www.transriau.com
19:23 WIB - Gubri Bersama PKK Riau Berikan Bantuan PMT Untuk Balita dan Ibu Hamil | 08:57 WIB - Pergub 19 Tahun 2021 Dibuat Sesuai Undang-undang Pers | 21:33 WIB - Gubri Tebar 6000 Ekor Benih Ikan Patin di Sungai Cipang Rohul | 21:28 WIB - Gugatan KSP Moeldoko Tidak Punya Legal Standing, Demokrat: Hukum Itu Akal Sehat | 13:52 WIB - Pansel Serahkan Nama-Nama Calon Komisioner KIP dan KPID ke DPRD Riau | 21:18 WIB - UIR Kuasai Dua Nomor di Kompetisi EA V LLDIKTI X
  Senin, 25 Oktober 2021 | Jam Digital
Follow:
 
Masyarakat Kenegerian Siberakun Tuntut PT. DPN Bebaskan 1000 Hektare Lahan Yang Termasuk Dalam HGU

Jumat, 24/07/2020 - 10:48:00 WIB

TERKAIT:
 
  • Masyarakat Kenegerian Siberakun Tuntut PT. DPN Bebaskan 1000 Hektare Lahan Yang Termasuk Dalam HGU
  •  

    Komisi II DPRD Riau meng­gelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 23 Juli 2020 yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin Hutagalung didampingi Marwan Yohanis, Sugianto dan Manahara Napitupulu.

    RDP kali ini dihadiri masyarakat adat dari kenegerian Siberakun, Dinas LHK Provinsi Riau dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Disbun Kabupaten Kuansing serta pihak PT. Duta Palma Nusantara (DPN) diwakili Head Legal Hendra Leo dan rekan-rekannya. 

    Rapat tersebut membahas sengketa lahan antara masyarakat Siberakun, Kabupaten Kuansing dengan PT Duta Palma Nusantara. 

    Ketua Komisi II DPRD Riau Robin Hutagalung mengatakan RDP ini diselenggarakan guna menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat Kenegerian Siberakun dengan PT Duta Palma.

    Antara PT. Duta Palma dan masyarakat disana terjadi konflik hingga terjadi ke proses hukum. Upaya proses hukum ini sudah berlangsung lama. Dari tingkat kabupaten sudah ditutup dan sekarang dibuka lagi ditingkat provinsi. 

    "Masyarakat disana minta dibangunkan KKPA dan masyarakat yang tersangkut masalah hukum akibat konflik itu dicabut tuntutannya, " Kata Robin. 

    Sementara itu salah seorang tokoh masyarakat Kuansing Mardianto Manan menyebutkan ada beberapa permasalahan masyarakat dan PT. DPN. Dalam HGU yang dimiliki perusahaan terdapat 1000 hektare tanah masyarakat adat Kenegerian Siberakun. Kalau memang ada kampung masyarakat didalam HGU perusahaan keluarkan dari sana. 

    "Kembalikan ulayat yang diambil perusahaan kepada masyarakat pemiliknya, " Ungkap Mardianto. 

    Saat ini Perusahaan telah membuat parit besar disana. Sementara ada kebun masyarakat didalamnya yang menakik atau menderes karet dan ini telah diakui perusahaan. Tapi masyarakat yang akan menakik kesana harus berputar-putar menuju kebun karetnya. 

    "Perkebunan dan DLHK coba buka peta awal ada gak rumah dan kebun masyarakat disana. Kalau ada berarti itu sudah ada kampung disana, " Ujarnya. 

    Sementara pihak PT Duta Palma Nusantara diwakili Head Legal Hendra Leo mengatakan bahwa perusahaan telah memiliki izin dari Bupati Kuantan Sengingi berupa Izin Lokasi SK Gubernur tanggal11 November 1987 dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) tanggal 3 November 2000 dan Persetujuan Dokumen ANDAL RKL dan RPL Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit tanggal 12 April 2005 .

    Selain itu, sebagai hak titel, PT DPN juga sudah memiliki HGU. SHGU No. 01  berlaku sampai dengan 31 Desember 2043

    "Terhadap permasalahan dengan pihak masyarakat Kenegrian Siberakun, sebenarnya telah diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dituangkan didalam surat kesepakatan antara masyarakat kenegrian Seberakun Dengan PT. Dutapalma Nusantara tanggal 14 September 1999 yang ditandatangani oleh pihak masyarakat dan ninik mamak Kenegrian Siberakun," Kata Leo. 

    Ditambahka Leo pihak perusahaan juga telah sudah beberapa kali dimediasi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi dan akhirnya pemerintah Daerah Kab. Kuantan Sengingi akhirnya mengeluarkan surat No 100/TPK/257 tanggal 28 Februari 2020.

    Begitu juga, BPN juga sudah melakukan peninjauan lapangan ke HGU PT DPN yg diklain sebagai tanah ulayat oleh masyarakat kenegrian Siberakun, dan hasilnya sebagaimana disebutkan didalam surat BPN Kabupaten Kuansing  Nomor :IP.01.01/193-14.09/IV/2020 tgl 30 April 2020 tgl 30 April 2020.

    Selanjutnya IP.01.01/236-14.09/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yg menerangkan bahwa titik koordinat/lokasi yang diklaim oleh masyarakat kenegrian siberakun berada di areal HGU PT. Dutapalma Nusantara.

    Sehingga permasalahan yang dipermasalahkan dalam RDP hari ini sebenarnya sudah diselesaikan melalui Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga saat ini tidak ada permasalahan lahan dengan masyarakat karena sudah ada kesepakatan bersama dan PT DPN sudah melakukan kegiatan perkebunan sesuai dengan izin yang diberikan. (Fd) 



     
    Berita Terkini:
  • Gubri Bersama PKK Riau Berikan Bantuan PMT Untuk Balita dan Ibu Hamil
  • Pergub 19 Tahun 2021 Dibuat Sesuai Undang-undang Pers
  • Gubri Tebar 6000 Ekor Benih Ikan Patin di Sungai Cipang Rohul
  • Gugatan KSP Moeldoko Tidak Punya Legal Standing, Demokrat: Hukum Itu Akal Sehat
  • Pansel Serahkan Nama-Nama Calon Komisioner KIP dan KPID ke DPRD Riau
  • UIR Kuasai Dua Nomor di Kompetisi EA V LLDIKTI X
  • Mahasiswa FEB UIR Dwi Angga Sumbang Emas di Cabor Anggar PON XX Papua
  • Setoran Hulu Migas Rp136,8 Triliun, Lebihi Target APBN
  • Gubri Tunjuk Suhardiman Amby Plt. Bupati Kuansing
  • Kepengurusan PORDI Riau Terbentuk, Zulmansyah ditunjuk Sebagai Ketua
  • Gubri dan Wagubri Resmikan Jembatan Sei Siasam Rohul
  • FKPMR Dukung Riau Istimewa
  • Terkait Normalisasi Sungai Pinang, DLH Sudah Panggil Semua Pihak
  • Holding Perkebunan Perkuat Green Energy Dukung Dekarbonisasi
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    7 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    8 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Minggu, 01/08/2021 - 00:00 WIB
    Afrizal Sintong Terima Mandat Ketua DPD II Golkar Rohil
    Cegah Karhutla di Masa Pandemi
    PT RAPP Luncurkan Inovasi Holistik Program Desa Bebas Api di Siak
    Logo HUT Riau-64 Penuh Makna
    Memulai Karir di Pemerintah dari Penghulu
    Afrizal Sintong, Bupati Baru Rokan Hilir
    Gubernur Riau Siapkan Ruang Isolasi Mandiri Pasien COVID-19 di Asrama Haji
    Sukseskan Vaksinasi Gotong Royong, RAPP Dukung Pemulihan Ekonomi Sektor Hutan Tanaman Industri
    Puluhan Karangan Bunga Berdatangan ke Sekretariat DPC Demokrat Pekanbaru
    Santer Isu Bakal Bertarung di Pilwako, Dua Anggota DPRD Riau Terlihat Hadiri Festival Rebana
    Agung Nugroho Tegaskan Seluruh Anggota Fraksi Demokrat DPRD Riau Dukung AHY
    BASAMO MAMBOLO NAGOGHI
    HUT Ke-71 Kabupaten Kampar Momentum Sejahterakan Masyarakat
    Kiprah Wartawan di Tengah Pandemi
    Virus Hoax Vs Virus Covid
    Ade Hartati: Vaksin Aman dan Tidak Ada Masalah Untuk Tubuh
    Kabinet Jokowi - Ma'aruf Amin di Reshuffle
    Enam Wajah Baru Menjadi Anggota Kabinet Indonesia Maju
    Bupati Terpilih Kabupaten Pelalawan Zukri Bersama Wakilnya Kunjungi Kediaman HM Harris
    Yulisman dan Agung Nugroho Resmi dilantik sebagai Pimpinan DPRD Riau
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved