Lima Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau (DPRD) menyetujui untuk membentuk pansus hak angket atas dana pembayaran eskalasi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Riau Tahun 2015. Sementara Fraksi Golkar menolak dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) interpelasi. Fraksi Demokrat memberi usul agar lebih melengkapi syarat formil dan material.

Lima fraksi yang menyetujui hak angket tersebut yaitu Fraksi PDIP, Gerindra Sejahtera, PPP, PKB, dan Nasdem Hanura. Persetujuan untuk membentuk pansus hak angket ini dipaparkan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi tentang hak angket atas dana eskalasi dalam APRDP tahun 2015 yang digelar DPRD Riau Rabu (10/8/2016).

Rapat paripurna dipimpin wakil ketua Manahara Manurung didampingi Noviwaldy Jusman dan Sunaryo. Sementara itu pihak pemerintah dihadiri oleh Sekretaris Daerah Ahmad Hijazi dan Kepala SKPD Pemrov Riau

Rapat paripurna dilaksanakan setelah pimpinan menyebut rapat dapat dilanjutkan dan kuorum dengan dihadiri 43 anggota dewan dari jumlah sebanyak 65 orang. "Kami menerima dan meminta agar proses pengusulan hak angket ini dapat dilanjutkan," kata Sugeng Pranoto, selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.

Hal ini bertujuan agar persoalan hak angket bisa tuntas oleh DPRD Riau. Dengan diteruskannya hak angket ini, maka menurutnya, tidak akan ada lagi curiga mencurigai di internal dewan maupun pejabat pemerintah Provinsi Riau.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh empat fraksi lainnya. Yakni, Fraksi Gerindra-Sejahtera dengan juru bicaranya Siswaja Muljadi, Fraksi PKB dengan juru bicaranya Sugianto, Fraksi PPP dengan juru bicaranya Malik Siregar dan Fraksi Nasdem-Hanura dengan juru bicaranya Muhammad Adil. (FD)