www.transriau.com
21:56 WIB - Pemkab Siak Serahkan Aset Lahan Kepada Kemenkum HAM Wilayah Bangun Lapas Baru | 20:40 WIB - HUT Kampar ke 68 akan Dimeriahkan dengan Festival Basiacoung | 20:33 WIB - Sekda Siak Said Hamzah Minta 80 ASN Penerima SK Bekerja Lebih Profesional | 20:26 WIB - Bank Riau Kepri Menambah Oto Banking Untuk Jangkau Pelosok Negeri | 20:20 WIB - Gubri Optimis Jembatan Siak IV Tuntas Akhir November 2018 Ini | 20:17 WIB - Gubri Resmikan 2 Unit URC Pengawasan Ketenagakerjaan
  Kamis, 18 Januari 2018 | Jam Digital
Follow:
 
Fredrich Yunadi : Pemanggilan Setnov Oleh KPK Harus Dapat Persetujuan Presiden Joko Widodo

Senin, 13/11/2017 - 09:10:40 WIB
Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah)
TERKAIT:
 
  • Fredrich Yunadi : Pemanggilan Setnov Oleh KPK Harus Dapat Persetujuan Presiden Joko Widodo
  •  

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Ketua DPR Setya Novanto pada Senin (13/11/2017). Pemanggilan pria yang akrab disapa Setnov tersebut sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo (ASS), Dirut PT Quadra Solution dalam kasus korupsi e-KTP.

    Namun, Kuasa Hukum Setnov Fredrich Yunadi menyarankan kliennya tidak perlu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Frederich bersikukuh pemanggilan Setnov oleh KPK harus mendapat persetujuan dan izin dari Presiden Joko Widodo.

    "Kami memberikan saran tidak perlu hadir karena tidak punya kewenangan KPK untuk memanggil," ujar Frederich di kantor DPP Golkar, Minggu (12/11/2017).

    Terkait pemeriksaan harus atas izin dari presiden, dia mengutip putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang MD3 pasal 245 ayat 1 dan 225 ayat 1 sampai 5, yang mengatur tentang izin pemeriksaan terhadap anggota dewan.

    Mangkir Demi Tegakkan Hukum

    Frederich mengatakan kliennya tak penuhi panggilan KPK bukan karena tak taat terhadap hukum. Sebaliknya, dia justru menyebut KPK yang telah melawan konstitusi jika tetap memaksa melakukan pemanggilan terhadap Setnov. Ini disebut olehnya karena KPK tak melihat putusan MK bahwa pemanggilan harus atas izin dari presiden.

    "Kalau sekarang kami mendapatkan SPDP dan lain sebagainya itu jelas suatu pelecehan terhadap hukum," ujarnya.

    Hak Imunitas

    Frederich juga merujuk undang-undang dasar tahun 1945 pasal 20 a ayat 3 mengenai hak imunitas terhadap anggota DPR. Dari pasal tersebut, dia menyebut tidak ada alasan KPK memanggil Setnov. Sebab, yang bersangkutan tengah menjalani tugas legislatif.

    "Imunitas itu berarti anggota dewan tidak bisa disentuh selama menjalankan tugas. Jadi kalau sekarang KPK mau coba melawan UUD, patut dicurigai mereka itu siapa. Berarti mereka (KPK) ingin menempuh cara-cara yang inkonstitusional," katanya.

    Pekan lalu Setnov dijadwalkan untuk diperiksa untuk saksi Anang. Tetapi dia mangkir lantaran sedang melakukan kunjungan di masa reses DPR. Kemudian, Jumat (3/11), dia memenuhi panggilan jaksa penuntut umum KPK sebagai saksi untuk terdakwa Andi Narogong.

    Pada (6/11/2017), dia kembali dijadwalkan diperiksa KPK. Namun, dia mengirim surat ke KPK untuk tak hadir karena pemeriksaan harus atas izin tertulis dari presiden.

    "Pagi ini sekitar pukul 08.00 WIB bagian persuratan KPK menerima surat dari Setjen dan Badan Keahlian DPR RI terkait dengan pemanggilan Ketua DPR-RI, Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS dalam kasus E-KTP," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (6/11/2017).

    Dalam surat tersebut, kata Febri, menjelaskan terdapat lima poin alasan Setnov tidak hadir. Salah satunya yaitu bahwa untuk memanggil harus seizin dari Presiden.

    "Surat tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI menyampaikan 5 poin yang pada pokoknya menyatakan Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi karena menurut surat tersebut panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden RI," katanya. *



    Viva.co.id



     
    Berita Terkini:
  • Pemkab Siak Serahkan Aset Lahan Kepada Kemenkum HAM Wilayah Bangun Lapas Baru
  • HUT Kampar ke 68 akan Dimeriahkan dengan Festival Basiacoung
  • Sekda Siak Said Hamzah Minta 80 ASN Penerima SK Bekerja Lebih Profesional
  • Bank Riau Kepri Menambah Oto Banking Untuk Jangkau Pelosok Negeri
  • Gubri Optimis Jembatan Siak IV Tuntas Akhir November 2018 Ini
  • Gubri Resmikan 2 Unit URC Pengawasan Ketenagakerjaan
  • Kapolres Kampar Berikan Reward Kepada 11 Personel Berprestasi
  • Kapolres Kampar Hadiri Acara Pisah Sambut Kapolsek Bangkinang Barat
  • Masyarakat Sambut Pembangunan Jalan lintas Pekanbaru-Perawang, Hanya 15 Menit
  • Pemkab Kampar Serahkan Pengelolaan Pasar Kepada Kades dan Camat
  • Bupati HM Wardan Lantik Kades Rantau Panjang Kecamatan Enok Kabupaten Inhil
  • Presiden RI Direncanakan Hadiri Acara Sumatera Berzikir di Provinsi Riau
  • PBB Nyatakan Dukung Firdaus-Rusli Maju Maju Pilgubri 2018
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 5 Alasan Berhubungan Seks di Pagi Hari Penting
    3 3 Hal Yang Buat Pria Hilang Selera Seksual Terhadap Wanita
    4 Mantap... Pelantikan 51 Kades di Pelalawan Dihibur Artis KDI Mahesya
    5 Menteri Hina Jokowi, Jika dipertahankan Publik Tak Simpati
    6 64 Personel Polres Kampar Mendapat Kenaikan Pangkat
    7 Lima Tanda Perempuan Sedang Subur
    8 130 RLH akan Dibangun di Enam Kecamatan
    9 PPP Kubu Romi Desak Mendagri Ungkap Identitas Menteri Hina Presiden
    10 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
     
    TRANS PILIHAN
    Jumat, 12/01/2018 - 23:40 WIB
    Galeri Foto
    Deklarasi dan Pendaftaran Bakal Calon Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman - Suyatno
    Galeri Foto
    Rapat Paripurna DPRD Kampar Laporan Reses III 2017 Sekaligus Pembukaan Masa Sidang 2018
    Tingkatkan Peran Sebagai APEX BPR, Bank Riau Kepri Gelar Workshop Sinergitas
    Chevron Mulai Studi Proyek Indonesia Deepwater Development
    Rachmat Witoelar Utusan Khusus Presiden Untuk Perubahan Iklim Apresiasi Program DMPA Sinarmas
    Hamdan Zoelva : Permohonan RAPP Terkait SK 5322 Kasus Administratif, Bukan Melawan Negara
    Marsekal Hadi Tjahjanto Resmi Jabat Panglima TNI
    Gubernur Riau Terima DIPA Tahun 2018 Sebesar Rp21,91 Triliun
    Perdamaian Kordias-Suhardiman Pakai Adat Melayu, Potong Kerbau dan Makan Bejambau
    Bank Riau Kepri Raih Good Financial Performance Di Ajang Indonesia Best Banking Brand Award 2017
    DPM-PTSP Kota Pekanbaru Permudah Pelayanan Perizinan dengan Aplikasi SIMOLEK
    Memeriahkan HKN ke 53, Pemkab Rohil Gelar Berbagai Kegiatan
    Pemkab Kampar Tingkatkan PAD dan Meminimalkan Beban Masyarakat
    DPRD Riau Revisi dan Bentuk Pansus Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketenagalistrikan
    Sosok Tetti Herawati Syamsul Wanita Karir yang Peduli Masyarakat
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved