PEKANBARU - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal II-2021 mengalami peningkatan hingga 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy). Lebih lanjut, ekonomi Indonesia triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31 persen (quartal-toquartal) dari triwulan sebelumnya.

Peningkatan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2021 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Perbaikan ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil bangkit setelah mengalami tekanan selama beberapa triwulan terakhir akibat Covid-19. lalu Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 mencapai Rp4.513,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.818,6 triliun.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 tumbuh sebesar 5,01 persen (yon-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,22 persen.

Ekonomi Indonesia triwulan I-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,54 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 50,54 persen.

Kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2022 dengan peranan sebesar 57,78 persen (y-on-y), dengan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,07 persen dibanding triwulan I-2021. Peningkatan ekonomi tersebut memang menjadi pertanda yang baik, namun tetap penting untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi penurunan kembali pada triwulan berikutnya.

Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut maka harus di lakukan pembangunan ekonomi secara merata mengingat infrastruktur di beberapa daerah seperti pembangunan di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua belum merata sedangkan infrastruktur di Pulau Jawa dan Luar Jawa sudah cukup banyak. Sampai saat ini, pembangunan di Indonesia masih berkosentrasi di daerah pusat kota saja, baik itu ibu kota Negara itu atau pun di daerah yang berada disekitarnya. Pembangunan yang terpusat pada perkotaan saja menyebabkan ketimpangan antar daerah perkotaan dengan daerah perdesaan.

Tingkat perekonomian antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan sangat berbeda, di daerah perkotaan Sebagian besar tingkat pendapatan masyarakatnya sudah diatas upah minimum regional sedangkan untuk masyarakat di pedesaan tingkat pendapatannya masih di bawah upah minimum regional. Keadaan inilah yang dibilang masih jauh dari apa yang di cita-citakan dalam tujuan awal, yaitu tujuan nasional kita yang menginginkan kemerataan dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Pembangunan yang kurang merata di Indonesia tentu sudah banyak terjadi. Contohnya seperti belum masuknya listrik didesa-desa kemudian jalan yang jelek hal ini tentu sangat menghambat aktivitas masyarakat didaerah tersebut serta pendapatan negara pun bisa dikatakan kurang maksimal.

Contoh lainnya pembangunan yang belum merata yaitu seperti pembangunan infrastruktur jalan atau jembatan, irigasi, dan pasar di Kabupaten Banjarnegara. Pembangunan infrastruktur di daerah tersebut masih terpusat di kecamatan Banjarnegara atau pusat perkotaannya, sedangkan di kecamatan-kecamatan yang lain pembangunannya masih kurang. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah infrastruktur jalan atau jembatan irigasi dan pasar selama tiga tahun terakhir di Kabupaten Banjarnegara.

Hal ini memberikan dampak pada tingkat pendapatan masyarakat daerah pedesaan Banjarnegara berada masih dibawah upah minimum regional. Dikarenakan mayoritas penduduknya yang bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani, sulitnya akses transportasi di daerah pedesaan membuat penditribusian hasil pertanian dan perkebunan mereka menjadi terhambat dan membutuhkan biaya lebih. Selain itu, resiko gagal panen yang di alami petani terkadang juga menyebabkan pendapatan mereka menjadi berkurang.

Dengan tingkat pendapatan yang masih dibawah upah minimum regional ini tentunya berdampak pula pada aspek sosial, Pendidikan dan Kesehatan. Didaerah pedesaan Banjarnegara banyak anak-anak yang harus putus sekolah dan memutuskan untuk bekerja membantu perekonomian keluarga.

Tingkat Kesehatan di daerah pedesaan Banjarnegara pun cukup memprihatinkan karena kondisi rumah dan lingkungan yang tidak layak ini mengakibatkan Kesehatan masyarakat pun terganggu. Berbeda dengan tingkat pendapatan diperkotaan Banjarnegara yang mayoritas pendapatan mereka berada diatas upah minimum regional, tingkat Pendidikan di daerah perkotaanya sudah baik. Sebagian besar penduduknya sudah melakukan program minimal Sembilan tahun dan bahkan juga melanjutkan ke perguruan tinggi.

Dan juga tingkat kesehatan diperkotaan sudah bisa dikatakan berada dalam kondisi yang baik, dalam artian masyarakat/penduduknya sudah peduli dengan pentingnya kesehatan. Indonesia juga belum dapat memanfaatkan wilayah-wilayah daerah pedesaan yang memiliki potensi yang cukup besar untuk membantu pembangunan perekonomiann negara yang dikarena pembangunan yang tidak merata itu menyebabkan kurang adanya pemanfaatan yang maksimal pada sumber-sumber daya dari daerah yang memiliki potensi ekonomi yang baik untuk jangka waktu ke depan.

Yang menjadi penyebab pembangunan di Indonesia belum merata yaitu dikarenakan pemerintah yang hanya menyediakan fasilitas yang sifatnya kompleks untuk daerah perkotaan, sehingga bagi masyarakat yang letaknya didaerah terpencil butuh waktu yang lama untuk menikmati dan mengakses fasilitas-fasilitas tersebut.

Pembangunan diharuskan merata diseluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah guna mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah pembangunan/ infrastruktur ini juga harus diselesaikan jika Indonesia ingin masuk ke jajaran negara maju.

Terlebih lagi saat ini Indonesia masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country). Terutama untuk negara yang baru saja melewati lower middle income country menjadi sedikit di atas upper middle income country sehingga kita perlu benar-benar melakukan pembangunan secara merata.

Selain itu, pembangunan infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur memiliki potensi memberikan kontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat serta sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim. Dengan adanya pembangunan secara merata maka akan memberikan dampak positif yang sangat banyak yaitu memberikan fasilitas transportasi yang mendukung orang, barang, dan jasa yang diangkut dari satu tempat ke tempat lain diseluruh penjuru dunia.

Perannya sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam mendukung distribusi komoditas ekonomi. Telekomunikasi, listrik, dan air merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi suatu produk.

Dan jika Indonesia melakukan pembangunan secara merata maka akan saling menguntungkan, yaitu dengan adanya pembangunan maka akan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada dan juga dapat membentuk perekonomian nasional, lingkungan, dan sosial dalam beberapa dekade.

Selain itu pembangunan yang baik akan mempermudah hidup masyarakat, membuat kita terhubung satu sama lain, menjamin ketersediaan bahan pokok, mempermudah barang atau produk lokal seperti pertanian dan hasil bumi bisa terdistribusi.

Hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan dasar dan untuk meningkatkan produktivitas yang ada serta daya saing. Untuk mewujudkan pembangunan yang merata, pemerintah sebaiknya juga memperhatikan daerah-daerah pedesaan bukan hanya daerah-daerah yang dianggap vital atau perkotaan.

Kemudian pemerintah sebaiknya melakukan pemeliharaan pembangunan infrastruktur secara berkala pada daerah-daerah di pedesaan yang memiliki resiko kerusakan paling besar. Sehingga kerusakan yang ada tidak semakin parah dan dapat meminimalisir dampak negatif pada masyarakat, baik dari segi perekonomian, sosial, Pendidikan maupun Kesehatan.

Selain itu, pemerintah sebaiknya memperbanyak lagi pembangunan dan diharapkan dengan adanya pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga terlepas dari kemiskinan. Serta masyarakat dapat hidup layak dan membawa dampak yang baik diberbagai aspek kehidupan baik sosial, Pendidikan maupun Kesehatan.*

Penulis
Siska Apriani
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Administrasi Negara