www.transriau.com
15:01 WIB - Hendri Dunan : Metode Demplot Sistim Jajar legowo Mampu Hasilkan 6-8 Ton Per Hektar | 09:32 WIB - Warga Benayah Tumpah Ruah Sambut UAS | 09:17 WIB - DPD Partai Gerindra Riau Optimis Raih 13 Kursi di DPRD Riau Pada Pileg 2019 | 20:32 WIB - Kemitraan PT CPI Dengan Indonesia Berkontribusi Terhadap Lapangan Kerja | 20:22 WIB - Diskusi Panel Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme | 16:22 WIB - Bupati Kampar Minta ASN Berikan Ide Kreatif Bagi Kemajuan Daerah
  Jum'at, 20 Juli 2018 | Jam Digital
Follow:
 
Fredrich Yunadi : Pemanggilan Setnov Oleh KPK Harus Dapat Persetujuan Presiden Joko Widodo

Senin, 13/11/2017 - 09:10:40 WIB
Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah)
TERKAIT:
 
  • Fredrich Yunadi : Pemanggilan Setnov Oleh KPK Harus Dapat Persetujuan Presiden Joko Widodo
  •  

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Ketua DPR Setya Novanto pada Senin (13/11/2017). Pemanggilan pria yang akrab disapa Setnov tersebut sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo (ASS), Dirut PT Quadra Solution dalam kasus korupsi e-KTP.

    Namun, Kuasa Hukum Setnov Fredrich Yunadi menyarankan kliennya tidak perlu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Frederich bersikukuh pemanggilan Setnov oleh KPK harus mendapat persetujuan dan izin dari Presiden Joko Widodo.

    "Kami memberikan saran tidak perlu hadir karena tidak punya kewenangan KPK untuk memanggil," ujar Frederich di kantor DPP Golkar, Minggu (12/11/2017).

    Terkait pemeriksaan harus atas izin dari presiden, dia mengutip putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang MD3 pasal 245 ayat 1 dan 225 ayat 1 sampai 5, yang mengatur tentang izin pemeriksaan terhadap anggota dewan.

    Mangkir Demi Tegakkan Hukum

    Frederich mengatakan kliennya tak penuhi panggilan KPK bukan karena tak taat terhadap hukum. Sebaliknya, dia justru menyebut KPK yang telah melawan konstitusi jika tetap memaksa melakukan pemanggilan terhadap Setnov. Ini disebut olehnya karena KPK tak melihat putusan MK bahwa pemanggilan harus atas izin dari presiden.

    "Kalau sekarang kami mendapatkan SPDP dan lain sebagainya itu jelas suatu pelecehan terhadap hukum," ujarnya.

    Hak Imunitas

    Frederich juga merujuk undang-undang dasar tahun 1945 pasal 20 a ayat 3 mengenai hak imunitas terhadap anggota DPR. Dari pasal tersebut, dia menyebut tidak ada alasan KPK memanggil Setnov. Sebab, yang bersangkutan tengah menjalani tugas legislatif.

    "Imunitas itu berarti anggota dewan tidak bisa disentuh selama menjalankan tugas. Jadi kalau sekarang KPK mau coba melawan UUD, patut dicurigai mereka itu siapa. Berarti mereka (KPK) ingin menempuh cara-cara yang inkonstitusional," katanya.

    Pekan lalu Setnov dijadwalkan untuk diperiksa untuk saksi Anang. Tetapi dia mangkir lantaran sedang melakukan kunjungan di masa reses DPR. Kemudian, Jumat (3/11), dia memenuhi panggilan jaksa penuntut umum KPK sebagai saksi untuk terdakwa Andi Narogong.

    Pada (6/11/2017), dia kembali dijadwalkan diperiksa KPK. Namun, dia mengirim surat ke KPK untuk tak hadir karena pemeriksaan harus atas izin tertulis dari presiden.

