Komisi E DPRD Riau, Senin (30/1/2017) lakukan hearing bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Baru lingkungan Pemprov Riau. Hearing ini mendorong setiap OPD untuk segera menggesa dan melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan kedalam APBD Provinsi Riau 2017.

Sebanyak 16 SKPD dalam organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Riau yang dipanggil dalam Rapat tersebut termasuk SKPD yang baru dibentuk seperti Dinas Kebudayaan Dinas Kependudukan.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E DPRD Riau, Masnur. Komisi E akan melakukan evaluasi terkait program-program APBD Riau 2017 untuk kabupaten kota di Riau.

"Kita akan evaluasi terkait penggunaan dan jatah Kabupaten/Kota yang masuk kedalam APBD 2017," kata Masnur.

Lebih lanjut, politisi Golkar itu meminta kepada SKPD untuk memberikan data dan program masing-masing SKPD untuk Kabupaten/Kota. Ini bertujuan supaya wakil rakyat tersebut bisa memantau sejauh mana program tersebut direalisasikan.

"Kita ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan program 2017 itu dan kendala apa saja yang dihadapi agar dapat di carikan solusinya secepatnya sehingga tidak mengganggu pekerjaan proyek APBD Riau 2017," terangnya.

Selain itu, katanya, Komisi E juga mengajak SKPD untuk road show atau berkunjung ke kabupaten/kota untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat dan Pemda Kabupaten/Kota manyangkut kebutuhan yang bisa dimasukan ke APBD Riau 2018 nanti.

"Sehingga saat pembahsan APBD sudah ada data program yang akan disinergikan dengan pembangunan yang sudah ada di Kabupaten/Kota," pungkasnya. (trc)