Komisi D DPRD Provinsi Riau, Selasa (14/3/2017) melakukan kunjungan observasi ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), kunjungan ini bertujuan untuk menilai perbandingan penerimaan dibidang kepariwisataan untuk menggantikan penerimaan di bidang minyak dan gas

Kunjungan ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi D DPRD Provinsi Riau, Asri Auzar, dan juga dihadiri Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Riau, Hardianto, serta Anggota Komisi D DPRD Provinsi Riau, M Arpah, Bagus Santoso, Almainis, Farida H. Saad dan H Mansyur.

Kedatangan kunjungan DPRD Provinsi Riau ini langsung diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak, Wakil Ketua DPRD Kepri, Amir Hakim, dan Ketua Komisi III DPRD Kepri, Saproni, serta beberapa anggota Komisi III DPRD Kepri.

Asri Auzar menerangkan, agar pendapatan bidang pariwisata harus ditingkatkan potensinya dan mampu menggantikan sektor minyak dan gas yang semakin lama semakin menurun. “Kepulauan Riau perlu dicontoh pembangunan infrastruktur penunjang pariwisatanya, agar pariwisata di Riau lebih berkembang pesat dan lebih diakui wisatawan domestik dan mancanegara,” ungkap Asri Auzar

Politis Demokrat ini mengatakan, Pemerintah Provinsi Riau menggesa pembangunan infrastruktur pendukung untuk meningkatkan kepariwisataan Riau. Pemprov Riau, dan pemerintah kabupaten/kota bersama-sama melakukan terobosan dan program peningkatan Pariwisata sebagai penghasil PAD

"Riau memiliki banyak potensi wisata yang cukup bagus, namun infrastruktur belum memadai. Oleh sebab itu kita sedang upayakan infrastruktur ini dapat digesa. Apalagi saat ini terjadi penurunan Dana Bagi hasil (DBH) Migas yang selama ini menjadi andalan kita. untuk itu kita akan upayakan ini," Kata Asri politisi asal Kabupaten Rohil ini

Dikatakan Asri Auzar, saat ini tingkat perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 5,4 persen dan melebihi tingkat nasional. Sementara di Provinsi Riau hanya sekitar 2,2 persen dengan APBD yang luar biasa besarnya.

“Kita melihat tingkat ekonomi Provinsi Kepulauan Riau mencapai 5,4 persen, padahal ABPD mereka hanya 2 triliun lebih. Sementara itu Riau dengan ABPD 10,4 triliun hanya mampu di 2,2 persen tingkat ekonomi. Dengan perbandingan itulah kita perlu belajar dari Kepulauan Riau,” ujar Asri Auzar.


Komisi D DPRD Provinsi Riau, Selasa (14/3/2017) melakukan kunjungan observasi ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Asri Auzar, dan juga dihadiri Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Riau, Hardianto, serta Anggota Komisi D DPRD Provinsi Riau, M Arpah, Bagus Santoso, Almainis, Farida H. Saad dan H Mansyur.

Menurut Asri, selama ini Provinsi Kepri mampu menjual destinasi pariwisata sebagai penunjang PAD.  Padahal Kepri dari sector migas cukup  kecil. Untuk itulah Pemerintah Provinsi Riau sudah saatnya meningkatkan potensi pariwisata sebagai pengganti sektor minyak dan gas. "Kepulauan Riau perlu dicontoh pembangunan infrastruktur penunjang pariwisatanya, agar pariwisata di Riau lebih berkembang pesat dan lebih diakui wisatawan domestik dan mancanegara," ujarnya.

Lebih jauh Asri mengatakan Kepulaun Riau dalam menunjang destinasi pariwisata hanya mengandalkan dermaga sebagai infrastruktur pariwisata. Karena wilayah Kepri merupakan daerah banyak pulau.

Provinsi Riau yang 90 persen merupakan daratan sangat memungkinkan menjual destinasi wisata. Berbagai destinasi wisata ada di Provinsi Riau, mulai dari Bono, Pulau Rupat, wisata alam dan iven-iven lainnya. Saat ini pemerintah hanya membutuhkan pembangunan infrastruktur, sehingga akses ke tempat-tempat wisata dapat dilalui dengan mudah oleh para wisatawan.

“Provinsi Riau sangat kaya dengan objek pariwisata, tetapi semua terkendala oleh nfrastruktur. Itulah yang akan kita dorong bagaimana pemerintah dapat memikirkan bahwa destinasi Pariwisata sebagai sector menjanjikan untuk menunjang PAD Riau,” tambah Asri.

Saat ini kata Asri, Pariwisata Riau belum  diperhitungkan sebagai penunjang PAD. Sebab para wisatawan tidak ada yang datang dikarenakan akses ke tempat wisata yang belum bagus. “Jadi diskusi kita disana bagiamana tentang kemajuan-kemajuan mereka. Kita juga perlu tau bagaimana mereka mengembangkan ekonomi yang pertubuhan 5,4 sementara,” kata Asri.

Dengan demikian DPRD mendorong dan berharap pemerintah untuk focus dalam meningkatkan pariwisata. “Berharap banyak dari migas tidak mungkin lagi. Jadi kita beralih kepada destinasi pariwisata dan industry untuk meningkatkan PAD kita,” ujarnya

Kunjungan observasi dan studi banding yang selalu dilakukan DPRD Riau menjadi pembelajaran dan  masukan untuk mendorong pemerintah Provinsi Riau untuk menggali PAD dari sector-sektor lain yang dianggap mampu menambah pundi-pundi keuangan daerah.

Ketergantungan pada potensi SDA (sumber daya alam) dari jenis migas (minyak dan gas alam), satu misal, oleh karena terus-menerus dieksploitasi bukan tidak mungkin suatu saat nanti potensi yang ada sudah tak bersisa lagi, karena ini merupakan jenis potensi SDA yang tak bisa diperbaharui. Begitu pun ketergantungan pada sub-sektor perkebunan dalam hal ini kelapa sawit pada akhirnya juga akan mentok karena dihadapkan dengan keterbatasan lahan.

Dalam menunjang pariwisata Riau ini, melalui dorongan DPRD infrastruktur ketempat wisata sudah dilakukan. Dimulai dari pembangunan infrastruktur jalan ke tempat Wisata Bono di Teluk Meranti-Pelalawan dengan anggaran 70 miliar rupiah ditambah Dana Anggaran Khusus dari Pemerintah Pusat.

Ketergantungan pada potensi SDA (sumber daya alam) dari jenis migas (minyak dan gas alam), satu misal, oleh karena terus-menerus dieksploitasi bukan tidak mungkin suatu saat nanti potensi yang ada sudah tak bersisa lagi, karena ini merupakan jenis potensi SDA yang tak bisa diperbaharui. Begitu pun ketergantungan pada sub-sektor perkebunan dalam hal ini kelapa sawit pada akhirnya juga akan mentok karena dihadapkan dengan keterbatasan lahan.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Riau, Hardianto Provinsi mengungkapkan Riau yang dikenal sebagai daerah dengan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) nya, sudah saatnya tidak lagi terus bergantung kepada bidang Pertambangan Minyak dan Gas (Migas), sudah saatnya Riau bisa fokus pada pengembangan objek wisata.

"Provinsi Riau ini kaya akan berbagai potensi wisata, baik itu wisata alam, maupun wisata lainya. Jika itu dikembangkan, maka Riau tidak akan kalah dengan Provinsi-Provinsi lainnya yang mengandalkan objek wisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)," katanya

Selanjutnya dikatakan Hardianto, dukungan dari Kabupaten dan Kota sebagai lokasi objek wisata juga sangat diperlukan, terutama oleh masyarakat sekitar objek wisata. Dalam jiwa masyarakat harus tertanam jiwa untuk menghargai dan menghormati para pengunjung, karena dengan kunjungan mereka, akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar objek wisata

"Masyarakat kita harus ditanamkan kalau keberadaan objek wisata itu akan menguntungkan mereka secara ekonomi, apakah itu mereka dengan menjual makanan dan sebagainya. Jangan pula ketika ada yang berkunjung, masyarakat menunjukkan sikap tidak bersahabat, seperti memungut tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturannya, ataupun melakukan hal-hal yang tidak membuat pengunjung menjadi tidak betah, skali lagi, semua pihak harus bersama-sama membangun pariwisata Riau ini," ungkapnya.


Asri Auzar menerangkan, agar pendapatan bidang pariwisata harus ditingkatkan potensinya dan mampu menggantikan sektor minyak dan gas yang semakin lama semakin menurun bersama pimpinan DPRD Kepualauan Riau

Sebagiamana sebelumnya Komisi D DPRD Provinsi Riau juga melakukan kunjungan kerja observasi ke Dinas Pekerjaan Umum (PU), Bali, Jumat (24/2/2017), guna pembangunan pariwisata di Provinsi Riau. Pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Utama Dinas PU, langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, Ketua Komisi D, Erizal Muluk, serta Anggota Komisi D, Hardianto, M Arpah, Yusuf Sikumbang, Bagus Santoso, Mansyur, Asri Auzar dan Yurjani Moga, serta Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pariwisata Provinsi Bali, A.A Gede Yuniartha Putra.

Dalam kesempatan itu, DPRD provinsi Riau meminta informasi kepada Dinas PU Provinsi Bali, yang diwakili Kabid Cipta Karya DPUPR I Nyoman Sumerta, tentang pengembangan infrastruktur pariwisata, guna mensukseskan pariwisata di Provinsi Riau, terutama kendala yang dihadapi saat dilaksakannya pembangunan wisata.

Dalam kesempatan ini, DPRD Provinsi Riau menjadikan beberapa Peraturan Daerah (Perda) Bali untuk diterapkan. Seperti Perda persyaratan arsitektur, usaha penyediaan sarana wisata tirta, RT/RW, usaha jasa perjalanan wisata, Kepariwisataan Bali, Rencana Induk Pariwisata Daerah (Repparda) Bali dan Pramuwisata (Gaet).

“Secara bersama-sama Komisi D sepakat akan membawa hasil observasi ini ke Provinsi Riau untuk dijadikan bahan acuan pembangunan infrastruktur pariwisata di Riau,” tutup Sunaryo. (Advetorial/trc)