Virus covid 19 akhirnya menimbulkan efek langsung ke masyarakat. Penanganannya oleh pemerintah pusat maupun daerah  tidak dibarengi oleh kesiapan perlengkapan kesehatan yang paling sederhana dan mudah dijangkau masyarakat. Yakni, langkanya masker dan hand sinitizer. 

"Dua hal yang paling sederhana itu saja, masker dan hand sanitizer  pemerintah tak mampu menyediakannya untuk masyarakat. Kedua barang itu kini langka di pasaran. Rakyat tak berdaya. Kalau sudah begini apa upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat yang kini sedang dihantui virus mematikan," tanya wakil ketua DPRD Riau Hardianto, Kamis (19/3/2020).

Ia meminta Pemerintah pusat segera membuat edaran untuk anggaran pembiayaan dampak virus Corona. Presiden melalui mendagri diminta segera membuat payung hukumnya agar Kepala daerah bisa membuat bertindak dan kebijakan strategis untuk menangani pandemi corona ini.

"Kalau menunggu APBD Perubahan masih lama. Keburu banyak korban nanti. Sementara  APBD murni sendiri masih memungkinkan untuk dirasionalisasi, khususnya anggaran di OPD yang tidak prioritas," ujar politisi gerindra ini.

Sikap tegas pusat menurut Hardianto sangat diperlukan,  karena covid 19 sudah menjadi pandemi dan bencana nasional, dan di Riau sendiri sudah ada pasien positif. Kalau berharap dari APBN dan APBD sendiri, nomenklatur anggaran untuk penanganan virus Corona tidak ada. 

"Karena itu Pemerintah pusat diminta segera membuat payung hukum, agar kepala daerah bisa membuat langkah-langkah strategis penanganannya dari anggaran yg sedang berjalan."

Kalau tidak ada payung hukumnya Hardianto kawatir penanganan corona di seluruh provinsi tidak akan maksimal, karena kepala daerah tidak berani menggunakan anggaran yang ada. *