Anggota DPRD Riau akhirnya menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Riau tahun 2016 yang sebelumnya tertunda karena tidak quorum. ejumlah tanggaan dan masukan disampaikan fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Riau, Senin (3/4/2017).

Rapat Paripurna dihadiri oleh 33 orang dari 65 orang anggota DPRD dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, sementara itu dari pihak Pemprov Riau diwakili oleh Sekda Ahmad Hijazi dan Kepala Dinas, Badan beserta unsur Forkominda Pemprov Riau

Fraksi Golkar DPRD Riau melalu juru bicaranya, Masgaul Yunus mengatakan, pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau tahun 2016 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Riau

"RPJMD ini memuat terwujud Riau maju, yang masyarakat sejahtera, berbudaya melayu, berdaya saing tinggi. Serta mampu menurunkan kemiskinan. Diikuti meningkatnya lapangan kerja serta pemantapan Aparatur Pemerintah didalam hal pelayanan masyarakat," ujarnya.

"Dengan memuat visi Riau demi terwujudnya Riau maju, masyarakat sejahtera, berbudaya melayu, berdaya saing tinggi untuk menurunkan kemiskinan, meningkatnya lapangan kerja serta pemantapan Aparatur Pemerintah," Ungkapnya

Selain itu Fraksi Golkar ini, juga menyoroti mengenai peningkatan pelayanan publk di sektor kesehatan, target realisasi program sudah  berjalan, peningkatan mutu Sumber Daya Manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Peningkatanya kedisiplinan dari kinerja aparatur.

"Peningkatan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN), masih banyak ditemukan ASN yang tidak berada di kantor pada jam kerja, razia Satuan Polisi Pamong Praja di warung kopi perlu dievaluasi kinerja ASN Lingkup Pemprov Riau," ungkapnya.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Sugeng Pranoto menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan menekankan pada evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan dan proyeksi sebagai arahan ke depan.

Selain itu, Fraksi PDIP menyebut, LKPj ini pada intinya evaluasi apa yang telah dilakukan dan proyeksi sebagai arahan untuk kedepanya. Maka, poin penting tidak berjalan APBD 2016, sehingga goncangan ekonomi dirasakan. Tapi dianggap sebagai dalih mencari kesalahan.
 
Fraksi PDIP melihat dari realisasi APBD 2016 yang hanya sebesar 84,19 persen, belum lagi terjadi kebiasan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) mencapai Rp2 triliun pada 2016, dan juga dana  menggendap di Bank. Makanya, itu bisa dianggap bukan prestasi.

Kemudian, Pihaknya menegaskan evaluasi kinerja dari MenpanRB yang menenpatkan Pemprov Riau di posisi 25 seluruh Indonesia dengan kategori cc. Kemudian, terkait optimalisasi dana Bantuan Sosial juga menjadi bahasan pada penyampaian fraksi.

Sementara dari Fraksi Demokrat dibacakan Nasril, menyampaikan pandangan mengenai penerapan dari the principle of good financial government didalam pengelolaan keuangan daerah. Fraksi ini, beri apresiasi pada pemerintah dalam menekan angka pengangguran.
 
"Penurunan angka pengangguran dan pengentasan hal kemiskinan,  yang sejalan program Satker. Hal ini kami pamdang sebagai kinerja yang postif. Namun, kami mohon tanggapanya realitas angka yang dimaksud tersebut, sejauh mana berperan kesejahteraan masatarakat," ujarnya.

Politisi Dapil Kampar ini mengatakan pengentasan kemiskinan jika dibandingkan pada 2015, pada 2016 telah terjadi persentase penurunan. "Untuk itu, fraksi Demokrat pada LKPJ Gubernur Riau memberi pandangan optimisme," ujarnya
 
Sementara lima Fraksi lainnya di DPRD Riau, itu menitik beratkan pengentasan kemiskinan, keterbukaan lapangan kerja, program-program kesejahteraan yang masih diperlu adanya peningkatan pelayanan Publik. *