www.transriau.com
10:57 WIB - Warga Pekanbaru Apresiasi Program Jumat Barokah Polresta Pekanbaru | 08:24 WIB - Prof. Ahmad Mujahiddin Kembali Lantik Pejabat UIN Suska Riau | 22:38 WIB - Mendagri Tjahyo Kumolo Akan Jamu Peserta Rakernas SMSI | 22:01 WIB - Bupati Inhil HM Wardan Lepas Keberangkatan 445 JCH Kloter 3 Embarkasi Batam | 15:01 WIB - Hendri Dunan : Metode Demplot Sistim Jajar legowo Mampu Hasilkan 6-8 Ton Per Hektar | 09:32 WIB - Warga Benayah Tumpah Ruah Sambut UAS
  Sabtu, 21 Juli 2018 | Jam Digital
Follow:
 
Hamdan Zoelva : Permohonan RAPP Terkait SK 5322 Kasus Administratif, Bukan Melawan Negara

Selasa, 12/12/2017 - 22:31:21 WIB
Hamdan Zoelva
TERKAIT:
 
  • Hamdan Zoelva : Permohonan RAPP Terkait SK 5322 Kasus Administratif, Bukan Melawan Negara
  •  

    JAKARTA, TRANSRIAU.COM - Kuasa hukum PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Hamdan Zoelva keberatan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr Bambang Hendroyono yang menyebut dikeluarkannya SK.5322/2017 untuk membatalkan SK pengesahan Rencana Kerja Usaha (RKU) sebelumnya yang tidak sesuai dengan kebijakan strategis nasional Pemerintah RI. Padahal upaya yang dilakukan RAPP untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembatalan RKU tersebut.

    "Pernyataan itu tidak benar dan kami memaparkan fakta-fakta sebagai informasi untuk para pemegang kepentingan," kata Hamdan Zoelva di Jakarta, Selasa (12/12/2017).

    Menurut Hamdan, RAPP mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta, bulan lalu untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembatalan RKU yang dilakukan oleh KLHK. Upaya yang dilakukan RAPP bukanlah kasus tuntutan terhadap Pemerintah Indonesia. Pasalnya yang dilakukan RAPP adalah kasus administratif yang memohonkan pembatalan keputusan Menteri yang membatalkan RKU yang masih berlaku hingga akhir 2019.

    "Permohonan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan-permohonan yang telah diajukan sebelumnya kepada KLHK untuk meninjau kembali keputusannya, namun PT RAPP tidak pernah mendapatkan tanggapannya lagi," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

    Permohonan tersebut, sambung Hamdan, maka RAPP hanya menggunakan jalur normal yang tersedia bagi warga negara dan entitas Indonesia untuk menerima respon atas permohonan yang diajukannya kepada sebuah lembaga publik atau pejabat publik. Permohonan yang diajukan RAPP juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku (UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan), yang seharusnya ditanggapi dalam jangka waktu 10 hari kerja.

    "Secara terpisah, kami juga terus menjalin komunikasi dengan KLHK berdasarkan itikad baik untuk merevisi RKU PT RAPP. Sekali lagi kami tekankan, kami terus melakukan proses ini meskipun telah ada putusan Mahkamah Agung tertanggal 2 Oktober yang secara efektif membatalkan Peraturan Menteri LHK No. 17 yang memandatkan revisi RKU tersebut," paparnya.

    Seperti diketahui KLHK membatalkan RKU perusahaan pada tanggal 16 Oktober 2017, yang menyebabkan pemberhentian operasional kehutanan di area konsesi. Pada tanggal 24 Oktober, KLHK menyarankan PT RAPP melalui pernyataan di media bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasional kehutanan, kecuali untuk penanaman di area yang teridentifikasi dalam peta Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).

    Pemberhentian operasional kehutanan telah menyebabkan 3.200 pekerja dirumahkan selama hampir dua bulan.

    Permohonan PT RAPP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2014 sebagaimana telah diubah oleh PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang mencakup pasal masa transisi (pemberlakuan yang tidak berlaku retroaktif) yang melindungi para pemegang lisensi yang telah beroperasi. Selama proses ini, PT RAPP selalu bersikap konsisten dan tunduk sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sementara terus berupaya untuk bekerja sama dengan KLHK untuk mencapai solusi yang positif dari diskusi tersebut. (trc)



     
    Berita Terkini:
  • Warga Pekanbaru Apresiasi Program Jumat Barokah Polresta Pekanbaru
  • Prof. Ahmad Mujahiddin Kembali Lantik Pejabat UIN Suska Riau
  • Mendagri Tjahyo Kumolo Akan Jamu Peserta Rakernas SMSI
  • Bupati Inhil HM Wardan Lepas Keberangkatan 445 JCH Kloter 3 Embarkasi Batam
  • Hendri Dunan : Metode Demplot Sistim Jajar legowo Mampu Hasilkan 6-8 Ton Per Hektar
  • Warga Benayah Tumpah Ruah Sambut UAS
  • DPD Partai Gerindra Riau Optimis Raih 13 Kursi di DPRD Riau Pada Pileg 2019
  • Kemitraan PT CPI Dengan Indonesia Berkontribusi Terhadap Lapangan Kerja
  • Diskusi Panel Pencegahan Radikalisme Dan Terorisme
  • Bupati Kampar Minta ASN Berikan Ide Kreatif Bagi Kemajuan Daerah
  • Aziz Zainal Lepas 45 JCH ASN Asal Kampar
  • Seorang Tenaga Honorer Ditangkap Polsek Kampar di Desa Batu Belah Kampar
  • 20 Orang Jurnalisme Sastrawi LPM Bahana Mahasiswa Kunjungi Kampar
  • Komisi IV DPRD Riau Khawatir 5 Proyek di PUPR Tak Akan Selesai Tahun Ini
  • Mimpi Besar Bupati Siak Syamsuar Peluang Industri Syariah
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    7 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    8 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    9 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    10 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
     
    TRANS PILIHAN
    Jumat, 13/07/2018 - 22:46 WIB
    Pemko Pekanbaru Raih Penghargaan PTSP Terbaik se Indonesia Tahun 2018
    BKD Riau Terima Penghargaan BKN Award
    Syamsuar Panen Kurma di Masjid Agung An Nur Pekanbaru
    PMI Inhil Salurkan Bantuan Kepada Bayi Penderita Infeksi Paru - Paru
    HM Wardan Hadiri Coffee Morning Dan Halal Bihalal Bersama TCI Chapter Bumi Lancang Kuning
    Sekda Kampar Dampingi Tim Penilai Akreditasi RSUD Bangkinang
    Bupati Inhil HM Wardan Tepung Tawar Kajari dan Ketua PA
    Bupati Siak Syamsuar Berbagi Tips Berhaji Pada JCH
    PT Chevron Terima Penghargaan Ganesa Wirya Jasa Adiutama dari ITB
    Wairwasum Polri Kunjungi Polres Kampar dalam rangka Kesiapan Penilaian Zona Integritas
    Jelang Idul Fitri, Kasubbag Humas Polres Kampar Sampaikan Pesan Kamtibmas Melalui Radio
    PWNU Riau Deklarasikan 3 Nama Cawapres Jokowi
    Sinarmas Forestry Berbagi Bersama Anak Yatim dan Fakir Miskin
    Pjs Bupati Inhil Lantik Penjabat Kepala Desa 2 Kecamatan Sekaligus
    Buka Puasa Bersama Wartawan, Chevron Kenalkan 6 Terapan Keselamatan Bekerja di Bulan Ramadhan
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved