Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau pada Senin (11/3/2019) menggelar rapat Paripurna penyampaian visi dan misi Gubernur Riau Drs.H.Syamsuar, M.Si, Wakil Gubernur Provinsi Riau Brigjen TNI Purn H.Edy Natar Nasution. S.Ip Masa Bakti 2019-2024.

Rapat Paripurna dipimpin  Ketua DPRD Riau Dra Hj. Septina Primawati, MM didampingi unsur pimpinan dewan Kordias Pasaribu dan Sunaryo. Rapat dihadiri unsur Forkopimda Riau, tokoh masyarakat Riau, Bupati se-provinsi Riau dan para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Pekanbaru

Ketua DPRD Riau mengatakan, bahwa rapat paripurna ini merupakan fundamental dan berharap agar sinergitas yang dibangun antara lembaga eksekutif dan legislatif dapat mendorong pembangunan Riau kedepan menjadi lebih baik lagi.

“Agenda rapat ini sudah dijadwalkan Banmus dan kita berharap agar visi-misi yang disampaikan bapak Gubernur Riau Drs.H.Syamsuar,M.si dan Wakil Gubernur Riau Brigjen TNI Purnawirawan Edy Natar Nasution,S.IP dapat dilaksanakan,” Ujar Septina

Gubernur Riau Drs.H.Syamsuar,M.Si mengawali pidato sambutannya dengan menyampaikan ucapan terimakasih yang dalam kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Riau, telah menitipkan kepercayaan kepada dirinya,  sebagai Gubernur dan Edy Natar Nasution sebagai Wakil Gubernur Riau untuk masa bakti tahun 2019 sampai 2024 mendatang.

“Ucapan terimakasih kami kepada masyarakat Riau yang telah memberikan kepercayaan untuk mengemban amanah meneruskan estafet kepemimpinan di negeri melayu ini, untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan Riau lima tahun kedepan 2019 sampai dengan 2024,” sebut Gubri Syamsuar.

Gubri Syamsuar menyampaikan bahwa periode kepemimpinannya 2019 sampai dengan 2024 ini merupakan periode keempat atau periode terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Riau ini, pihaknya akan tetap melanjutkan dan meningkatkan program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat yang telah dirintis oleh pemimpin Riau terdahulu.

“Sudah barang tentu tugas yang diamanahkan ini, tidaklah mudah bagi kami karena besarnya harapan masyarakat yang dititipkan kepada kami semasa kampanye untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Namun Kami yakin dan percaya permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan dukungan dan kerjasama dari seluruh masyarakat Riau dan para pemangku kepentingan pembangunan terutama dari Para Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau yang terhormat,” sebut Syamsuar.

Disampaikannya bahwa dewasa ini Provinsi Riau memiliki beberapa permasalahan pembangunan yang dihadapi, diantaranya masih terdapat kesenjangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diukur dari capaian IPM Kabupaten/Kota.

Tujuh (7) Kabupaten/Kota IPMnya berada dibawah rata-rata Provinsi (71,79) yakni,Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Kondisi IPM ini, indikatornya capaian komponen pembentuk IPM, seperti Angka Harapan Hidup, dimana 11 Kabupaten/Kota berada dibawah rata-rata provinsi (70,79 tahun) dan Rata-rata Lama Sekolah terdapat 7 Kabupaten/Kota berada dibawah rata-rata provinsi (8,76 tahun),”ujar Gubri Syamsuar.

Sedangkan lama Sekolah sambung Gubri syamsuar, terdapat 8 Kabupaten/Kota dibawah rata-rata Provinsi (13,03 tahun) dan Pengeluaran Perkapita terdapat 6 Kabupaten/Kota di bawah capaian rata-rata Provinsi (Rp. 10.677.000).

Pada sisi lain Profinsi Riau juga mengalami masih Rendahnya Kualitas Infrastruktur Dasar Bagi Masyarakat yakni Jalan dan Jembatan. Pada tahun 2017, Panjang jalan provinsi 2.799 Km, dengan kondisi rusak sedang sampai rusak berat mencapai 55,18%, jenis konstruksi perkerasan jalan sub standar (kerikil, tanah atau belum tembus) sebesar 34,58%. Indeks aksesibiltas rata-rata tingkat provinsi 0,49, dengan kategori rendah.

Indeks aksesibiltas rata-rata per Kabupaten/Kota sangat rendah, kecuali di Kota Pekanbaru yang tinggi dan Dumai kategori sedang. Hal ini belum sesuai dengan parameter kinerja Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk indeks aksesibiltas Provinsi Riau.

Oleh karena itu perlu penambahan panjang jalan sesuai dengan kebutuhan terutama mendukung program prioritas dan pengembangan potensi wilayah, seperti ruas jalan yang konektivitas ke destinasi wisata, kawasan strategis nasional dan Provinsi, kawasan pesisir dan perbatasan, kawasan sumber bahan baku industri, membuka keterisoliran serta tematik lainnya.

Terbatasnya akses air bersih dan air minum yang berasal dari air leding/perpipaan. Kebutuhan Air bersih Rumah tangga dengan memanfaatkan air sumur (37,20%) dan jasa air isi ulang dan air kemasan (36,16%). Dan terdapat 23,45% rumah tangga yang bergantung pada ketersediaan air hujan.Demikian juga dengan keperluan memasak, mandi, cuci dan sebagainya, rumah tangga pada umumnya memanfaatkan air sumur (78,44%) serta air hujan (13,63%).

“Air limbah dan sampah belum terkelola dengan baik,”katanya.

Disisi lain sambung Gubri Syamsuar, dimana tingkat pertumbuhan penduduk dan industri relatif cukup tinggi, aktivitas tersebut dipastikan menghasilkan air limbah dan sampah, baik skala rumah tangga maupun industri. Air limbah dan sampah tersebut jika tidak terkelola dengan baik akan mengancam upaya penyehatan lingkungan khususnya terhadap kualitas air permukaan dan air sungai yang notabene sebagai sumber air baku untuk berbagai keperluan rumah tangga.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain kebutuhan energi listrik di Riau semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan penduduk dan industri. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Riau masih rendah dan terrendah di Pulau Sumatra.Tingkat abrasi masih tinggi diwilayah pesisir terutama di Kabupaten Bengkalis, Pulau Ransang dan Pulau Rupat dan masih terdapatnya persoalan tapal batas antar wilayah Kabupaten yang belum terselesaikan.

Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau periode 2011-2017 mengalami penurunan. Tahun 2011 sebesar 5,57% turun menjadi 2,71% pada tahun 2017. Terjadinya pergeseran struktur pereko-nomian provinsi Riau dari tahun 2012 ke tahun 2017 dari pertambangan dan penggalian ke sektor industri pengolahan. Pergeseran ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas migas sehingga minat investasi pada sektor migas mengalami penurunan.

Tingkat kemiskinan Provinsi Riau masih di atas 5% yaitu 7,41% atau 514.620 jiwa penduduk Riau berada di bawah garis kemiskinan, dan jumlah persentase miskin tinggi terdapat pada sub sektor perkebunan. Kabupaten/Kota yang berada di atas tingkat kemiskinan provinsi terdapat pada Kabupaten Kepulauan Meranti (28,99%), Rokan Hulu (10,91%), Pelalawan (10,25%), Kuantan Singingi (9,97%), Kampar (8,02%) dan Kabupaten Rokan Hilir (7,88%).

Selain dari poin diatas Gubri Syamsuar juga menyoroti persoalan persoalan seperti masih rendahnya ketahanan pangan di Riau, dan belum optimalnya pengelolaan potensi pangan lokal, masih rendahnya pengelolaan budaya Melayu dan pariwisata serta masih terdapat kinerja yang rendah dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau.

Dari permasalahan yang telah dirumuskan itu maka visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia”.

Untuk itu, maka dirumuskan beberapa misi antara lain mewujudkan sdm yang beriman berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan.

Mewujudkan pembangunan ekonomi yang eklusif, mandiri dan berdaya saing. Mewujudkan budaya melakyu sebagaibpayung negeri. Dan meweujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan Pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

"Visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Riau 2019 sampai dengan 2024 yang telah kami sampaikan selanjutnya nanti akan kami tuangkan dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan 5 tahun kedepan dan akan disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 bulan setelah kami dilantik sebagaimana ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," terang gubernur.

Untuk mewujudkan ini semua, dibutuhkan kerja keras (ikhtiar) yang diiringi dengan Do’a dan optimisme yang tinggi serta dukungan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau, seluruh elemen masyarakat Riau dan media, sehingga apa yang kita rencanakan dan pembangunan daerah Riau nantinya dapat terwujud untuk kesejahteraan masyarakat dan mendapat ridho Allah SWT. (Adv)