Gubernur Riau yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi menyampaikan jawaban pemerintah Provinsi Riau Atas Pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Riau tahun 2016 pada rapat paripurna DPRD Riau Kamis (6/4/2017)

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Riau Dra Hj. Septina Primawati, MM didampingi Wakil Ketua dr. Sunaryo serta dihadiri 36 orang anggota Dewan

Pemprov Riau mengapresiasi atas berbagai masukan dan Pesan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Riau yang sangat positif untuk kesejehteraan masyarakat Provinsi Riau. Menanggapi atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Riau Pemprov Riau memberikan penjelasan, bahwa kinerja pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2016 lebih baik dibandingkan tahun 2015.

Hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja tahun anggaran 2015 hanya 7,76 T atau 68,15 persen  dengan Silpa 3,13 T dibandingkan dengan penyerapan belanja Tahun Anggaran 2016 mencapai 8,73 T atau 84,1 persen dengan silpa lebih keci sebesar 1,34 T.

"Upaya mengoptimalkan pemanfaatan  APBD dan memperkecil silpa senantiasa menjadi perhatian Pemprov Riau agar lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Riau.

Selanjutnya, atas Pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Riau tahun 2016, Ahmad Hijazi menjelasakan jawaban Pemerintah atas pandangan umum fraksi yang dimulai dari fraksi Golkar

Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi kepada fraksi Golkar yang disampaikan oleh Masgaul Yunus. Pemerintah provinsi Riau dalam melaksanakan pembangunan menemui beberapa kendala antara lain disebabkan menurunnya kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dana perimbangan

Disamping itu terjadi perubahan kewenangan antara pemerintah provinsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, Pemprov Riau tetap mengupayakan percepatan program pembangunan dengan memfokuskan pembangunan kebutusan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta program strategis daerah yang yang dapat mengacu pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan masyarakat

Kemudian langkah kongkrit untuk mencapai target PAD pada tahun 2016 secara terus menerus, Pemprov Riau melakukan langkah-langkah optimalisasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan jemput bola kepada wajib pajak terkait dan melakukan kerjasama dengan pihak lembaga pembiayaan leasing kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo

Selanjutnya Pemprov Riau melaksanakan penertiban administrasi kendaraan bermotor melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 tahun 2016 tentang pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor serta keringanan biaya balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Riau


Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi membacakan jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPj Gubri Tahun 2016 pada rapat Paripurna DPRD Riau Kamis (6/4/2017)

Seterusnya upaya yang dilakukan Pemprov Riau dibidang kesehatan dalam rangka terwujudnya pelayanan maksimal. Pemerintah provinsi Riau telah dilakukan peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga medis dipelayanan kesehatan primer. Peningkatan tersebut dilaksanakan melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau tahun 2016 dan 2017 dan juga Dana Alokasi Khusus (DAK) peerintah Pusat

Berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara bertahap Pemprov Riau terus melakukan peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana dan prasarana serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berjalan sebagaimana yang diharapkan

Selanjutnya menanggapi padangan umum fraksi PDI perjuangan sebagaimana yang disampaikan Sugeng Pranoto, Pemprov Riau menyampaikan terimakasih atas masukan serta kritikan yang disampaikan dalam pandangan umumnya

Menanggapi atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Riau Pemprov Riau memberikan penjelasan, bahwa kinerja pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2016 lebih baik dibandingkan tahun 2015

Hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja tahun anggaran 2015 hanya 7,76 T atau 68,15 persen  dengan Silpa 3,13 T dibandingkan dengan penyerapan belanja Tahun Anggaran 2016 mencapai 8,73 T atau 84,1 persen dengan silpa lebih keci sebesar 1,34 T

Terkait data penduduk miskin di Provinsi Riau berdasarkan data Badan Pusat Statiktik (BPS) bahwa jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 8,82 persen tahun 2015 menjadi 7,67 persen pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk miskin 501590 jiwa. Hal ini menunjukan hasil terjadinya penurunan angka kemiskinan di Riau

Pemprov Riau akan terus meningkatkan upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan dengan meningkatkan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan dan memperkuat ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat

Implementasi Pembangunan berbasis tema yaitu Riau The Homeland of Melayu pada tahun 2015 dan Riau Go IT pada tahun 2016 telah ditetapkan tiga iven pariwisata di provinsi Riau yang dijadikan iven nasional yaitu Pacu jalur di Taluk Kuantan kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian Bakar Tongkang Di Rokan Hilir dan Bakudo Bono di Pelalawan

Selanjutnya upaya memperkuat sektor yang dominan untuk menyerap tenaga kerja tahun 2016 seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan dilakukan melalui pelatihan pengembangan wirausaha baru, padat karya, peningkatan produktifitas, penempatan warga miskin menjadi transmigrasi lokal

Hal ini didukung dengan pengalokasian anggaran memadai pada sektor pertanian sebesar Rp.196,2 Milyiar, di kehutanan sebesar Rp.46,6 miliyar dan perikanan sebesar Rp.46,9 Miliyar pada tahun 2016. Impelementasinya dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari 0,43 persen tahun 2015 meingkat menjadi 3,98 persen pada tahun 2016

Menjawab Padangan Umum fraksi Demokrat sebagaimana yang disampaikan Nasril terkait sektor yang memberikan peluang besar ketersedian lapangan kerja terutama dikaitkan dengan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan pada periode agustus 2016 tercatat 41,88 persen disektor tersebut


Ketua DPRD Riau Dra Hj Septina Primawati memimpin Rapat Paripurna jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap LKPj Gubri Tahun 2016 pada rapat Paripurna DPRD Riau Kamis (6/4/2017)

Pengurangan kemiskinan merupakan salah satu misi pemerintah provinsi Riau. Upaya yang dilakukan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan kerjasama antara pemerintah provinsi dengan Kementerian Sosial

Program ini bertujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peningkatan Sumber Daya Manusia serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Dengan meningkatnya Rumah tangga sejahtera maka angka kemiskinan akan menurun. Saat ini total keluarga PKH di Riau sudah mencapai 87588 KK

Berkaitan dengan masih belum terpenuhinya persentasi guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan sebagaiman yang disampaikan fraksi PAN yang disampaikan Syamsurizal, dijelaskan Pemprov Riau sebagai berikut bahwa persentasi guru yang memiliki sertifikat masih belum sesuai dengan harapan

Kedepan, sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dimana urusan pendidikan menengah, SMU/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi maka hal ini akan menjadi perhatian

Selanjutnya terhadap evalasi BUMD sebagaimana yang disampaikan Fraksi Gerindra-Sejahtera oleh Marwan Yohanis dalam pandangan umum fraksi LKPj Gubri tahun 2016 dijelaskan Pemprov Riau saat ini sedang dilakukan evaluasi secara menyeluruh dengan melibatkan BPKP Perwakilan provinsi Riau secara khusus untuk PT Riau Air Line

Pemerintah Provinsi Riau telah meminta pihak BPKP melakukan audit investigasi. Namun dimasa yang akan datang peran BUMD sebagai sumber PAD dan penggerak ekonomi masyarakat di daerah harus tetap ditingkatkan secara profesional dan proporsional

Kemudian urusan pekerjaan Umum menjawab padangan umum fraksi PKB sebagaimana yang disampaikan anggota Dewan Yusuf Sikumbang dalam hal ini Program peningkatan dan pemeliharan jalan di provinsi Riau memang belum menyentuh seluruh ruas jalan dan jembatan atau baru sekitar 19, 32 persen. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran yang tersedia untuk mendukung program ini

Mengenai pembangunan jembatan Siak IV sebagaimana yang telah disepakati bahwa untuk dilanjutkan pembangunannya dengan penganggaran secara multiyears pada tahun anggaran 2017 dan 2018. Secara kelayakan jemabatan Siak IV ini telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI

Selanjutnya jawaban pemeritah terhadap pandangan umum dari fraksi PPP tentang peningkatan PAD pemerintah melakukan langkah kongkrit untuk mencapai target PAD pada tahun 2016 secara terus menerus, Pemprov Riau melakukan langkah-langkah optimalisasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan jemput bola kepada wajib pajak terkait dan melakukan kerjasama dengan pihak lembaga pembiayaan leasing kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran pajak

Atas jawaban pemerintah Provinsi Riau terhadap Pandangan umum fraksi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Riau tahun 2016 DPRD telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPj Gubernur tahun 2016 dengan 19 orang anggota Dewan yaitu dari fraksi Golkar adalah Karmila Sari, Sulastri, Abdul Vattah Ali Hasyim Harahap dan Masgaul Yunus.

Kemudian anggota Pansus dari fraksi PDI Perjuangan adalah Kordias Pasaribu, Rusli Ahmad dan Sugeng Pranoto. Dari Fraksi Demokrat diisi oleh Aherson, Asri Auzar dan Nasril. Sementara dari fraksi PAN adalah Syamsurizal dan Musyafak Assikin. Dari fraksi Gerindra-Sejahtera diisi oleh Mansyur HS, Lampita Pakpahan dan Adrian

Untuk fraksi PKB yang akan duduk sebagai anggota Pansus LKPj Gubri tahun 2016 diisi oleh Ade Agus Hartanto dan Sugianto. Dari fraksi PPP adalah Muhammad Arfah dan Suhardiman Amby dari fraksi Nasdem-Hanura. (Advetorial/trc)