www.transriau.com
22:37 WIB - Ustad Abdul Somad Berikan Tausiyah Pada Apel Akbar Nahdlatul Ulama | 22:10 WIB - DPRD Riau Setujui LKPJ 2017 Kepala Daerah | 22:08 WIB - KPU Riau Tetapkan DPT Pilkada 2018 Sebanyak 3,62 Juta, Berikut ini Rinciannya | 22:05 WIB - Debat Pilgub Riau Live di TV One, KPU Sebarkan 600 Undangan | 22:02 WIB - Asyari Nur Mendaftar ke KPU Sebagai Calon DPD RI | 20:46 WIB - 2014-2017, Pemprov Riau Bangun 665,73 Km Jalan dan 51 Jembatan
  Selasa, 24 April 2018 | Jam Digital
Follow:
 
Hamdan Zoelva : Permohonan RAPP Terkait SK 5322 Kasus Administratif, Bukan Melawan Negara

Selasa, 12/12/2017 - 22:31:21 WIB
Hamdan Zoelva
TERKAIT:
 
  • Hamdan Zoelva : Permohonan RAPP Terkait SK 5322 Kasus Administratif, Bukan Melawan Negara
  •  

    JAKARTA, TRANSRIAU.COM - Kuasa hukum PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Hamdan Zoelva keberatan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr Bambang Hendroyono yang menyebut dikeluarkannya SK.5322/2017 untuk membatalkan SK pengesahan Rencana Kerja Usaha (RKU) sebelumnya yang tidak sesuai dengan kebijakan strategis nasional Pemerintah RI. Padahal upaya yang dilakukan RAPP untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembatalan RKU tersebut.

    "Pernyataan itu tidak benar dan kami memaparkan fakta-fakta sebagai informasi untuk para pemegang kepentingan," kata Hamdan Zoelva di Jakarta, Selasa (12/12/2017).

    Menurut Hamdan, RAPP mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta, bulan lalu untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembatalan RKU yang dilakukan oleh KLHK. Upaya yang dilakukan RAPP bukanlah kasus tuntutan terhadap Pemerintah Indonesia. Pasalnya yang dilakukan RAPP adalah kasus administratif yang memohonkan pembatalan keputusan Menteri yang membatalkan RKU yang masih berlaku hingga akhir 2019.

    "Permohonan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan-permohonan yang telah diajukan sebelumnya kepada KLHK untuk meninjau kembali keputusannya, namun PT RAPP tidak pernah mendapatkan tanggapannya lagi," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

    Permohonan tersebut, sambung Hamdan, maka RAPP hanya menggunakan jalur normal yang tersedia bagi warga negara dan entitas Indonesia untuk menerima respon atas permohonan yang diajukannya kepada sebuah lembaga publik atau pejabat publik. Permohonan yang diajukan RAPP juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku (UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan), yang seharusnya ditanggapi dalam jangka waktu 10 hari kerja.

    "Secara terpisah, kami juga terus menjalin komunikasi dengan KLHK berdasarkan itikad baik untuk merevisi RKU PT RAPP. Sekali lagi kami tekankan, kami terus melakukan proses ini meskipun telah ada putusan Mahkamah Agung tertanggal 2 Oktober yang secara efektif membatalkan Peraturan Menteri LHK No. 17 yang memandatkan revisi RKU tersebut," paparnya.

    Seperti diketahui KLHK membatalkan RKU perusahaan pada tanggal 16 Oktober 2017, yang menyebabkan pemberhentian operasional kehutanan di area konsesi. Pada tanggal 24 Oktober, KLHK menyarankan PT RAPP melalui pernyataan di media bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasional kehutanan, kecuali untuk penanaman di area yang teridentifikasi dalam peta Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).

    Pemberhentian operasional kehutanan telah menyebabkan 3.200 pekerja dirumahkan selama hampir dua bulan.

    Permohonan PT RAPP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2014 sebagaimana telah diubah oleh PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang mencakup pasal masa transisi (pemberlakuan yang tidak berlaku retroaktif) yang melindungi para pemegang lisensi yang telah beroperasi. Selama proses ini, PT RAPP selalu bersikap konsisten dan tunduk sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sementara terus berupaya untuk bekerja sama dengan KLHK untuk mencapai solusi yang positif dari diskusi tersebut. (trc)



     
    Berita Terkini:
  • Ustad Abdul Somad Berikan Tausiyah Pada Apel Akbar Nahdlatul Ulama
  • DPRD Riau Setujui LKPJ 2017 Kepala Daerah
  • KPU Riau Tetapkan DPT Pilkada 2018 Sebanyak 3,62 Juta, Berikut ini Rinciannya
  • Debat Pilgub Riau Live di TV One, KPU Sebarkan 600 Undangan
  • Asyari Nur Mendaftar ke KPU Sebagai Calon DPD RI
  • 2014-2017, Pemprov Riau Bangun 665,73 Km Jalan dan 51 Jembatan
  • Sat Lantas Polres Pelalawan Sebar Spanduk
  • Asisten III Setda Kampar Nurhasani dan Rombongan Tinjau Lokasi Kunker Menteri PDTT
  • Bupati Kampar Lihat Langsung Kaeadaan Desa Yang Akan Dibangun Pemerintah
  • Melalui Pantauan dari Udara, Terlihat Masih Ada Daerah yang Belum Tersentuh Pembangunan
  • DP2KBP3A Bersinergi dengan Dinas Kesehatan Rohil Sosialisasika Deteksi Secara Dini Kanker Serviks
  • 8.651 Pelajar SMP di Siak Ikuti UN
  • Plt Bupati Siak H. Alfedri Sampaikan LKPJ Bupati Siak tahun 2017
  • Alfedri Bersama Unsur Forkompinda Musnahkan Ribuan Minuman Beralkohol
  • Menteri Desa PDTT Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Kampar
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    5 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    6 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    7 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    8 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
     
    TRANS PILIHAN
    Selasa, 17/04/2018 - 17:51 WIB
    Dr. (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri Narasumber Halaqoh Kebangsaan Ulama NU
    Presiden RI Hadiri Perhelatan Nahdlatul Ulama Wilayah Provinsi Riau
    Rangkaian Kegiatan Bersempena HUT ke 52 Bank Riau Kepri
    Kanwil DJP Riau Berikan Penghargaan Kepada Bank Riau Kepri Sebagai WP Kontributor Besar
    SKK Migas - Chevron Serahkan Meja dan Kursi Sekolah SMA 3 Rumbai dan SMP 44 Palas
    Pemprov Riau Raih Penghargaan Pelayanan Publik 2018
    Komisi C DPRD Bengkalis Segera Rampungkan Ranperda Penambahan Modal Untuk Bank Riau Kepri
    Kisah Sukses Peternak Sapi, Mampu Biayai Pendidikan Anak Hingga Perguruan Tinggi
    Pimimpin Visioner di Indonesia Ternyata Walikota Pekanbaru DR Firdaus ST MT
    Pertemuan Sekda Prov Riau dengan Direktur Pendanaan Bappenas RI
    Sekdaprov dan Sekda se-Riau Gelar Pertemuan Dengan Kemenko Perekonomian
    H. Azis Zaenal SH MM Resmi Di Nobatkan Sebagai Sultan Kampa Ke XIV
    Dinkes Rohul Siapkan Mobil Kesehatan Keliling
    Andi Rachman Sudah Wujudkan Mimpi, Buktinya Sudah Rp1,8 Triliun Dikucurkan untuk Inhil
    6 Program Prioritas RKPD tahun 2019 Pemkab Siak
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved