www.transriau.com
13:35 WIB - Demokrat Riau Bakal Gelar Musda, DPC Pelalawan: Momentun Tepat untuk Regenerasi | 05:49 WIB - Polres Kampar : Perkara Anthony Hamzah Tak Ada Kaitannya Dengan PTPN V | 16:45 WIB - Dukung Peningkatan Pendidikan, PTPN V Salurkan Bantuan Sebesar Rp15 Juta Untuk MDTA Nurul Huda | 17:01 WIB - HUT ke-37, Agung Nugroho Diberi Kejutan Wartawan yang Bertugas di DPRD Riau | 14:53 WIB - Tiang Bubu di Perairan Rohil Kembali Memakan Korban | 13:27 WIB - PHR WK Rokan Luncurkan Program Pencegahan Stunting
  Senin, 18 Oktober 2021 | Jam Digital
Follow:
 
PT. Seberida Subur Kelola Kebun Sawit di Riau Tanpa Izin HGU

Selasa, 21/07/2020 - 08:13:19 WIB

TERKAIT:
 
  • PT. Seberida Subur Kelola Kebun Sawit di Riau Tanpa Izin HGU
  •  

    Komisi II DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil PT Seberida Subur yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Senin 20 Juli 2020.

    Pemanggilan perusahaan ini atas dasar adanya aduan dari kelompok tani Talang mamak yang melaporkan adanya usaha kebun didalam kawasan hutan yang dikelola PT Siberida Subur.

    Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kadis LHK Riau Mamun Murod, BPN Riau, Dinas Perkebunan Riau, Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Inhu serta kelompok tani Talang Mamak.

    Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin P Hutagalung mengatakan bahwa, pemanggilan perusahaan kelapa sawit ini atas dasar adanya laporan dari masyarakat kelompok tani talang mamak. Serta 
    mereka menyerahkan sejumlah berkas tentang adanya usaha perkebunan didalam kawasan hutan yang dilakukan oleh PT. Seberida Subur. 

    PT. Seberida Subur ini dikatakan Robin, sudah mengelola kawasan hutan menjadi perkebunan sejak tahun 2007. Anehnya perusahaan belum mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU) 

    "Hari ini terungkap, mereka PT. Seberida Subur belum memiliki HGU. Tapi, perusahaan telah mengelola perkebunan kelapa sawit. Artinya kebun itu masuk dalam kawasa hutan, " Kata Robin. 

    Bahkan dikatakan Robin,  pihak perusahaan yang diwakili Head Legal Hendra Leo mengatakan HGU itu hanya untuk urus kredit ke Bank. 

    "Hari ini kita sudah terang benderang. Mereka ini lucu, katanya mereka tak perlu ngurus HGU, cuma izin lokasi saja, HGU kata mereka hanya perlu untuk ngurus kalau mau kredit. Tentu ini perlu keseriusan pemerintah. Kita minta gubernur ambil langkah langkah, "Ujar Robin

    Sementara, Head Legal PT Siberida Subur, Hendra Leo mengatakan, bahwa pihaknya sudah bekerja dengan dasar izin lokasi, izin usaha perkebunan,dan izin kelayakan lingkungan yang sudah diberikan bupati Inhu, dengan nomor 92 tahun 2007. Usaha perkebunan nomor 89 tahun 2007, dan kelayakan lingkungan nomor 5 tahun 2008.

    "Menurut kami dengan izin ini sudah bisa mengelola kebun, karena disini ada perintah dari bupati untuk kita kelola perkebunan, " Ungkanya

    Terkait dengan izin HGU yang belum dimiliki perusahaan sebagaimana mana yang dipertanyakan DPRD Riaumenurut Leo ini adalah mengenai titel hak.

    "Yang dipermasalahkan teman-teman di dewan adalah titel hak. Titel hak kami sampai saat ini belum dapat, tapi secara perizinan pengelolaan kita sudah dapat. Hak Guna Usaha itu kan hak atas tanah, kalau mau melalukan usaha itu perlu izin, izin usaha perkebunan, dan itu kita sudah dapat," tukasnya.

    Lebih lanjut, Leo mengatakan bahwa  usaha yang diberikan kepada PT Siberida Subur cukup besar yakni 6312 hektar. Dan sudah terkelola 1000 sekian hektar. "Jadi kami sudah punya izin," kata Leo lagi.

    Keterangan terkait permasalahan PT. Seberida Subur ini juga dijelaskan mantan Anggota DPRD Inhu Manahara Napitupulu yang kini Anggota Komisi II DPRD Riau. Dia mengatakan, bahwa izin yang dimaksud oleh head legas PT Siberida tersebut adalah Izin lingkungan (IL) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

    "Setelah kita menelaah, mendengar pihak terkait yang berkompeten, serta dihubungkan dengan regulasi yang ada, bahwa izim lokasi itu kan masih harus ditindaklanjuti. Nah izin lokasi yanh diterima mereka tahun 2007 itu, harus ditindaklanjuti sebagai pelepasan kawasan. Karena itu masuk dal hutan produksi terbatas (HPT) maka harus ada lahan pengganti, supaya statusnya bisa diturunkan menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK), setelah HPK baru bisa dimohonkan jadi pelepasan kawasan," Kata Manahara

    "Apa yang dikatakan head legal itu buat kita ketawa. Mereka bilang tak mungkin diterbitkan IL dan IUP kalau itu kawasan hutan. Mereka tak paham regulasi, miris lah kita. Karena yang benar itu, kalau dia HPT diturunkan statusnya jadi HPK, kalau sudah HPK diajukan permohonannya kepada mentri kehutanan, ada jenjangnya, diterbitkan dulu izin prinsip. Setelah mendapatkan izin prinsip barilah bisa beraktifitas dilapangan, itupun baru sekedar infrastruktur karyawan dan bibitan. Belum bisa buka semuanya. Tapi mereka yang dilakukan belum punya hak untuk itu sudah action di sana, karena pemahamannya seperti itu, ketika mereka memiliki uang, mereka bisa lakukan semua," Pungkasnya. (Fd) 



     
    Berita Terkini:
  • Demokrat Riau Bakal Gelar Musda, DPC Pelalawan: Momentun Tepat untuk Regenerasi
  • Polres Kampar : Perkara Anthony Hamzah Tak Ada Kaitannya Dengan PTPN V
  • Dukung Peningkatan Pendidikan, PTPN V Salurkan Bantuan Sebesar Rp15 Juta Untuk MDTA Nurul Huda
  • HUT ke-37, Agung Nugroho Diberi Kejutan Wartawan yang Bertugas di DPRD Riau
  • Tiang Bubu di Perairan Rohil Kembali Memakan Korban
  • PHR WK Rokan Luncurkan Program Pencegahan Stunting
  • Gubernur Riau usulkan Pembangunan Infrastruktur ke Komisi V DPR RI
  • Apindo-OJK Riau Kerjasama RAPP Kejar Target Herd Immunity
  • Bermodal Sepatu Pinjam Alex dan Astri Raih Medali Emas dan Perak
  • Lebih dari 26.500 Pekerja dan Keluarga PHR WK Rokan Sudah Vaksinasi
  • Gubernur Riau Syamsuar Kunjungi Pesantren Darul Fikri
  • Bupati dan Wabup Rohil Dapat Gelar Datuk Setia Adat
  • Gubri dan Isteri Tanam Padi Bibit Unggul di Desa Bina Maju
  • Hipemari Jakarta Dukung Tuntutan DBH Sawit
  • Sukses Bangun Kemitraan Petani, Dirut Holding Perkebunan Ingin Nasionalisasi Pola PTPN V
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    7 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    8 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Minggu, 01/08/2021 - 00:00 WIB
    Afrizal Sintong Terima Mandat Ketua DPD II Golkar Rohil
    Cegah Karhutla di Masa Pandemi
    PT RAPP Luncurkan Inovasi Holistik Program Desa Bebas Api di Siak
    Logo HUT Riau-64 Penuh Makna
    Memulai Karir di Pemerintah dari Penghulu
    Afrizal Sintong, Bupati Baru Rokan Hilir
    Gubernur Riau Siapkan Ruang Isolasi Mandiri Pasien COVID-19 di Asrama Haji
    Sukseskan Vaksinasi Gotong Royong, RAPP Dukung Pemulihan Ekonomi Sektor Hutan Tanaman Industri
    Puluhan Karangan Bunga Berdatangan ke Sekretariat DPC Demokrat Pekanbaru
    Santer Isu Bakal Bertarung di Pilwako, Dua Anggota DPRD Riau Terlihat Hadiri Festival Rebana
    Agung Nugroho Tegaskan Seluruh Anggota Fraksi Demokrat DPRD Riau Dukung AHY
    BASAMO MAMBOLO NAGOGHI
    HUT Ke-71 Kabupaten Kampar Momentum Sejahterakan Masyarakat
    Kiprah Wartawan di Tengah Pandemi
    Virus Hoax Vs Virus Covid
    Ade Hartati: Vaksin Aman dan Tidak Ada Masalah Untuk Tubuh
    Kabinet Jokowi - Ma'aruf Amin di Reshuffle
    Enam Wajah Baru Menjadi Anggota Kabinet Indonesia Maju
    Bupati Terpilih Kabupaten Pelalawan Zukri Bersama Wakilnya Kunjungi Kediaman HM Harris
    Yulisman dan Agung Nugroho Resmi dilantik sebagai Pimpinan DPRD Riau
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved