www.transriau.com
05:13 WIB - Pemko Pekanbaru Terima Hibah Barang dari Kementerian PUPR | 05:08 WIB - DPP Golkar Akhirnya Usung Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno di Pilgubri 2018 | 05:04 WIB - Sukses Kembangkan PAUD di Kabupaten Inhil, HM Wardan Terima Penghargaan Tingkat Nasional | 23:06 WIB - Bupati dan Forkopimda Tuntaskan Sengketa Ciliandra dengan Masyarakat | 22:39 WIB - Mantan Pimpinan KPK Minta dikembangkan Dugaan TPPU di Kasus Korupsi Novanto | 21:41 WIB - KPK Telisik Peran Isteri Novanto Terkait Saham Perusahaan Kasus e-KTP
  Selasa, 21 November 2017 | Jam Digital
Follow:
 
Fredrich Yunadi : Pemanggilan Setnov Oleh KPK Harus Dapat Persetujuan Presiden Joko Widodo

Senin, 13/11/2017 - 09:10:40 WIB
Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi (tengah)
TERKAIT:
 
  • Fredrich Yunadi : Pemanggilan Setnov Oleh KPK Harus Dapat Persetujuan Presiden Joko Widodo
  •  

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Ketua DPR Setya Novanto pada Senin (13/11/2017). Pemanggilan pria yang akrab disapa Setnov tersebut sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo (ASS), Dirut PT Quadra Solution dalam kasus korupsi e-KTP.

    Namun, Kuasa Hukum Setnov Fredrich Yunadi menyarankan kliennya tidak perlu memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Frederich bersikukuh pemanggilan Setnov oleh KPK harus mendapat persetujuan dan izin dari Presiden Joko Widodo.

    "Kami memberikan saran tidak perlu hadir karena tidak punya kewenangan KPK untuk memanggil," ujar Frederich di kantor DPP Golkar, Minggu (12/11/2017).

    Terkait pemeriksaan harus atas izin dari presiden, dia mengutip putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang MD3 pasal 245 ayat 1 dan 225 ayat 1 sampai 5, yang mengatur tentang izin pemeriksaan terhadap anggota dewan.

    Mangkir Demi Tegakkan Hukum

    Frederich mengatakan kliennya tak penuhi panggilan KPK bukan karena tak taat terhadap hukum. Sebaliknya, dia justru menyebut KPK yang telah melawan konstitusi jika tetap memaksa melakukan pemanggilan terhadap Setnov. Ini disebut olehnya karena KPK tak melihat putusan MK bahwa pemanggilan harus atas izin dari presiden.

    "Kalau sekarang kami mendapatkan SPDP dan lain sebagainya itu jelas suatu pelecehan terhadap hukum," ujarnya.

    Hak Imunitas

    Frederich juga merujuk undang-undang dasar tahun 1945 pasal 20 a ayat 3 mengenai hak imunitas terhadap anggota DPR. Dari pasal tersebut, dia menyebut tidak ada alasan KPK memanggil Setnov. Sebab, yang bersangkutan tengah menjalani tugas legislatif.

    "Imunitas itu berarti anggota dewan tidak bisa disentuh selama menjalankan tugas. Jadi kalau sekarang KPK mau coba melawan UUD, patut dicurigai mereka itu siapa. Berarti mereka (KPK) ingin menempuh cara-cara yang inkonstitusional," katanya.

    Pekan lalu Setnov dijadwalkan untuk diperiksa untuk saksi Anang. Tetapi dia mangkir lantaran sedang melakukan kunjungan di masa reses DPR. Kemudian, Jumat (3/11), dia memenuhi panggilan jaksa penuntut umum KPK sebagai saksi untuk terdakwa Andi Narogong.

    Pada (6/11/2017), dia kembali dijadwalkan diperiksa KPK. Namun, dia mengirim surat ke KPK untuk tak hadir karena pemeriksaan harus atas izin tertulis dari presiden.

    "Pagi ini sekitar pukul 08.00 WIB bagian persuratan KPK menerima surat dari Setjen dan Badan Keahlian DPR RI terkait dengan pemanggilan Ketua DPR-RI, Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS dalam kasus E-KTP," kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (6/11/2017).

    Dalam surat tersebut, kata Febri, menjelaskan terdapat lima poin alasan Setnov tidak hadir. Salah satunya yaitu bahwa untuk memanggil harus seizin dari Presiden.

    "Surat tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI menyampaikan 5 poin yang pada pokoknya menyatakan Setya Novanto tidak dapat memenuhi panggilan KPK sebagai saksi karena menurut surat tersebut panggilan terhadap Setya Novanto harus dengan izin tertulis dari Presiden RI," katanya. *



    Viva.co.id



     
    Berita Terkini:
  • Pemko Pekanbaru Terima Hibah Barang dari Kementerian PUPR
  • DPP Golkar Akhirnya Usung Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno di Pilgubri 2018
  • Sukses Kembangkan PAUD di Kabupaten Inhil, HM Wardan Terima Penghargaan Tingkat Nasional
  • Bupati dan Forkopimda Tuntaskan Sengketa Ciliandra dengan Masyarakat
  • Mantan Pimpinan KPK Minta dikembangkan Dugaan TPPU di Kasus Korupsi Novanto
  • KPK Telisik Peran Isteri Novanto Terkait Saham Perusahaan Kasus e-KTP
  • Sekda Kampar : Sesuaikan Progres Fisik dan Keuangan
  • Sisilita Arsyadjuliandi Raih Anugerah Bunda PAUD Nasional Tahun 2017
  • Bekali Isteri KaryawanPendidikan Karakter Anak, IIP BUMN Riau Taja Seminar Parenting
  • Bupati Meranti Irwan Terima Bantuan Hibah Mobil Damkar dan Ambulance dari Toyota di Jepang
  • Bupati Inhil HM Wardan Tegaskan Peran Guru Mencerdaskan Anak Bangsa
  • Firdaus Roza Terpilih Sebagai Kades Pandau Jaya
  • Kapolsek Bangkinang Barat Tinjau Pemungutan Suara Pilkades di Sejumlah Desa Kecamatan Kuok
  • Dukungan Cawapres Mengalir, Cak Imin Putuskan Akhir Tahun Ini
  • Kapolres Kampar Himbau Masyarakat Jaga Ketertiban Pelaksanaan Pilkades Serentak
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 5 Alasan Berhubungan Seks di Pagi Hari Penting
    3 3 Hal Yang Buat Pria Hilang Selera Seksual Terhadap Wanita
    4 Mantap... Pelantikan 51 Kades di Pelalawan Dihibur Artis KDI Mahesya
    5 Menteri Hina Jokowi, Jika dipertahankan Publik Tak Simpati
    6 Lima Tanda Perempuan Sedang Subur
    7 64 Personel Polres Kampar Mendapat Kenaikan Pangkat
    8 PPP Kubu Romi Desak Mendagri Ungkap Identitas Menteri Hina Presiden
    9 130 RLH akan Dibangun di Enam Kecamatan
    10 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
     
    TRANS PILIHAN
    Kamis, 16/11/2017 - 16:53 WIB
    Memeriahkan HKN ke 53, Pemkab Rohil Gelar Berbagai Kegiatan
    Pemkab Kampar Tingkatkan PAD dan Meminimalkan Beban Masyarakat
    DPRD Riau Revisi dan Bentuk Pansus Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketenagalistrikan
    Sosok Tetti Herawati Syamsul Wanita Karir yang Peduli Masyarakat
    Wujudkan Kerukunan dan Ketentraman Dalam Keluarga
    TP PKK Provinsi Riau Gelar Tablig Akbar Bersama Ustad H Abdul Somad, LC. MA
    Wagubri Ikuti Rakornas Persiapan Pilkada 2018 di Jakarta
    Petani Binaan PT PSPI Lipatkain Utara Laksanakan Panen Jagung
    Pemprov Riau Sosialisasikan Transaksi Non Tunai Bersama Bank Riau Kepri
    Replika Istana Siak Tampil Mempesona di Lobi Keong Emas TMII Nusantara EXPO 2017
    Wakili Riau, Tim PKK Inhil Juara I Kategori Menu Sarapan Pada Lomba Cipta Menu Tingkat Nasional
    Dispar Riau Rangkul Fotografer Promosikan Pariwisata
    Pelaksanaan Riau Expo Tahun 2017
    Canda Tawa Jokowi dan Prabowo Usai Pelantikan Anies-Sandi
    Gubri Buka Riau Job Fair Tahun 2017, Hadirkan 1.826 Lowongan Pekerjaan
    Pemkab Kampar Siap Gelar Porprov Riau IX 2017
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved