Rencana Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan peminjaman dana sebesar Rp4,4 triliun yang telah dimasukan dalam nota keuangan RAPBD 2020, mendapat penolakan, saran dan kritikan dari fraksi-fraksi di DPRD Riau.

Fraksi Golkar melalui juru bicara Amyurlis pada rapat paripurna padangan umum fraksi Seni (4/11/2019) dengan tegas menolak peminjaman dana tersebut. Menurutnya, pemprov mesti memikirkan risiko ke depannya jika memang Rp4,4 triliun itu dimasukkan ke APBD 2020.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan  minta Pemprov Riau untuk mengkaji ulang rencana peminjaman dana kepada pihak ketiga tersebut.

"menyikapi rencana Pemprov Riau yang akan meminjam dana ke pihak ketiga sebesar Rp 4,4 triliun kami menyatakan agar ditinjau ulang," kata Almainis Juru bicara fraksi

Selain itu, pihaknya juga meminta agar kajian dan pembahasan soal rencana peminjaman dana tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemprov Riau saja, namun harus melibatkan DPRD Riau.

Hal senada dari fraksi Demokrat pun meminta agar pemprov meninjau ulang rencana tersebut. Sebab, kondisi keuangan Riau saat ini tidak terlalu mendesak.

"Kami minta ditinjau ulang karena kondisinya belum terlalu mendesak. Selain itu, peminjaman anggaran ini juga rentan riba, bertentangan dengan sistem pemerintahan yang direncanakan pemprov," jelas juru bicara fraksi Demokrat, Eva Yuliana.

Fraksi PKS yang diwakilkan oleh Sofyan Siroj menyarankan agar pemprov Riau mengambil alternatif lain.

Gubernur Riau dengan tegas mengatakan saat diwawancarai pada rapat paripurna DPRD Riau penyampaian nota keuangan RAPBD 2020 bahwa saat ini jalan-jalan di kabupaten/kota di Riau masih banyak yang belum selesai, sehingga dibutuhkan biaya yang besar. Jika tidak dengan melakukan terosan baru meminjam dana ke pihak ketiga, maka pembangunan jalan di Riau tidak akan pernah bisa tuntas.

Menurutnya, dengan kondisi uang yang ada di APBD Riau saat ini, dipastikan tidak akan mampu menyelesaikan persoalan jalan-jalan di Riau ini. Bahkan pembangunan jalan di Riau tidak akan bisa dituntaskan siapapun yang menjadi gubernur.

"Saat ini sekitar 338 Kilo jalan kita dalam kondisi masih rusak parah, dan apabila disetujui maka dananya akan kita prioritaskan ke perbaikan/peningkatan jalan," kata Syamsuar, Sabtu (2/11/2019) usai menyampaikan nota keuangan RAPBD tahun 2020 di Kantor DPRD Riau. (trc)