Potensi wisata bahari yang ada di provinsi Riau khusus yang terdapat di kabupaten Bengkalis tepatnya pulau Rupat dan Pulau Bengkalis kurang berkembang  dikarenakan hantaman abrasi yang terjadi setiap tahun disepanjang bibir pantai yang panjangnya sudah mencapai puluhan kilometer (KM) diwilayah pesisir Bengkalis.

Hal itu diakui ketua DPRD Riau H.Indra Gunawan Phd bahwa pengembangan wisata bahari di Riau terganjal ancaman abrasi khususnya dikawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan Selat Melaka. Daerah yang berhadapan langsung dengan Selat Melaka tersebut adalah kabupaten Bengkalis dan kabupaten kepulauan Meranti, namun objek wisata bahari potensial terdapat di kabupaten Bengkalis. Kawasan wisata bahari di kabupaten Bengkalis meliputi pantai Tanjung Lalin dan Teluk Rhu di kecamatan Rupat Utara, pantai Alohong Teluk Ketapang di kecamatan Rupat serta pantai Selatbaru di kecamatan Bantan dan Prapat Tunggal di kecamatan Bengkalis.

"Ancaman terbesar dalam pengembangan potensi wisata bahari di Riau adalah abrasi disamping faktor infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih dan listrik yang belum memadai. Potensi tersebut tidak berkembang ketika sektor infrastruktur masih belum tuntas termasuk penanganan abrasi yang harusnya dilakukan melalui program sharing budget antara Pemkab Bengkalis, Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat,"terang Indra Gunawan alias Eet tersebut Senin (15/12/2019).

Disebutkan politisi Partai Golkar ini juga bahwa selain abrasi mengancam kawasan pesisir juga mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebab  setiap tahunnya puluhan meter bibir pantai dengan panjang mencapai puluhan KM tergerus abrasi atau amblas ke laut termasuk pemukiman dan area perkebunan masyarakat yang berdomisili disepanjang daerah rawan abrasi tersebut.

"Tingkat laju abrasi yang terjadi di kawasan pesisir setiap musim pasang cukup mengkhawatirkan karena abrasi juga terjadi Bengkalis daratan seperti  di desa Sepahat, Tenggayun, Bukitbatu di kecamatan Bandar Laksamana selain di pulau Rupat dan Pulau Bengkalis. Untuk itu kita bersama pihak eksekutif coba upayakan penanganan bersama abrasi ini ke pemerintah pusat,"sambung Eet.

Ditambahkan, bahwa dari lobi-lobi yang dilakukan ke pemerintah pusat, pada tahun 2020 melalui dana alokasi khusus (DAK) dialokasikan Rp 154 miliar untuk penanganan abrasi di kabupaten Bengkalis dan juga kabupaten kepulauan Meranti. Informasinya untuk keseluruhan daerah yang terkena.abrasi di Riau dana penanganan untuk lima tahun kedepan mencapai Rp 2,4 triliun yang akan dibagi ke sejumlah kabupaten selama lima tahun  kedepan.

"Informasi dari kementerian keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk lima tahun ini Riau mendapat alokasi dana mencapai Rp2,4 triliun untuk penanganan abrasi secara berkala. Mudah-mudahan program presiden Jokowi ini terealisasi seratus persen nantinya,"ulas Eet mengakhiri. (Afa)