    "Pagi ini sekitar pukul 08.00 WIB bagian persuratan KPK menerima surat dari Setjen dan Badan Keahlian DPR RI terkait dengan pemanggilan Ketua DPR-RI, Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS dalam kasus E-KTP," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (6/11/2017).

    Dalam surat tersebut, kata Febri, menjelaskan terdapat lima poin alasan Setnov tidak hadir. Salah satunya yaitu bahwa untuk memanggil harus seizin dari Presiden.

    "Surat tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI menyampaikan 5 poin yang pada pokoknya menyatakan Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi karena menurut surat tersebut panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden RI," katanya. *



    Viva.co.id



     
    Berita Terkini:
  • Hendri Dunan : Metode Demplot Sistim Jajar legowo Mampu Hasilkan 6-8 Ton Per Hektar
  • Warga Benayah Tumpah Ruah Sambut UAS
  • DPD Partai Gerindra Riau Optimis Raih 13 Kursi di DPRD Riau Pada Pileg 2019
  • Kemitraan PT CPI Dengan Indonesia Berkontribusi Terhadap Lapangan Kerja
  • Diskusi Panel Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme
  • Bupati Kampar Minta ASN Berikan Ide Kreatif Bagi Kemajuan Daerah
  • Aziz Zainal Lepas 45 JCH ASN Asal Kampar
  • Seorang Tenaga Honorer Ditangkap Polsek Kampar di Desa Batu Belah Kampar
  • 20 Orang Jurnalisme Sastrawi LPM Bahana Mahasiswa Kunjungi Kampar
  • Komisi IV DPRD Riau Khawatir 5 Proyek di PUPR Tak Akan Selesai Tahun Ini
  • Mimpi Besar Bupati Siak Syamsuar Peluang Industri Syariah
  • Pacu Pemerataan Pembangunan, Bupati Audensi Dengan Kementerian PUPR RI
  • Diskominfo Inhil Ikuti Rapat Finalisasi Dan Penandatanganan Kerjasama dengan BSSN
  • HM Wardan Minta Seluruh Masyarakat Berpartisipasi dan Berkontribusi dalam imunisasi massal MR
  • Syamsuar : Pemerintah Daerah Tingkatkan Pendapatan Daerah‎
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    7 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    8 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    9 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    10 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
     
    TRANS PILIHAN
    Jumat, 13/07/2018 - 22:46 WIB
    Pemko Pekanbaru Raih Penghargaan PTSP Terbaik se Indonesia Tahun 2018
    BKD Riau Terima Penghargaan BKN Award
    Syamsuar Panen Kurma di Masjid Agung An Nur Pekanbaru
    PMI Inhil Salurkan Bantuan Kepada Bayi Penderita Infeksi Paru - Paru
    HM Wardan Hadiri Coffee Morning Dan Halal Bihalal Bersama TCI Chapter Bumi Lancang Kuning
    Sekda Kampar Dampingi Tim Penilai Akreditasi RSUD Bangkinang
    Bupati Inhil HM Wardan Tepung Tawar Kajari dan Ketua PA
    Bupati Siak Syamsuar Berbagi Tips Berhaji Pada JCH
    PT Chevron Terima Penghargaan Ganesa Wirya Jasa Adiutama dari ITB
    Wairwasum Polri Kunjungi Polres Kampar dalam rangka Kesiapan Penilaian Zona Integritas
    Jelang Idul Fitri, Kasubbag Humas Polres Kampar Sampaikan Pesan Kamtibmas Melalui Radio
    PWNU Riau Deklarasikan 3 Nama Cawapres Jokowi
    Sinarmas Forestry Berbagi Bersama Anak Yatim dan Fakir Miskin
    Pjs Bupati Inhil Lantik Penjabat Kepala Desa 2 Kecamatan Sekaligus
    Buka Puasa Bersama Wartawan, Chevron Kenalkan 6 Terapan Keselamatan Bekerja di Bulan Ramadhan
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved