    Berbagai catatan diberikan BPK RI atas Opini WTP tersebut. Seperti, terdapatnya anggaran yang dianggarkan tapi bukan merupakan kewenangan provinsi serta adanya pengendalian barang dan jasa yang belum efektif. 

    "Sesuai peraturan Perundang-undangan, kriteria Opini WTP ini yakni, Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, Kecukupan informasi keuangan, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan," sebutnya. 

    Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang sudah memberikan Opini WTP tersebut. Segala catatan yang diberikan, akan ditindaklanjuti Pemprov Riau. 

    "Apa yang disampaikan BPK tadi, akan kami tindaklanjuti demi meningkatkan laporan keuangan Pemprov Riau di masa yang akan datang," ujar Gubri

    Usai paripurna, salah seorang anggota DPRD Riau, Suhardiman Amby mengapresiasi pemberian Opini WTP yang dimaksud. Politisi Hanura ini mengingatkan Pemprov untuk tidak terlalu berbangga hati atas capaian Opini WTP tersebut. 

    "DPRD Riau akan menindaklanjuti paling lama 60 hari sejak diserahkan hasil LHP ini. DPRD akan berkonsultasi dengan pimpinan BPK RI tentang materi temuan dari LHP itu," tegasnya.

    Sejumlah perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi‚Äč Riau hadir dalam rapat paripurna tersebut. 

    Dalam sambutannya, anggota VII BPK RI Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA menyatakan apresiasi kepada gubernur Riau dan DPRD Riau atas kerjasama sehingga bersama membangun komitmen terhadap transparansi keuangan negara.

    "Pemeriksaan ini merupakan bagian dari konstitusional BPK RI dan merupakan proses terakhir dari proses pemeriksaan, pasal 17 UU 15 tahun 2004 mengamanatkan pada BPK untuk menyerahkan Laporan hasil pemeriksaan atas dasar laporan keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan sesuai dengan tingkat kewenangannya," katanya.

    Periksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penyajian laporan keuangan, Menurut peraturan keuangan, kriteria yang diberikan ialah penyesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi keuangan, efektifitas sistem pengendalian interen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

    Pemeriksa keuangan dimaksudkan untuk mamastikan adanya penyimpangan pengolahan keuangan. Meski demikian, pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap potensi dan indikasi kerugian negara maka akan diungkap Pemeriksa.

    "Dengan demikian opini yang diungkapkan pemeriksa merupakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan pernyataan profesional dalam pemeriksaan kewajaran mengenai laporan keuangan," tambahnya. 

    Hasil gambar untuk DPRD Riau Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Riau
    Penyerahan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Riau, Peroleh Predikat WTP Selasa (30/5/2017)

    Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan BPK RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau 2016 maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

    "Dengan demikian Pemerintah Provinsi Riau telah berhasil mempertahankan opini WTP, namun demikian tanpa mengurangi pencapain Pemerintah Provinsi Riau BPK masih menemukan beberapa permasalahan belum mendapatkan perhatian yaitu masih terdapat Penganggaran dan pelaksana kegiatan yang bukan kewenangan pemerintah daerah, kedua pengelolaan transaksi akhir dan pengendalian barang dan jasa tahun 2016 belum efektif untuk menghindari terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara, " katanya lagi.

    Kemudian, jika pimpinan DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi laporan hasil pemeriksaan, maka DPRD bisa mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Riau.

    Sementara itu Gubernur Riau dalam pidatonya mengatakan Pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terimakasih kepada BPK RI khususnya kantor Perwakilan Pekanbaru, dan Anggota VII yang telah menyiapkan hasil pemeriksaan keuangan di mana Pemerintah Provinsi Riau diberikan opini WTP

    "Pemerintah Provinsi Riau harus memperhatikan beberapa yang disampaikan untuk demi meningkatkan laporan keuangan pemerintah Provinsi Riau di masa yang akan datang dan ini tentunya akan ditindak lanjuti. Kita juga mengaspirasi kerja teman-teman OPD, sehingga kita mendapatkan hasil yang kita harapkan secara baik ujar  Gubri. (Advetorial)



     
    Berita Terkini:
  • Pemda Segera Cari Solusi Bagi Para Pedagang yang Terkena Kebakaran Pasar Terapung Selodang Kelapa
  • Turut Prihatin Atas Musibah Kebakaran Pasar di Tembilahan, Gubri Tinjau langsung ke Lokasi
  • Sampah di Pekanbaru Bakal Disulap jadi Energi Listrik
  • Dewan Pers dan Kementrian PPPA RI Sosialisasikan Pemberitaan Ramah Anak
  • Gubri Sampaikan Nota Keuangan Perubahan 2019 Sebesar Rp.9,42 Triliun
  • Radio Swara Kampar 103,8 FM Kantongi Izin Kemkominfo RI
  • Wabup Inhil Lantik Kades Tunas Jaya Kecamatan Tempuling
  • Wabup Inhil Tinjau Lokasi Kebakaran Pasar Terapung Selodang Kelapa
  • RSUD Tengku Rafi'an Siak Gelar Promosi Program Kesehatan Terhadap Pasien dan Keluarga Pasien
  • Galeri Foto Bupati dan Wakil Bupati Inhil Hadiri Upacara Hari Pramuka ke 58
  • MoU KUA PPAS APBD Perubahan Riau 2019 diteken
  • Pelajar Pattani Thailand se Indonesia Gelar Berbagai Kegiatan di UIR
  • Bupati Inhil Harapkan Pelayanan Dasar Berbasis Digital diterapkan OPD Terkait
  • Wabup Inhil Bersama Unsur Forkopimda Sambut Kedatangan Jama'ah Haji di Halaman Kantor Bupati
  • Kemenkominfo Gelar FGD di Pekanbaru, Hadirkan Mahfud MD
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Kamis, 22/08/2019 - 18:05 WIB
    Wabup Inhil Lantik Kades Tunas Jaya Kecamatan Tempuling
    Wabup Inhil Tinjau Lokasi Kebakaran Pasar Terapung Selodang Kelapa
    Wabup Inhil Bersama Unsur Forkopimda Sambut Kedatangan Jama'ah Haji di Halaman Kantor Bupati
    Wabup Inhil H. Syamsuddin Uti Hadiri RUPSLB Bank Riau Kepri
    Bupati Inhil Hadiri Rakor Terbatas TORA Bersama Gubernur dan Kepala Daerah se Riau
    HM Wardan dan Isteri Hadiri Silaturahmi Kesbangpol Inhil dengan Anak Yatim dan Kaum Duafa
    Bupati Inhil Jenguk Pasien Penderita Gizi Buruk di RSUD Puri Husada Tembilahan
    Mslam Resepsi dan syukuran Puncak Peringatan HUT RI Ke-74 Kabupaten Inhil
    Wabup Inhil Irup Penurunan Bendera Merah Putih HUT ke-74 di Tembilahan
    Sekda Inhil jadi IRUP peringatan HUT RI ke 74
    Bupati Inhil HM Wardan Serahkan Remisi 738 Napi Lapas Tembilahan
    PC Muslimat NU Inhil Gelar Pelatihan Penyelenggaraan Jenazah diikuti 100 Orang Peserta
    Bupati Berikan Anugetah Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satu Bagi PNS Pemkab Inhil
    Bupati HM Wardan Kukuhkan Anggota Paskibra Inhil
    Bupati HM Wardan Motivasi Paskibra Yang Bertugas pada Upacara HUT RI ke 74
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved