www.transriau.com
20:30 WIB - Gubri Terpilih H. Syamsuar Promosikan Daerah di Arab Saudi | 19:02 WIB - Tim Pora Rohil Gelar Rapat Penguatan Fungsi Pengawasan | 18:57 WIB - BAZNAS dan DPRD Kabupaten Berau Kaltim Belajar Sistem dan Penerapan Perda Zakat di Siak | 18:52 WIB - Kades di Kabupaten Kampar Harus Lakukan Inovasi Sesuai Potensi Desa | 18:48 WIB - KPK RI Kumpulkan Lima Kepala Bapenda di Bank Riau Kepri | 12:37 WIB - PTPN V Gandeng IZI Salurkan Bantuan Untuk Lombok dan Sulteng
  Rabu, 24 Oktober 2018 | Jam Digital
Follow:
 
Fredrich Yunadi : Pemanggilan Setnov Oleh KPK Harus Dapat Persetujuan Presiden Joko Widodo

Senin, 13/11/2017 - 09:10:40 WIB
Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah)
TERKAIT:
 
  • Fredrich Yunadi : Pemanggilan Setnov Oleh KPK Harus Dapat Persetujuan Presiden Joko Widodo
  •  

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Ketua DPR Setya Novanto pada Senin (13/11/2017). Pemanggilan pria yang akrab disapa Setnov tersebut sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo (ASS), Dirut PT Quadra Solution dalam kasus korupsi e-KTP.

    Namun, Kuasa Hukum Setnov Fredrich Yunadi menyarankan kliennya tidak perlu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Frederich bersikukuh pemanggilan Setnov oleh KPK harus mendapat persetujuan dan izin dari Presiden Joko Widodo.

    "Kami memberikan saran tidak perlu hadir karena tidak punya kewenangan KPK untuk memanggil," ujar Frederich di kantor DPP Golkar, Minggu (12/11/2017).

    Terkait pemeriksaan harus atas izin dari presiden, dia mengutip putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang MD3 pasal 245 ayat 1 dan 225 ayat 1 sampai 5, yang mengatur tentang izin pemeriksaan terhadap anggota dewan.

    Mangkir Demi Tegakkan Hukum

    Frederich mengatakan kliennya tak penuhi panggilan KPK bukan karena tak taat terhadap hukum. Sebaliknya, dia justru menyebut KPK yang telah melawan konstitusi jika tetap memaksa melakukan pemanggilan terhadap Setnov. Ini disebut olehnya karena KPK tak melihat putusan MK bahwa pemanggilan harus atas izin dari presiden.

    "Kalau sekarang kami mendapatkan SPDP dan lain sebagainya itu jelas suatu pelecehan terhadap hukum," ujarnya.

    Hak Imunitas

    Frederich juga merujuk undang-undang dasar tahun 1945 pasal 20 a ayat 3 mengenai hak imunitas terhadap anggota DPR. Dari pasal tersebut, dia menyebut tidak ada alasan KPK memanggil Setnov. Sebab, yang bersangkutan tengah menjalani tugas legislatif.

    "Imunitas itu berarti anggota dewan tidak bisa disentuh selama menjalankan tugas. Jadi kalau sekarang KPK mau coba melawan UUD, patut dicurigai mereka itu siapa. Berarti mereka (KPK) ingin menempuh cara-cara yang inkonstitusional," katanya.

    Pekan lalu Setnov dijadwalkan untuk diperiksa untuk saksi Anang. Tetapi dia mangkir lantaran sedang melakukan kunjungan di masa reses DPR. Kemudian, Jumat (3/11), dia memenuhi panggilan jaksa penuntut umum KPK sebagai saksi untuk terdakwa Andi Narogong.

    Pada (6/11/2017), dia kembali dijadwalkan diperiksa KPK. Namun, dia mengirim surat ke KPK untuk tak hadir karena pemeriksaan harus atas izin tertulis dari presiden.

    "Pagi ini sekitar pukul 08.00 WIB bagian persuratan KPK menerima surat dari Setjen dan Badan Keahlian DPR RI terkait dengan pemanggilan Ketua DPR-RI, Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS dalam kasus E-KTP," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (6/11/2017).

    Dalam surat tersebut, kata Febri, menjelaskan terdapat lima poin alasan Setnov tidak hadir. Salah satunya yaitu bahwa untuk memanggil harus seizin dari Presiden.

    "Surat tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI menyampaikan 5 poin yang pada pokoknya menyatakan Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi karena menurut surat tersebut panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden RI," katanya. *



    Viva.co.id



     
    Berita Terkini:
  • Gubri Terpilih H. Syamsuar Promosikan Daerah di Arab Saudi
  • Tim Pora Rohil Gelar Rapat Penguatan Fungsi Pengawasan
  • BAZNAS dan DPRD Kabupaten Berau Kaltim Belajar Sistem dan Penerapan Perda Zakat di Siak
  • Kades di Kabupaten Kampar Harus Lakukan Inovasi Sesuai Potensi Desa
  • KPK RI Kumpulkan Lima Kepala Bapenda di Bank Riau Kepri
  • PTPN V Gandeng IZI Salurkan Bantuan Untuk Lombok dan Sulteng
  • Alfisnardo dipercaya Pimpin PWI Bengkalis Periode 2018-2021
  • Kampar Raih Berbagai Prestasi di Tahun 2018, Sekda Apresiasi ASN
  • Pemilihan Calon Ketua PWI Bengkalis Berlangsung Sengit, Dua Kali Penjaringan Peroleh Suara Sama
  • 42 Gram Shabu Ditemukan Polsek Kampar Kiri Dirumah Tersangka, Dua Pelaku DPO
  • Sekretaris PWI Riau : UKW Program Utama PWI Riau
  • Konfercab ke IV PWI Kabupaten Bengkalis Resmi dibuka
  • Kabupaten Siak Tuan Rumah Hari Santri Nasional Tingkat Provinsi Riau
  • Pemkab Siak di Undang Khusus Presiden Jokowi pada Pameran Indonesia Expo 2018 di Jeddah Arab Saudi
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    6 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    7 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    10 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
     
    TRANS PILIHAN
    Selasa, 23/10/2018 - 18:48 WIB
    KPK RI Kumpulkan Lima Kepala Bapenda di Bank Riau Kepri
    Pemkab Inhil Terima Bantuan 500 Mushaf Al Quran dari Sinarmas Forestry
    Rektor UIR Bersama Kapolresta Kunjungi Susan Dewi di Jumat Barokah
    Wawako Pekanbaru Ayat Cahyadi Launching Program Pelita Pendidikan Tanoto Foundation
    HASIL PENILAIAN ANRI
    Dinas Perpustakaan dan Arsip Pekanbaru Raih Predikat Terbaik di Riau
    Bupati Inhil Lantik 6 Penjabat Kepala Desa Sekaligus
    Pemulihan Pasca Gempa Bumi dan Tsunami,
    Chevron Kontribusikan US$ 562.500 untuk Palu dan Donggala
    Sekda Inhil Buka Bazar MTQ Kecamatan Mandah
    Sinarmas Forestry Bantu Petani Sawit Riau Alih Usaha ke Hortikultura
    Menteri Perhubungan RI didampingi Gubernur Riau Kenderai Motor dari VIP Lancang Kuning
    Sekko Pekanbaru Hadiri Pencanangan TNI Manunggal KB-Kes 2018
    Malam Apresiasi Jadikan FKIJK Riau Tambah Solid
    Temukan Solusi Harga Kelapa
    Bupati Inhil HM Wardan Sambangi Kediaman Prof Wisnu Gardjito
    Hadiri Haketnas di Riau, BJ Habibi Dipakaikan Tanjak
    DPRD Bersama OPD Terkait Bahas Penundaan Imunisasi Campak Measles Rubella di Kabupaten Inhil
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved