www.transriau.com
22:21 WIB - Diduga Karena Persoalan Asmara, Seorang Mahasiswa ditemukan Gantung Diri | 12:30 WIB - Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru Teken MoU dengan Kemenag Akses SIPA | 15:41 WIB - Yuyun Hidayat Serap Aspirasi Masyarakat Tapung Hulu | 12:13 WIB - PPs UIR Silaturrahmi ke Pemko Dumai Tindaklanjuti MoU | 22:04 WIB - RAPP Raih Sertifikasi Sistem Manajemen Energi | 20:15 WIB - Walikota Lantik M. Jamil sebagai Pj. Sekda Pekanbaru
  Selasa, 07 Juli 2020 | Jam Digital
Follow:
 
Komisi III DPRD Riau Tindak Lanjuti Laporan LAM Inhu Terhadap Keberadaan Perusahaan

Selasa, 19/03/2019 - 21:29:54 WIB
Suasana Hearing di Komisi III DPRD Riau Senin (18/3/2019)
TERKAIT:
 
  • Komisi III DPRD Riau Tindak Lanjuti Laporan LAM Inhu Terhadap Keberadaan Perusahaan
  •  

    Sejumlah perusahaan perkebunan dan kehutanan yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) diduga tidak menunaikan kewajibannya kepada masyarakat tempatan. Meskipun mereka telah beroperasi bertahun-tahun lamanya.

    Tidak terima hal itu, masyarakat melalui Lembaga Adat Melayu (LAM) setempat mengadukan hal tersebut kepada wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. Atas aduan tersebut, anggota Dewan melalui Komisi III langsung bergerak cepat menindaklanjutinya.

    Seperti terlihat pada Senin (18/3/2019). Di mana Komisi III DPRD Riau melakukan hearing atau rapat dengar pendapat dengan sejumlah perusahaan dan pihak terkait lainnya. Hearing tersebut dipimpin Sekretaris Komisi III, Suhardiman Amby, yang didampingi anggota Komisi III lainnya, Nasril, dan Soniwati.

    Sejumlah poin penting dibahas dalam pertemuan itu. Itu sebagaimana disampaikan Ketua LAM Inhu Datuk Seri Marwan MR, kepada sejumlah awak media usai rapat yang digelar di Ruang Komisi III DPRD Riau itu.

    Dikatakan Marwan, pada dasarnya keberadaan perusahaan atau badan usaha investasi itu harus mampu mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat tempat mereka beroperasi sesuai aturan hukum yang berlaku.

    "Apapun perbuatan baik itu, ketika tidak taat hukum, maka hasilnya mungkin akan kurang baik," ujar Datuk Marwan.

    Dia kemudian menjelaskan mengenai keberadaan sejumlah perusahaan di Inhu. Dikatakannya, ada perjanjian yang mengikat saat perusaahan itu akan memulai usahanya. "Kemudian dalam perjalanannya, ini banyak diingkari," kata dia.

    Saat disinggung bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak perusahaan terhadap masyarakat tempatan, Datuk Seri Marwan memberikan penjelasannya.

    Dijelaskannya, saat itu ada perjanjian dengan pola kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat adat tentang pengelolaan hutan tanah ulayat yang sudah tersedia oleh masyarakat. Pola kemitraan itu, katanya, semacam pola bagi hasil dan sebagainya.

    "Ini yang barangkali tidak berjalan sampai saat ini. Sementara perusahaan telah mendapat manfaat dari pengelolaan kawasan tersebut," kata Marwan.

    Suasana Hearing di Komisi III DPRD Riau Senin (18/3/2019)

    Lebih lanjut dikatakannya, keberadaan perusahaan itu sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun beroperasi di sana.

    "Ada yang dari tahun 2008, sampai sekarang. Kan itu lebih dari 10 tahun, dan itu sudah menghasilkan," sebutnya.

    "Ada juga perusahaan yang sudah lama berdiri 1 periode, hampir 1 periode HGU, tapi perusahaan tersebut tidak punya plasma. Maka masyarakat sekitar tentu menuntut 20 persen sesuai aturan pemerintah," sambung Marwan.

    Sejak bertahun-tahun itu juga, Marwan mengatakan masyarakat terus mencari keadilan, berharap perusahaan menunaikan kewajibannya. Hingga akhirnya, mereka mengadukan persoalan itu ke DPRD Riau.

    Menurutnya, di tingkat provinsi tentunya memiliki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lengkap dibandingkan tingkat kabupaten.

    "Ini kan tentang saluran penyampaian aspirasi. Seperti lembaga penyampai seperti LAM, mungkin baru sekarang mereka (masyarakat,red) mengadukan persoalan ini. Dulu sudah pernah dicoba di tingkat kecamatan, di kabupaten sudah dicoba difasilitasi, tapi belum ada titik terang," imbuh Marwan.

    Dia berharap, dengan difasilitasi pihak DPRD Riau ini, pihak perusahaan bisa menepati komitmen yang telah dibuat sebelumnya.

    "Taatilah semua aturan negara. Ini juga tidak lepas dari peraturan negara bahwa harus ada kemitraan, harus ada kebun plasma minimal 20 persen. Ini kan peraturan pemerintah," pungkas Ketua LAM Inhu, Datuk Seri Marwan.

    Dari informasi yang dihimpun, Komisi III DPRD Riau mengundang sejumlah pihak dalam pertemuan itu. Di antaranya, perwakilan dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Provinsi Riau, LAM Inhu, serta 4 perusahaan, yaitu PT Indriplant, PT Sinar Reksa Kencana, PT Rigunas Agri Utama, dan PT Panca Agro Lestari. Namun, dua perusahaan yang disebut terakhir tidak hadir memenuhi undangan dewan.


    Suasana Hearing di Komisi III DPRD Riau Senin (18/3/2019)

    Dikatakan Suhardiman Amby selaku pimpinan rapat, dari sejumlah perusahaan yang diadukan masyarakat itu, ada sebagian tanaman yang berada di luar HGU, di luar izin yang diberikan, dan di Daerah Aliran Sungai. Selain itu, ada juga menyangkut persoalan-persoalan lingkungan, seperti limbah pabrik.

    "Laporan yang disampaikan ke kita sudah kita tampung dengan baik," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Riau itu.

    Dalam pertemuan, masing-masing pihak telah menyampaikan argumentasinya disertai data pendukung. Pada intinya, kata Suhardiman, masyarakat menginginkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, khususnya mengenai plasma masyarakat dapat dibangun dari lahan di luar konsesi yang luasnya setara dengan 20 persen HGU, dapat diterapkan.

    "Ini intinya mengejar Permentan 2013 yang 20 persen dari luas HGU untuk masyarakat tempatan. Ini yang mereka minta tanggungjawab pengusaha yang diatur Permentan itu dipenuhi secara baik," kata Politisi yang bergelar Datuk Panglima Dalam itu.

    Dalam pertemuan tersebut, pihaknya kata Suhardiman, juga telah mencocokkan data yang disampaikan LAM Inhu dengan data yang dimiliki Komisi III DPRD Riau. Menurutnya, sejumlah lahan yang diolah perusahaan diduga berada di luar izin. Namun untuk memastikan kebenarannya, pihaknya akan turun ke lapangan.

    "Kita akan ke lapangan. Apa nanti yang menjadi temuan teman-teman LAM, sudah kita cek di GPS kita, bahwa posisi dan koordinat yang kita duga di luar izin. Nanti kita ke lapangan," kata Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu.

    "Syukur-syukur itu dimanfaatkan untuk masyarakat tempatan. Lahannya 2.000 (hektare), diolah 2.500. kan sisa 500 itu. Bisa gak itu untuk masyarakat tempatan. Di luar kewajiban yang 20 persen yang tadi," lanjut legislator asal Kuantan Singingi (Kuansing) itu.

    Suasana Hearing di Komisi III DPRD Riau Senin (18/3/2019)

    Diharapkan, dengan pertemuan dan berdasarkan hasil tinjauan lapangan yang akan dilakukan nantinya, didapatkan kata sepakat di antara para pihak, baik masyarakat maupun perusahaan. Namun jika tidak bersepakat, pihaknya mempersilakan LAM Inhu untuk mengajukan gugatan secara hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

    "Yang tidak bisa dengan permufakatan, diharapkan nanti LAM menggugat secara hukum. Ketika buntu dia dalam kata sepakat, tidak bisa lagi dibicarakan dengan aturan adat, dan tidak terkorelasi dengan aturan undang-undang, silakan LAM menggugat secara hukum," kata Datuk.

    "Tetapi sepanjang masih bisa dimusyawarahkan untuk melindungi hak-hak masyarakat, kita berharap nanti komunikasi antara pengusaha dengan pihak LAM Inhu dengan melibatkan masyarakat tempatan, diharapkan bisa dilakukan secara baik," sambungnya berharap.

    Sementara itu, saat disinggung mengenai adanya perusahaan yang tidak hadir pada pertemuan itu, Suhardiman menegaskan pihaknya akan mendatangi perusahaan tersebut. "Kita datangi saja. Kita akan agresif lah. Dia tidak mau hadir, kita yang ke sana," imbuh dia seraya mengatakan, empat perusahaan yang dilaporkan LAM Inhu itu baru tahap awal. "Kabarnya masih ada sekitar 12 (perusahaan) lagi yang akan dilaporkan," pungkas Suhardiman Amby. (Adv)




     
    Berita Terkini:
  • Diduga Karena Persoalan Asmara, Seorang Mahasiswa ditemukan Gantung Diri
  • Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru Teken MoU dengan Kemenag Akses SIPA
  • Yuyun Hidayat Serap Aspirasi Masyarakat Tapung Hulu
  • PPs UIR Silaturrahmi ke Pemko Dumai Tindaklanjuti MoU
  • RAPP Raih Sertifikasi Sistem Manajemen Energi
  • Walikota Lantik M. Jamil sebagai Pj. Sekda Pekanbaru
  • Gubri Paparkan Peran Pemprov Riau Pada Pelabuhan Roro Dumai- Melaka
  • Paslon Hafith Syukri-Erizal Siap Berlayar Untuk Pilkada Rohul Setelah Peroleh Dukungan PKB
  • Kepala Kemanag Pekanbaru Keluarkan Himbauan Gerakan Wakaf Uang 1000 Perhari
  • Dinas Perikanan dan Kelautan di Masa Pandemi Covid-19
  • Kemenag Kota Pekanbaru Masih Kekurangan Madrasah Negeri
  • Jum'at Barokah Bersama Owner Pondok Ijo Serahkan Bantuan Karpet di Masjid Nurul Huda Tanah Merah
  • Empat Tahun Berturut-turut Pemko Pekanbaru Raih WTP dari BPK
  • Pemko Hibahkan Lahan untuk Pembangunan Polsek Marpoyan Damai
  • Syamsurizal Sindir Dinas PUPR Terhadap Pembiaran Pemanfaatan Bahu Jalan
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    8 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Minggu, 05/07/2020 - 22:04 WIB
    RAPP Raih Sertifikasi Sistem Manajemen Energi
    Walikota Pekanbaru Resmikan Koridor Baru Bus TMP
    Rekam Jejak 20 Pejabat Eselon II Pemprov Riau yang Baru dilantik Gubernur Syamsuar
    Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji 1441 H/2020 M
    Pertamina EP Lirik Field Berdayakan Petani ditengah Pandemi
    Gubri Pimpin Penyemprotan Disenfektan dan Pelaksanaan Rapid Test Bukitraya
    Utamakan Keselamatan, Keberangkatan Jemaah Haji 1441H Dibatalkan
    Gubri Tinjau Persiapan Pelaksanaan New Normal Covid-19 di Rohil
    Masih Muda dan Mulai Usaha, Why Not?
    Gubri Syamsuar Sosialisasikan Program New Normal 
    JNE Distribusikan Beras Bansos Pemerintah RI
    PT Selaras Abadi Utama dan Mitra Kerja Salurkan Bantuan Sosial di Pelalawan
    PT NWR dan PT NSR Kembali Salurkan Ratusan Paket Sembako Untuk Masyarakat Langgam
    PTPN V Salurkan 7.000 Paket Sembako Senilai 1 Miliar, Mendukungkung Terwujudnya New Normal
    Kontribusi Nyata Untuk Brand Lokal
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved