Anggota Komisi E DPRD Provinsi Riau, Ade Hartati Rahmat menyayangkan rasionalisasi anggaran pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru ditengah kondisi semakin meningkatnya kasus kekerasan pada daerah setempat.

"Dengan sikap pemerintah kota Pekanbaru yang seperti itu, pemerintah terkesan tutup mata dengan kondisi tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terus meningkat dan hal ini menjadi sangat memprihatinkan," ujar Ade

Menurutnya, dalam kondisi saat ini kekerasan pada perempuan dan anak terus meningkat. Untuk itu dukungan dana sangat dibutuhkan untuk melakukan pendampingan pada korban kekerasan

"Karena rasionalisasi tersebut, langkah yang akan dilakukan P2TP2A akan terhambat sehingga pendampingan kasus kekerasan anak dan perempuan tidak berjalan maksimal," ungkapnya.

Dari laporan yang ia terima, sejak awal tahun 2016 hingga saat ini, ada 43 laporan kasus yang diterima oleh P2TP2A Pekanbaru dan anggaran baru cair untuk 15 kasus. Kemudian untuk anggaran kasus lainnya belum dapat dicairkan dengan alasan kas kosong, padahal menurut politisi PAN tersebut setiap kasus yang ditangani membutuhkan dana.

"Mereka kan butuh dana untuk setiap kasus yang didampingi, baik itu pendampingan korban, ke polisi serta pendampingan hukum juga. Harusnya pemerintah kota paham dengan kondisi itu, bukan malah sebaliknya, karena kasus kejahatan ini terus meningkat," Ungkap Politisi PAN ini

Kemudian data dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan dan Anak sudah
tercatat 97 kasus pengaduan. Diantaranya 43 kasus seksual, 15 kasus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) lalu selebihnya karena perebutan hak
asuh anak, dan lain sebagainya

Untuk itu, Ade Hartati meminta kepada pemerintah untuk benar-benar melihat realita yang ada. Jika memantetap g harus melakukan rasionalisasi, maka dapat dilakukan pada intansi lain yang memang dinilai kegiatannya tidak terlalu penting. (FD)