Setelah melalui pembahasan yang alot di Banggar, Akhirnya pada Rabu malam (29/11/2017) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun anggaran 2018 disahkan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Riau Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Dalam kesempatan itu besaran APBD Riau 2018 yang disahkan Rp10,091 triliun

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau dr Sunaryo, didampingi Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Wakil Ketua Noviwaldy Jusman, Kordias Pasaribu. Sementara dari pihak eksekutif, dihadiri Wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim. Tampak di kursi undangan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Riau.

"Apakah saudara-saudara setuju terhadap laporan yang dibacakan anggota Banggar sehingga Raperda APBD bisa menjadi Perda APBD 2018," tanya Sunaryo, lantas dijawab setuju oleh anggota Dewan yang hadir malam itu.

Paripurna DPRD Riau tersebut menuai protes yang keras dari beberapa legislator, Paripurna DPRD Riau tersebut sempat menuai protes yang keras dari beberapa legislator, namun akhirnya Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 berhasil disahkan dalam rapat paripurna DPRD Riau, Rabu (29/11/2017) malam.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo dan dihadiri oleh 45 legislator, sempat berlangsung dengan lancar, sebelumnya M. Adil dari Fraksi Nasdem Hanura menginterupsi pimpinan rapat.

Adil mempertanyakan tidak hadirnya Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam rapat paripurna yang menurutnya sangat penting ini. "Keseriusan Gubernur dipertanyakan karena tidak hadir dalam agenda yang sangat penting ini. Kalau merasa Riau ini milik bersama, mestinya hari ini hadir semua," katanya dengan suara lantang.

Anggota dewan yang lain juga ikut menimpali apa yang disampaikan oleh M. Adil, seperti Ade Agus Hartanto dari Fraksi PKB yang juga sepakat dengan pernyataan Adil. "Karena kita ini akan mengesahkan yang sangat penting, ini untuk Riau 1 tahun kedepan," katanya.

Karena merasa tidak ditanggapi dengan baik dan merasa tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat, Adil akhirnya memilih walk out dari rapat paripurna

Protes keras juga disampaikan DR Ilyas HU, bahkan dia menolak pengesahan APBD Riau Riau tahun 2018 ini. "Saya belum sempat bicara kenapa pimpinan langsung mengetok palu," Kata Ilyas HU

Protes keras dari Ilyas HU, sempat membuat jalannya paripurna diskor selama 10 menit. Para pimpinan Dewan dan Ketua Fraksi terlibat pembahasan yang serius lagi didepan ruang Paripurna. Namun tetap saja palu yang sudah diketuk Pimpinan Paripurna tidak bisa dicabut sehingga Ilyas HU memilih walk out dari rapat paripurna  

Walaupun dipenuhi dengan interupsi, akhirnya DPRD Riau berhasil mengesankan Perda APBD Riau tahun 2018 sebesar Rp10,091 triliun.

Turut hadir dalam Rapat paripurna yaitu Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, perwakilan Forkopimda Riau, para asisten dan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Riau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau akhirnya mengesahkan Perda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 sebesar Rp 10,091 triliun.

APBD ini mengalami kenaikan sebesar 2,06 persen dari anggaran yang diusulkan dalam rancangan KUA-PPAS sebelum pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) yaitu sebesar Rp 9,887 triliun.

Dalam laporan yang dibacakan oleh juru bicara Banggar, Sugeng Pranoto, APBD sebesar Rp 10,091 triliun ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 5,753 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 4,338 triliun.

Belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 3,6 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp 2,751 triliun dan belanja modal sebesar Rp 1,583 triliun.

"Bila dilihat dari postur belanja langsung ini, belanja modal sebesar 15,69 persen. Memang tidak ada yang mengatur berapa persentase belanja modal dari APBD, namun harus diingat bahwa belanja modal merupakan belanja investasi pemerintah daerah," kata Sugeng membacakan laporan Banggar.

Lebih lanjut dikatakannya, semakin tinggi belanja modal, maka pembentukan aset tetap akan semakin tinggi. Hal ini akan meningkatkan produktivitas daerah sehingga output yang dihasilkan daerah juga semakin besar dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Belanja modal memiliki manfaat yang panjang, sehingga dampaknya tidak dapat dirasakan pada tahun yang sama," katanya.

Namun, lanjut dia, belanja modal akan dirasakan masyarakat pada tahun berikutnya. Lama dampak belanja modal ini juga sulit untuk ditentukan dan berbeda-beda.

Sementara itu wakil Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Riau dan TAPD dalam menyelesaikan APBD ini.

"Saya memberikan penghargaan yang setinggi- tinggi kepada anggota DPRD Riau khususnya kepada seluruh fraksi dan komisi yang telah banyak mencurahkan energi, fikiran, saran, tanggapan dan koreksi terhadap rancangan APBD Riau 2018 ini, sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa persetujuan penetapan APBD ini dalam waktu yang relatif singkat ini,"katanya.

Menurutnya apa yang telah direkomendasikan bersama ini telah dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan baik dari belanja, pengeluaran hingga pendapatan daerah oleh DPRD dan TAPD.

"Dan untuk proses selanjutnya RAPD ini akan kami sampaikan dokumennya ke Kementrian dalam negeri untuk di evaluasi,"jelasnya

Dan kepada seluruh jajaran eksekutif ia berharap agar dapat meningkat kinerja dalam melaksanakan program pembangunan agar pemanfaatan anggaran bisa maksimal, efektif dan efesiensi. (Adv)