www.transriau.com
16:55 WIB - Tamu Undangan Rapat Paripurna HUT ke - 63 Provinsi Riau Ikuti Rafit Test Antigen | 10:28 WIB - Panitia Kurban Masjid Daarul Abrar DPRD Riau Apresiasi Kejujuran PTPN V | 21:30 WIB - Novriwan Kasubbag Humas DRPD Riau Sosok yang Humanis | 10:07 WIB - H. Indra Gunawan Eet, Sang Fenomenal Yang 'Melupakan' Gelar Doktor nya | 17:48 WIB - Sidang Tipikor Amril Mukminin, Saksi Tidak Mengenal Indra Gunawan | 13:48 WIB - Maknai Idul Adha ditengah Pandemi, JNE Pekanbaru Berbagi ke Panti Asuhan
  Sabtu, 08 08 2020 | Jam Digital
Follow:
 
Masyarakat Kenegerian Siberakun Tuntut PT. DPN Bebaskan 1000 Hektare Lahan Yang Termasuk Dalam HGU

Jumat, 24/07/2020 - 10:48:00 WIB

TERKAIT:
 
  • Masyarakat Kenegerian Siberakun Tuntut PT. DPN Bebaskan 1000 Hektare Lahan Yang Termasuk Dalam HGU
  •  

    Komisi II DPRD Riau meng­gelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 23 Juli 2020 yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin Hutagalung didampingi Marwan Yohanis, Sugianto dan Manahara Napitupulu.

    RDP kali ini dihadiri masyarakat adat dari kenegerian Siberakun, Dinas LHK Provinsi Riau dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Disbun Kabupaten Kuansing serta pihak PT. Duta Palma Nusantara (DPN) diwakili Head Legal Hendra Leo dan rekan-rekannya. 

    Rapat tersebut membahas sengketa lahan antara masyarakat Siberakun, Kabupaten Kuansing dengan PT Duta Palma Nusantara. 

    Ketua Komisi II DPRD Riau Robin Hutagalung mengatakan RDP ini diselenggarakan guna menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat Kenegerian Siberakun dengan PT Duta Palma.

    Antara PT. Duta Palma dan masyarakat disana terjadi konflik hingga terjadi ke proses hukum. Upaya proses hukum ini sudah berlangsung lama. Dari tingkat kabupaten sudah ditutup dan sekarang dibuka lagi ditingkat provinsi. 

    "Masyarakat disana minta dibangunkan KKPA dan masyarakat yang tersangkut masalah hukum akibat konflik itu dicabut tuntutannya, " Kata Robin. 

    Sementara itu salah seorang tokoh masyarakat Kuansing Mardianto Manan menyebutkan ada beberapa permasalahan masyarakat dan PT. DPN. Dalam HGU yang dimiliki perusahaan terdapat 1000 hektare tanah masyarakat adat Kenegerian Siberakun. Kalau memang ada kampung masyarakat didalam HGU perusahaan keluarkan dari sana. 

    "Kembalikan ulayat yang diambil perusahaan kepada masyarakat pemiliknya, " Ungkap Mardianto. 

    Saat ini Perusahaan telah membuat parit besar disana. Sementara ada kebun masyarakat didalamnya yang menakik atau menderes karet dan ini telah diakui perusahaan. Tapi masyarakat yang akan menakik kesana harus berputar-putar menuju kebun karetnya. 

    "Perkebunan dan DLHK coba buka peta awal ada gak rumah dan kebun masyarakat disana. Kalau ada berarti itu sudah ada kampung disana, " Ujarnya. 

    Sementara pihak PT Duta Palma Nusantara diwakili Head Legal Hendra Leo mengatakan bahwa perusahaan telah memiliki izin dari Bupati Kuantan Sengingi berupa Izin Lokasi SK Gubernur tanggal11 November 1987 dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) tanggal 3 November 2000 dan Persetujuan Dokumen ANDAL RKL dan RPL Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit tanggal 12 April 2005 .

    Selain itu, sebagai hak titel, PT DPN juga sudah memiliki HGU. SHGU No. 01  berlaku sampai dengan 31 Desember 2043

    "Terhadap permasalahan dengan pihak masyarakat Kenegrian Siberakun, sebenarnya telah diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dituangkan didalam surat kesepakatan antara masyarakat kenegrian Seberakun Dengan PT. Dutapalma Nusantara tanggal 14 September 1999 yang ditandatangani oleh pihak masyarakat dan ninik mamak Kenegrian Siberakun," Kata Leo. 

    Ditambahka Leo pihak perusahaan juga telah sudah beberapa kali dimediasi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi dan akhirnya pemerintah Daerah Kab. Kuantan Sengingi akhirnya mengeluarkan surat No 100/TPK/257 tanggal 28 Februari 2020.

    Begitu juga, BPN juga sudah melakukan peninjauan lapangan ke HGU PT DPN yg diklain sebagai tanah ulayat oleh masyarakat kenegrian Siberakun, dan hasilnya sebagaimana disebutkan didalam surat BPN Kabupaten Kuansing  Nomor :IP.01.01/193-14.09/IV/2020 tgl 30 April 2020 tgl 30 April 2020.

    Selanjutnya IP.01.01/236-14.09/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yg menerangkan bahwa titik koordinat/lokasi yang diklaim oleh masyarakat kenegrian siberakun berada di areal HGU PT. Dutapalma Nusantara.

    Sehingga permasalahan yang dipermasalahkan dalam RDP hari ini sebenarnya sudah diselesaikan melalui Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga saat ini tidak ada permasalahan lahan dengan masyarakat karena sudah ada kesepakatan bersama dan PT DPN sudah melakukan kegiatan perkebunan sesuai dengan izin yang diberikan. (Fd) 



     
    Berita Terkini:
  • Tamu Undangan Rapat Paripurna HUT ke - 63 Provinsi Riau Ikuti Rafit Test Antigen
  • Panitia Kurban Masjid Daarul Abrar DPRD Riau Apresiasi Kejujuran PTPN V
  • Novriwan Kasubbag Humas DRPD Riau Sosok yang Humanis
  • H. Indra Gunawan Eet, Sang Fenomenal Yang 'Melupakan' Gelar Doktor nya
  • Sidang Tipikor Amril Mukminin, Saksi Tidak Mengenal Indra Gunawan
  • Maknai Idul Adha ditengah Pandemi, JNE Pekanbaru Berbagi ke Panti Asuhan
  • PDI Perjuangan Akan Prioritaskan Kader Sendiri
  • Sekretariat DPRD Matangkan Persiapan Jelang HUT Riau ke-63, Undangan dibatasi Jadi 300 Orang
  • PKB Pertimbangkan Pencalonan Iyet Bustami
  • PTPN V Sembelih 317 Ekor Hewan Qurban Untuk Masyarakat Riau
  • Fauzar Gantikan Said Syarifuddin Sekda Inhil
  • Rafli Bersyukur Tak Lagi Berebut Daging Qurban Setelah Terima Bantuan dari Rumah Yatim
  • PKS Resmi Usung EZA di Pilkada Dumai 2020
  • DPRD Berkomitmen Selesaikan Permasalahan Perkebunan di Riau
  • PKB Usung Afrizal - H. Sulaiman Maju Pilkada Rohil
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    8 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Jumat, 07/08/2020 - 10:07 WIB
    H. Indra Gunawan Eet, Sang Fenomenal Yang 'Melupakan' Gelar Doktor nya
    MPP Pekanbaru Buka Layanan Tatap Muka Mengikuti Protokol Kesehatan Covid-19
    RAPP Raih Sertifikasi Sistem Manajemen Energi
    Walikota Pekanbaru Resmikan Koridor Baru Bus TMP
    Rekam Jejak 20 Pejabat Eselon II Pemprov Riau yang Baru dilantik Gubernur Syamsuar
    Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji 1441 H/2020 M
    Pertamina EP Lirik Field Berdayakan Petani ditengah Pandemi
    Gubri Pimpin Penyemprotan Disenfektan dan Pelaksanaan Rapid Test Bukitraya
    Utamakan Keselamatan, Keberangkatan Jemaah Haji 1441H Dibatalkan
    Gubri Tinjau Persiapan Pelaksanaan New Normal Covid-19 di Rohil
    Masih Muda dan Mulai Usaha, Why Not?
    Gubri Syamsuar Sosialisasikan Program New Normal 
    JNE Distribusikan Beras Bansos Pemerintah RI
    PT Selaras Abadi Utama dan Mitra Kerja Salurkan Bantuan Sosial di Pelalawan
    PT NWR dan PT NSR Kembali Salurkan Ratusan Paket Sembako Untuk Masyarakat Langgam
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved