www.transriau.com
17:04 WIB - Zukri Lantik 183 Pejabat Eselon III dan IV | 11:15 WIB - RS Banyak Penuh, Kadiskes Tak Bisa Carikan Solusi | 22:27 WIB - Agung Nugroho Minta Pemprov dan Pemko Segera Bangun RS Darurat Sebanyak-banyaknya | 17:09 WIB - Sebanyak 15 Desa di Pelalawan Ikut Program Desa Bebas Api | 10:37 WIB - Wabup Rohil Sulaiman Minta Persoalan Gaji Nakes Tertunggak Segera dibayarkan | 17:30 WIB - Pemprov Riau Usulkan Pembangunan Strategis ke Pemerintah Pusat
  Sabtu, 31 Juli 2021 | Jam Digital
Follow:
 
Komisi III DPRD Riau Tindak Lanjuti Laporan LAM Inhu Terhadap Keberadaan Perusahaan

Selasa, 19/03/2019 - 21:29:54 WIB
Suasana Hearing di Komisi III DPRD Riau Senin (18/3/2019)
TERKAIT:
 
  • Komisi III DPRD Riau Tindak Lanjuti Laporan LAM Inhu Terhadap Keberadaan Perusahaan
  •  

    Sejumlah perusahaan perkebunan dan kehutanan yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) diduga tidak menunaikan kewajibannya kepada masyarakat tempatan. Meskipun mereka telah beroperasi bertahun-tahun lamanya.

    Tidak terima hal itu, masyarakat melalui Lembaga Adat Melayu (LAM) setempat mengadukan hal tersebut kepada wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Atas aduan tersebut, anggota Dewan melalui Komisi III langsung bergerak cepat menindaklanjutinya.

    Seperti terlihat pada Senin (18/3/2019). Di mana Komisi III DPRD Riau melakukan hearing atau rapat dengar pendapat dengan sejumlah perusahaan dan pihak terkait lainnya. Hearing tersebut dipimpin Sekretaris Komisi III, Suhardiman Amby, yang didampingi anggota Komisi III lainnya, Nasril, dan Soniwati.

    Sejumlah poin penting dibahas dalam pertemuan itu. Itu sebagaimana disampaikan Ketua LAM Inhu Datuk Seri Marwan MR, kepada sejumlah awak media usai rapat yang digelar di Ruang Komisi III DPRD Riau itu.

    Dikatakan Marwan, pada dasarnya keberadaan perusahaan atau badan usaha investasi itu harus mampu mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat tempat mereka beroperasi sesuai aturan hukum yang berlaku.

    "Apapun perbuatan baik itu, ketika tidak taat hukum, maka hasilnya mungkin akan kurang baik," ujar Datuk Marwan.

    Dia kemudian menjelaskan mengenai keberadaan sejumlah perusahaan di Inhu. Dikatakannya, ada perjanjian yang mengikat saat perusaahan itu akan memulai usahanya. "Kemudian dalam perjalanannya, ini banyak diingkari," kata dia.

    Saat disinggung bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak perusahaan terhadap masyarakat tempatan, Datuk Seri Marwan memberikan penjelasannya.

    Dijelaskannya, saat itu ada perjanjian dengan pola kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat adat tentang pengelolaan hutan tanah ulayat yang sudah tersedia oleh masyarakat. Pola kemitraan itu, katanya, semacam pola bagi hasil dan sebagainya.

    "Ini yang barangkali tidak berjalan sampai saat ini. Sementara perusahaan telah mendapat manfaat dari pengelolaan kawasan tersebut," kata Marwan.

    Suasana Hearing di Komisi III DPRD Riau Senin (18/3/2019)

    Lebih lanjut dikatakannya, keberadaan perusahaan itu sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun beroperasi di sana.

    "Ada yang dari tahun 2008, sampai sekarang. Kan itu lebih dari 10 tahun, dan itu sudah menghasilkan," sebutnya.

    "Ada juga perusahaan yang sudah lama berdiri 1 periode, hampir 1 periode HGU, tapi perusahaan tersebut tidak punya plasma. Maka masyarakat sekitar tentu menuntut 20 persen sesuai aturan pemerintah," sambung Marwan.

    Sejak bertahun-tahun itu juga, Marwan mengatakan masyarakat terus mencari keadilan, berharap perusahaan menunaikan kewajibannya. Hingga akhirnya, mereka mengadukan persoalan itu ke DPRD Riau.

    Menurutnya, di tingkat provinsi tentunya memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lengkap dibandingkan tingkat kabupaten.

    "Ini kan tentang saluran penyampaian aspirasi. Seperti lembaga penyampai seperti LAM, mungkin baru sekarang mereka (masyarakat,red) mengadukan persoalan ini. Dulu sudah pernah dicoba di tingkat kecamatan, di kabupaten sudah dicoba difasilitasi, tapi belum ada titik terang," imbuh Marwan.

    Dia berharap, dengan difasilitasi pihak DPRD Riau ini, pihak perusahaan bisa menepati komitmen yang telah dibuat sebelumnya.

    "Taatilah semua aturan negara. Ini juga tidak lepas dari peraturan negara bahwa harus ada kemitraan, harus ada kebun plasma minimal 20 persen. Ini kan peraturan pemerintah," pungkas Ketua LAM Inhu, Datuk Seri Marwan.

    Dari informasi yang dihimpun, Komisi III DPRD Riau mengundang sejumlah pihak dalam pertemuan itu. Di antaranya, perwakilan dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Riau, LAM Inhu, serta 4 perusahaan, yaitu PT Indriplant, PT Sinar Reksa Kencana, PT Rigunas Agri Utama, dan PT Panca Agro Lestari. Namun, dua perusahaan yang disebut terakhir tidak hadir memenuhi undangan dewan.


    Suasana Hearing di Komisi III DPRD Riau Senin (18/3/2019)

    Dikatakan Suhardiman Amby selaku pimpinan rapat, dari sejumlah perusahaan yang diadukan masyarakat itu, ada sebagian tanaman yang berada di luar HGU, di luar izin yang diberikan, dan di Daerah Aliran Sungai. Selain itu, ada juga menyangkut persoalan-persoalan lingkungan, seperti limbah pabrik.

    "Laporan yang disampaikan ke kita sudah kita tampung dengan baik," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Riau itu.

    Dalam pertemuan, masing-masing pihak telah menyampaikan argumentasinya disertai data pendukung. Pada intinya, kata Suhardiman, masyarakat menginginkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, khususnya mengenai plasma masyarakat dapat dibangun dari lahan di luar konsesi yang luasnya setara dengan 20 persen HGU, dapat diterapkan.

    "Ini intinya mengejar Permentan 2013 yang 20 persen dari luas HGU untuk masyarakat tempatan. Ini yang mereka minta tanggungjawab pengusaha yang diatur Permentan itu dipenuhi secara baik," kata Politisi yang bergelar Datuk Panglima Dalam itu.

    Dalam pertemuan tersebut, pihaknya kata Suhardiman, juga telah mencocokkan data yang disampaikan LAM Inhu dengan data yang dimiliki Komisi III DPRD Riau. Menurutnya, sejumlah lahan yang diolah perusahaan diduga berada di luar izin. Namun untuk memastikan kebenarannya, pihaknya akan turun ke lapangan.

    "Kita akan ke lapangan. Apa nanti yang menjadi temuan teman-teman LAM, sudah kita cek di GPS kita, bahwa posisi dan koordinat yang kita duga di luar izin. Nanti kita ke lapangan," kata Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu.

    "Syukur-syukur itu dimanfaatkan untuk masyarakat tempatan. Lahannya 2.000 (hektare), diolah 2.500. kan sisa 500 itu. Bisa gak itu untuk masyarakat tempatan. Di luar kewajiban yang 20 persen yang tadi," lanjut legislator asal Kuantan Singingi (Kuansing) itu.

    Suasana Hearing di Komisi III DPRD Riau Senin (18/3/2019)

    Diharapkan, dengan pertemuan dan berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang akan dilakukan nantinya, didapatkan kata sepakat di antara para pihak, baik masyarakat maupun perusahaan. Namun jika tidak bersepakat, pihaknya mempersilakan LAM Inhu untuk mengajukan gugatan secara hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

    "Yang tidak bisa dengan permufakatan, diharapkan nanti LAM menggugat secara hukum. Ketika buntu dia dalam kata sepakat, tidak bisa lagi dibicarakan dengan aturan adat, dan tidak terkorelasi dengan aturan undang-undang, silakan LAM menggugat secara hukum," kata Datuk.

    "Tetapi sepanjang masih bisa dimusyawarahkan untuk melindungi hak-hak masyarakat, kita berharap nanti komunikasi antara pengusaha dengan pihak LAM Inhu dengan melibatkan masyarakat tempatan, diharapkan bisa dilakukan secara baik," sambungnya berharap.

    Sementara itu, saat disinggung mengenai adanya perusahaan yang tidak hadir pada pertemuan itu, Suhardiman menegaskan pihaknya akan mendatangi perusahaan tersebut. "Kita datangi saja. Kita akan agresif lah. Dia tidak mau hadir, kita yang ke sana," imbuh dia seraya mengatakan, empat perusahaan yang dilaporkan LAM Inhu itu baru tahap awal. "Kabarnya masih ada sekitar 12 (perusahaan) lagi yang akan dilaporkan," pungkas Suhardiman Amby. (Adv)




     
    Berita Terkini:
  • Zukri Lantik 183 Pejabat Eselon III dan IV
  • RS Banyak Penuh, Kadiskes Tak Bisa Carikan Solusi
  • Agung Nugroho Minta Pemprov dan Pemko Segera Bangun RS Darurat Sebanyak-banyaknya
  • Sebanyak 15 Desa di Pelalawan Ikut Program Desa Bebas Api
  • Wabup Rohil Sulaiman Minta Persoalan Gaji Nakes Tertunggak Segera dibayarkan
  • Pemprov Riau Usulkan Pembangunan Strategis ke Pemerintah Pusat
  • Bupati Rohil Afrizal Serahkan Bantuan Sosial Tunai dan Beras Miskin
  • Erik Oktavianda Jabat Kabag Umum Sekretariat DPRD Riau
  • PT RAPP Luncurkan Inovasi Holistik Program Desa Bebas Api di Siak
  • Gubri Sampaikan Poin Dasar Perlu dilakukan Perubahan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024
  • Bank Riau Kepri dan Prmkab Siak Teken Kesepahaman Jasa Perbankan
  • Agung Nugroho Terpilih Secara Aklamasi Nahkodai IMI Riau untuk Periode Ketiga
  • PT. Bintang Mandiri Internasional Jejaki Kerjasama dengan BUMD Riau
  • Gubernur Riau Syamsuar Serahkan Sapi Qurbannya Untuk Wartawan
  • DPC Demokrat Pekanbaru Sembelih 5 Ekor Sapi Qurban
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    7 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    8 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Selasa, 27/07/2021 - 13:51 WIB
    Cegah Karhutla di Masa Pandemi
    PT RAPP Luncurkan Inovasi Holistik Program Desa Bebas Api di Siak
    Logo HUT Riau-64 Penuh Makna
    Memulai Karir di Pemerintah dari Penghulu
    Afrizal Sintong, Bupati Baru Rokan Hilir
    Gubernur Riau Siapkan Ruang Isolasi Mandiri Pasien COVID-19 di Asrama Haji
    Sukseskan Vaksinasi Gotong Royong, RAPP Dukung Pemulihan Ekonomi Sektor Hutan Tanaman Industri
    Puluhan Karangan Bunga Berdatangan ke Sekretariat DPC Demokrat Pekanbaru
    Santer Isu Bakal Bertarung di Pilwako, Dua Anggota DPRD Riau Terlihat Hadiri Festival Rebana
    Agung Nugroho Tegaskan Seluruh Anggota Fraksi Demokrat DPRD Riau Dukung AHY
    BASAMO MAMBOLO NAGOGHI
    HUT Ke-71 Kabupaten Kampar Momentum Sejahterakan Masyarakat
    Kiprah Wartawan di Tengah Pandemi
    Virus Hoax Vs Virus Covid
    Ade Hartati: Vaksin Aman dan Tidak Ada Masalah Untuk Tubuh
    Kabinet Jokowi - Ma'aruf Amin di Reshuffle
    Enam Wajah Baru Menjadi Anggota Kabinet Indonesia Maju
    Bupati Terpilih Kabupaten Pelalawan Zukri Bersama Wakilnya Kunjungi Kediaman HM Harris
    Yulisman dan Agung Nugroho Resmi dilantik sebagai Pimpinan DPRD Riau
    RAPP dan APR Ekspor Kertas ke Berbagai Negara Senilai Rp23,75 T
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved