Pemerintah Kota (Pemko) Dumai melakukan audensi dengan DPRD Provinsi Riau. Kehadiran rombongan yang dipimpin Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi beserta rombongan OPD Pemko Dumai, menemui anggota DPRD Riau DapilV (Dumai, Bengkalis dan Kabupaten Meranti) dalam upaya membangun komunikasi dalam mewujudkan rangka menuju kota Dumai Makmur seperti yang direncanakan.

Menurut Zul AS, demikian panggilan akrab walikota Dumai sebagai Kota Pelabuhan strategis nasional, Dumai perlu bersinergi baik itu dengan Pemerintah Pusat maupun pemerintah provinsi.

Berhubungan anggaran kota Dumai yang terbatas untuk itu perlu membangun komunikasi, membangun kesepakatan karena pemerintah butuh dukungan dari semua pihak.

“Oleh karena anggaran Kota kita terbatas dan ada batasan-batasan wewenang pemerintahan, untuk itu kita perlu membangun komunikasi, membangun kesepahaman karena kita butuh support, butuh dukungan dari semua pihak guna mewujudkan Dumai makmur seperti yang kita rencanakan,” kata Zul As

Menurutnya, banyak hal yang diusulkan kepada anggota DPRD Provinsi Riau, mulai dari persoalan infrastruktur jalan, drainase, lampu jalan, rumah layak huni, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan program-program kerakyatan lainnya.

“Kita tentu berharap, agar wakil rakyat yang mewakili Kota Dumai di DPRD Provinsi Riau bisa bersama-sama berjuang guna mengurai dan menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat,” ujarnya.

“Semoga pertemuan ini banyak memberikan informasi dan masukan bagi penyusunan anggaran belanja Provinsi Riau khususnya yang di proyeksikan untuk Kota Dumai pada tahun 2021 mendatang,” harap Zul AS

Pertemuan dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, didampingi beberapa anggota DPRD lainnya, seperti Sunaryo, Abdul Kosim, Eddy M Yatim, Sukarmis, Almainis, Iwandi. OPD Pemprov Riau berlangsung di ruang medium DPRD Riau Kamis, (5/3/2020)

Hardianto menyambut baik kunjungan dari Pemko Dumai tersebut, dan ada beberapa hal prinsip yang dibahas. Ditangani oleh APBD Provinsi Riau. Dalam hal ini, Pemprov Riau, dan DPRD Provinsi, ikut membantu membangun, menyelesaikan persoalan-persoalan di Kota Dumai.

"Ada beberapa persoalan-persoalan yang prinsip yang disampaikan Pak Wali. Yang pertama itu berbicara soal kebutuhan infrastruktur. Yaitu infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, seperti jalan berstatus provinsi, maupun jalan-jalan lingkungan yang memang dibutuhkan masyarakat. Termasuk juga kebutuhan air bersih. Tadi kita berbicara SPAM Regional II. Mudah-mudahan tahun ini dari jaringan utama ke busternya sudah selesai dibangun, tinggal nanti mengaliri airnya di 2020 ini melalui jaringan distribusi yang dibangun Pemko Dumai," kata Hardianto.

Dalam APBD Riau 2020 Pemerintah kota (Pemko) Dumai memperoleh bantuan di segala sektor dari Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau di semua sektor sebesar Rp 352 miliar.

Selain itu, Hardianto mengatakan, ada persoalan lain, seperti pengembangan RSUD Dumai. "Ini kan karena memang di daerah pesisir itu ada beberapa kabupaten/kota. RSUD Dumai ini kan dijadikan RS rujukan regional. Tentunya itu seharusnya mengenai sarana dan prasarana, Alkes dan segala macamnya harus representatif. Juga kalau berbicara daerah pesisir ini kan masyarakat pesisir ingin mencapai RSUD Arifin Achmad, Petala Bumi, Pemprov Riau ini kan jaraknya jauh. Kalau dalam kondisi-kondisi darurat, tentu harus cepat dilayani di RSUD Dumai saja," Ujarnya

Targetnya, terkait RSUD Dumai tersebut, adanya proyeksi fasilitas penambahan-penambahan gedung, dan fasilitas-fasilitas sarana prasarana untuk RSUD tersebut.

"Ini nanti kita cari polanya, untuk peningkatan-peningkatan baik itu yang bersifat sarana, alkes, fasilitasnya. Mungkin itu nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut antara dinas terkait di Pemko Dumai dengan Diskes Provinsi Riau, nanti juga dikawal oleh kawan-kawan di Komisi V DPRD Provinsi Riau," jelasnya.

Persoalan lain kata Hardianto adalah, Roro Dumai-Malaka juga sempat dibahas dalam pertemuan tersebut. Memang saat ini, kata Hardianto masih dalam proses-proses persiapan.

"Itu nanti andil paling besar ada di pemerintah pusat. Karena ini kan antara negara-negara, Malaysia dan Indonesia. Walaupun lokasinya di Dumai. Walaupun wacana awal itu dari Pemprov Riau, tapi itu kan ketentuan mengatakan karena berbicara negara-negara yang paling punya andil itu adalah pemerintah pusat. Tapi Pemprov Riau diminta untuk proaktif, dan diharapkan selesai pada akhir 2020 ini," katanya. ***