www.transriau.com
13:35 WIB - Demokrat Riau Bakal Gelar Musda, DPC Pelalawan: Momentun Tepat untuk Regenerasi | 05:49 WIB - Polres Kampar : Perkara Anthony Hamzah Tak Ada Kaitannya Dengan PTPN V | 16:45 WIB - Dukung Peningkatan Pendidikan, PTPN V Salurkan Bantuan Sebesar Rp15 Juta Untuk MDTA Nurul Huda | 17:01 WIB - HUT ke-37, Agung Nugroho Diberi Kejutan Wartawan yang Bertugas di DPRD Riau | 14:53 WIB - Tiang Bubu di Perairan Rohil Kembali Memakan Korban | 13:27 WIB - PHR WK Rokan Luncurkan Program Pencegahan Stunting
  Senin, 18 Oktober 2021 | Jam Digital
Follow:
 
DPRD Riau Bahas DBH Perkebunan dan Retribusi Pajak Daerah

Rabu, 12/02/2020 - 10:27:29 WIB

TERKAIT:
 
  • DPRD Riau Bahas DBH Perkebunan dan Retribusi Pajak Daerah
  •  

    Sejumlah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau melakukan konsultasi ke Badan Legislasi DPR RI terkait usulan revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan peluang tambahan retribusi dari sektor perkebunan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

    Konsultasi Anggota DPRD Riau yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto itu diterima langsung oleh Anggota Baleg dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Abdul Wahid.

    Dalam kesempatan itu, salah satu anggota DPRD Riau yang turut ikut melakukan konsultasi, Abu Khoiri mengatakan, bagi hasil untuk daerah Riau sangat sedikit ketimbang kerusakan lingkungan akibat tambang dan sawit.

    “Setelah kami lihat, dana bagi hasil untuk Pemerintah Riau sangat sedikit dibandingkan dengan kerusakan lingkungan. Kami berharap ada revisi dalam undang-undang terkait bagi hasil,” katanya.

    Bahkan kata James Pasaribu seraya menambahkan, pembangunan infrastruktur di Riau masih rendah, jembatan jelek. “Bahkan ada kampung di Indragiri Hilir (Inhil) yang tak ada aliran listrik. Adapula anak sekolah yang hendak pergi ke sekolah juga sering terkendala terutama saat ada air pasang, mereka tidak sekolah karena jembatannya tidak ada,” tambahnya.

    “Kami mohon untuk diperhatikan oleh pemerintah pusat sehingga masyarakat merasakan pembangunan,” tukasnya,

    Sementara dari Komisi III DPRD Riau, Karmila Sari bahwa Pemda Riau ingin sawit masuk dalam kategori perkebunan, “Kami ingin Sawit masuk kategori perkebunan. Kami bergerak di Komisi III untuk rakyat sehingga ada bagi hasil,” katanya.

    Menanggapi hal itu, legislator muda PKB asal Dapil Riau Abdul Wahid mengatakan, usulan sawit masuk dalam kategori perkebunan agar Riau mendapatkan dana yang bisa dikelola baik untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Ini menjadi alternatif untuk meningkatkan pendapatan disaat lifting minyak yang terus menurun di setiap tahunnya.

    “Pemerintah Provinsi Riau menginginkan sawit masuk kategori perkebunan sehinga ada bagi hasil perkebunan. Dana bagi hasilnya untuk aktivitas terserah, misalnya untuk pendidikan itu terserah yang penting ada dana yang bisa mereka kelola dari APBD untuk pembangunan Riau. Ini Akbiat dari lifting minyak kurang, sektor perkebunan menjadi alternatif pendapan daaerah,” jelas Abdul Wahid.

    Anggota Komisi VII DPR itu juga menuturkan bahwa pemerintah pusat diminta untuk memperhatikan khusus untuk Riau baik dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, perumahan dan kesehatan.

    “Dimana Riau banyak menyumbang devisa untuk negara ternyata pembangunan ke Riaunya itu sedikit. Kalau dibanding dengan daerah lain sebagai daerah penghasil. Mereka juga meminta perhatian dari APBN pusat dimana untuk pembangunan di Riau lebih ditingkatkan,” tambahnya.

    Ketua DPW PKB Riau itu juga menyampaikan bahwa terkait dana bagi hasil yang diinginkan Riau ada peluang dalam Revisi Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ada juga tentang Perkebunan. Ini juga tidak hanya untuk Riau saja tetapi juga daerah lainnya.

    “Kita minta kepada Gubernur untuk melakukan koordinasi terkait revisi ini. Saya terus akan kawal, setiap undang-undang ini dibahas agar pasal saya akan coba bicarakan agar pembangian hasil perkebunan ini masuk dalam pasal dalam revisi UU Nomor 28 tahun 2009 ini,” tutupnya.(mcr)



     
    Berita Terkini:
  • Demokrat Riau Bakal Gelar Musda, DPC Pelalawan: Momentun Tepat untuk Regenerasi
  • Polres Kampar : Perkara Anthony Hamzah Tak Ada Kaitannya Dengan PTPN V
  • Dukung Peningkatan Pendidikan, PTPN V Salurkan Bantuan Sebesar Rp15 Juta Untuk MDTA Nurul Huda
  • HUT ke-37, Agung Nugroho Diberi Kejutan Wartawan yang Bertugas di DPRD Riau
  • Tiang Bubu di Perairan Rohil Kembali Memakan Korban
  • PHR WK Rokan Luncurkan Program Pencegahan Stunting
  • Gubernur Riau usulkan Pembangunan Infrastruktur ke Komisi V DPR RI
  • Apindo-OJK Riau Kerjasama RAPP Kejar Target Herd Immunity
  • Bermodal Sepatu Pinjam Alex dan Astri Raih Medali Emas dan Perak
  • Lebih dari 26.500 Pekerja dan Keluarga PHR WK Rokan Sudah Vaksinasi
  • Gubernur Riau Syamsuar Kunjungi Pesantren Darul Fikri
  • Bupati dan Wabup Rohil Dapat Gelar Datuk Setia Adat
  • Gubri dan Isteri Tanam Padi Bibit Unggul di Desa Bina Maju
  • Hipemari Jakarta Dukung Tuntutan DBH Sawit
  • Sukses Bangun Kemitraan Petani, Dirut Holding Perkebunan Ingin Nasionalisasi Pola PTPN V
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    7 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    8 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Minggu, 01/08/2021 - 00:00 WIB
    Afrizal Sintong Terima Mandat Ketua DPD II Golkar Rohil
    Cegah Karhutla di Masa Pandemi
    PT RAPP Luncurkan Inovasi Holistik Program Desa Bebas Api di Siak
    Logo HUT Riau-64 Penuh Makna
    Memulai Karir di Pemerintah dari Penghulu
    Afrizal Sintong, Bupati Baru Rokan Hilir
    Gubernur Riau Siapkan Ruang Isolasi Mandiri Pasien COVID-19 di Asrama Haji
    Sukseskan Vaksinasi Gotong Royong, RAPP Dukung Pemulihan Ekonomi Sektor Hutan Tanaman Industri
    Puluhan Karangan Bunga Berdatangan ke Sekretariat DPC Demokrat Pekanbaru
    Santer Isu Bakal Bertarung di Pilwako, Dua Anggota DPRD Riau Terlihat Hadiri Festival Rebana
    Agung Nugroho Tegaskan Seluruh Anggota Fraksi Demokrat DPRD Riau Dukung AHY
    BASAMO MAMBOLO NAGOGHI
    HUT Ke-71 Kabupaten Kampar Momentum Sejahterakan Masyarakat
    Kiprah Wartawan di Tengah Pandemi
    Virus Hoax Vs Virus Covid
    Ade Hartati: Vaksin Aman dan Tidak Ada Masalah Untuk Tubuh
    Kabinet Jokowi - Ma'aruf Amin di Reshuffle
    Enam Wajah Baru Menjadi Anggota Kabinet Indonesia Maju
    Bupati Terpilih Kabupaten Pelalawan Zukri Bersama Wakilnya Kunjungi Kediaman HM Harris
    Yulisman dan Agung Nugroho Resmi dilantik sebagai Pimpinan DPRD Riau
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved