www.transriau.com
22:40 WIB - Menko Maritim RI Panen Raya di Kampung Bungaraya Siak | 20:13 WIB - Kepala BPKAD Riau Syahrial Abdi Sebut APBD Sudah Bisa Dimanfaatkan | 14:59 WIB - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan Lakukan Sejumlah Agenda di Pelalawan | 18:43 WIB - Kabupaten Siak Terima Anugerah Kategori Kota Kecil ke Empat Kali | 18:35 WIB - Kampar Terima Anugerah Piala Adipura | 18:14 WIB - PWI Riau Gelar LKTJ Raja Ali Kelana Berhadiah Rp25 Juta
  Kamis, 17 Januari 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Hamdan Zoelva : Permohonan RAPP Terkait SK 5322 Kasus Administratif, Bukan Melawan Negara

Selasa, 12/12/2017 - 22:31:21 WIB
Hamdan Zoelva
TERKAIT:
 
  • Hamdan Zoelva : Permohonan RAPP Terkait SK 5322 Kasus Administratif, Bukan Melawan Negara
  •  

    JAKARTA, TRANSRIAU.COM - Kuasa hukum PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Hamdan Zoelva keberatan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr Bambang Hendroyono yang menyebut dikeluarkannya SK.5322/2017 untuk membatalkan SK pengesahan Rencana Kerja Usaha (RKU) sebelumnya yang tidak sesuai dengan kebijakan strategis nasional Pemerintah RI. Padahal upaya yang dilakukan RAPP untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembatalan RKU tersebut.

    "Pernyataan itu tidak benar dan kami memaparkan fakta-fakta sebagai informasi untuk para pemegang kepentingan," kata Hamdan Zoelva di Jakarta, Selasa (12/12/2017).

    Menurut Hamdan, RAPP mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta, bulan lalu untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembatalan RKU yang dilakukan oleh KLHK. Upaya yang dilakukan RAPP bukanlah kasus tuntutan terhadap Pemerintah Indonesia. Pasalnya yang dilakukan RAPP adalah kasus administratif yang memohonkan pembatalan keputusan Menteri yang membatalkan RKU yang masih berlaku hingga akhir 2019.

    "Permohonan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan-permohonan yang telah diajukan sebelumnya kepada KLHK untuk meninjau kembali keputusannya, namun PT RAPP tidak pernah mendapatkan tanggapannya lagi," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

    Permohonan tersebut, sambung Hamdan, maka RAPP hanya menggunakan jalur normal yang tersedia bagi warga negara dan entitas Indonesia untuk menerima respon atas permohonan yang diajukannya kepada sebuah lembaga publik atau pejabat publik. Permohonan yang diajukan RAPP juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku (UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan), yang seharusnya ditanggapi dalam jangka waktu 10 hari kerja.

    "Secara terpisah, kami juga terus menjalin komunikasi dengan KLHK berdasarkan itikad baik untuk merevisi RKU PT RAPP. Sekali lagi kami tekankan, kami terus melakukan proses ini meskipun telah ada putusan Mahkamah Agung tertanggal 2 Oktober yang secara efektif membatalkan Peraturan Menteri LHK No. 17 yang memandatkan revisi RKU tersebut," paparnya.

    Seperti diketahui KLHK membatalkan RKU perusahaan pada tanggal 16 Oktober 2017, yang menyebabkan pemberhentian operasional kehutanan di area konsesi. Pada tanggal 24 Oktober, KLHK menyarankan PT RAPP melalui pernyataan di media bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasional kehutanan, kecuali untuk penanaman di area yang teridentifikasi dalam peta Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).

    Pemberhentian operasional kehutanan telah menyebabkan 3.200 pekerja dirumahkan selama hampir dua bulan.

    Permohonan PT RAPP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2014 sebagaimana telah diubah oleh PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang mencakup pasal masa transisi (pemberlakuan yang tidak berlaku retroaktif) yang melindungi para pemegang lisensi yang telah beroperasi. Selama proses ini, PT RAPP selalu bersikap konsisten dan tunduk sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sementara terus berupaya untuk bekerja sama dengan KLHK untuk mencapai solusi yang positif dari diskusi tersebut. (trc)



     
    Berita Terkini:
  • Menko Maritim RI Panen Raya di Kampung Bungaraya Siak
  • Kepala BPKAD Riau Syahrial Abdi Sebut APBD Sudah Bisa Dimanfaatkan
  • Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan Lakukan Sejumlah Agenda di Pelalawan
  • Kabupaten Siak Terima Anugerah Kategori Kota Kecil ke Empat Kali
  • Kampar Terima Anugerah Piala Adipura
  • PWI Riau Gelar LKTJ Raja Ali Kelana Berhadiah Rp25 Juta
  • Bengkalis Kembali Terima Penghargaan Adipura dari Kementerian LHK
  • Bupati Irwan Laporkan Akun Facebook Yanti Susi Ke Direskrimsus Polda Riau
  • Syamsuar Resmikan 13 Proyek Infrastruktur di Kabupaten Siak
  • ICS Kampar Siap Beroperasi
  • Syamsuar dan Edy Kunjungi Politeknik Caltex Riau
  • Jembatan Siak IV Tuntas, Pertengahan Februari Dilakukan Uji Kekuatan
  • Syamsuar Pamit dengan Masyarakat Sabak Auh
  • RAPP Raih Penghargaan Indonesia Sustainable Business Awards
  • Bank Riau Kepri Lelang Jabatan Strategis
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    6 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    7 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Rabu, 09/01/2019 - 08:06 WIB
    Disdukcapil Buka Pelayanan Pembuatan e-KTP di MPP
    Digi Learning Bank Riau Kepri Resmi Diluncurkan
    MPP Pekanbaru Mulai Buka Layanan
    Bank Riau Kembali Raih Trusted Company Based on CGPI Ajang Indonesia Most Trusted Company Award
    Pemda Pelalawan Kembangkan Destinasi Wisata Lokal Danau Tajwid
    Bank Riau Kepri Terima 3 Penghargaan Pada Ajang SPEx2 Award 2018
    APBD Murni 2019 Pemmo Pekanbaru disahkan
    Dihadapan Kapolri Plt Gubri Bersama Dirut Bank Riau Kepri Teken MoU Samsat Nasional
    Riau Expo 2018, Sinar Mas Tampilkan Kuliner dan Hasil Pertanian Binaannya
    PT RAPP Memeriahkan Event Riau Expo 2018
    Bawaslu Riau Putuskan Deklarasi Kepala Daerah Dukung Jokowi Tidak Penuhi Unsur Pidana
    KPK Segara Launching MoU Pajak Online Antara 4 Walikota dan 1 Bupati di Riau/Kepri Dengan BRK
    Pemkab Bintan Terima Satu Unit Mobil Pelayanan Pajak Daerah CSR Bank Riau Kepri
    Pemprov Riau Beri Penghargaan 17 Pemuda Berprestasi
    Plt Gubri Lantik 79 Kepala SMA/SMK dan SLB se Provinsi Riau
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved