www.transriau.com
20:30 WIB - Gubri Terpilih H. Syamsuar Promosikan Daerah di Arab Saudi | 19:02 WIB - Tim Pora Rohil Gelar Rapat Penguatan Fungsi Pengawasan | 18:57 WIB - BAZNAS dan DPRD Kabupaten Berau Kaltim Belajar Sistem dan Penerapan Perda Zakat di Siak | 18:52 WIB - Kades di Kabupaten Kampar Harus Lakukan Inovasi Sesuai Potensi Desa | 18:48 WIB - KPK RI Kumpulkan Lima Kepala Bapenda di Bank Riau Kepri | 12:37 WIB - PTPN V Gandeng IZI Salurkan Bantuan Untuk Lombok dan Sulteng
  Rabu, 24 Oktober 2018 | Jam Digital
Follow:
 
Hamdan Zoelva : Permohonan RAPP Terkait SK 5322 Kasus Administratif, Bukan Melawan Negara

Selasa, 12/12/2017 - 22:31:21 WIB
Hamdan Zoelva
TERKAIT:
 
  • Hamdan Zoelva : Permohonan RAPP Terkait SK 5322 Kasus Administratif, Bukan Melawan Negara
  •  

    JAKARTA, TRANSRIAU.COM - Kuasa hukum PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Hamdan Zoelva keberatan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dr Bambang Hendroyono yang menyebut dikeluarkannya SK.5322/2017 untuk membatalkan SK pengesahan Rencana Kerja Usaha (RKU) sebelumnya yang tidak sesuai dengan kebijakan strategis nasional Pemerintah RI. Padahal upaya yang dilakukan RAPP untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembatalan RKU tersebut.

    "Pernyataan itu tidak benar dan kami memaparkan fakta-fakta sebagai informasi untuk para pemegang kepentingan," kata Hamdan Zoelva di Jakarta, Selasa (12/12/2017).

    Menurut Hamdan, RAPP mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jakarta, bulan lalu untuk mendapatkan kepastian hukum terkait pembatalan RKU yang dilakukan oleh KLHK. Upaya yang dilakukan RAPP bukanlah kasus tuntutan terhadap Pemerintah Indonesia. Pasalnya yang dilakukan RAPP adalah kasus administratif yang memohonkan pembatalan keputusan Menteri yang membatalkan RKU yang masih berlaku hingga akhir 2019.

    "Permohonan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan-permohonan yang telah diajukan sebelumnya kepada KLHK untuk meninjau kembali keputusannya, namun PT RAPP tidak pernah mendapatkan tanggapannya lagi," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

    Permohonan tersebut, sambung Hamdan, maka RAPP hanya menggunakan jalur normal yang tersedia bagi warga negara dan entitas Indonesia untuk menerima respon atas permohonan yang diajukannya kepada sebuah lembaga publik atau pejabat publik. Permohonan yang diajukan RAPP juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku (UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan), yang seharusnya ditanggapi dalam jangka waktu 10 hari kerja.

    "Secara terpisah, kami juga terus menjalin komunikasi dengan KLHK berdasarkan itikad baik untuk merevisi RKU PT RAPP. Sekali lagi kami tekankan, kami terus melakukan proses ini meskipun telah ada putusan Mahkamah Agung tertanggal 2 Oktober yang secara efektif membatalkan Peraturan Menteri LHK No. 17 yang memandatkan revisi RKU tersebut," paparnya.

    Seperti diketahui KLHK membatalkan RKU perusahaan pada tanggal 16 Oktober 2017, yang menyebabkan pemberhentian operasional kehutanan di area konsesi. Pada tanggal 24 Oktober, KLHK menyarankan PT RAPP melalui pernyataan di media bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasional kehutanan, kecuali untuk penanaman di area yang teridentifikasi dalam peta Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).

    Pemberhentian operasional kehutanan telah menyebabkan 3.200 pekerja dirumahkan selama hampir dua bulan.

    Permohonan PT RAPP berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 71/2014 sebagaimana telah diubah oleh PP No. 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang mencakup pasal masa transisi (pemberlakuan yang tidak berlaku retroaktif) yang melindungi para pemegang lisensi yang telah beroperasi. Selama proses ini, PT RAPP selalu bersikap konsisten dan tunduk sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sementara terus berupaya untuk bekerja sama dengan KLHK untuk mencapai solusi yang positif dari diskusi tersebut. (trc)



     
    Berita Terkini:
  • Gubri Terpilih H. Syamsuar Promosikan Daerah di Arab Saudi
  • Tim Pora Rohil Gelar Rapat Penguatan Fungsi Pengawasan
  • BAZNAS dan DPRD Kabupaten Berau Kaltim Belajar Sistem dan Penerapan Perda Zakat di Siak
  • Kades di Kabupaten Kampar Harus Lakukan Inovasi Sesuai Potensi Desa
  • KPK RI Kumpulkan Lima Kepala Bapenda di Bank Riau Kepri
  • PTPN V Gandeng IZI Salurkan Bantuan Untuk Lombok dan Sulteng
  • Alfisnardo dipercaya Pimpin PWI Bengkalis Periode 2018-2021
  • Kampar Raih Berbagai Prestasi di Tahun 2018, Sekda Apresiasi ASN
  • Pemilihan Calon Ketua PWI Bengkalis Berlangsung Sengit, Dua Kali Penjaringan Peroleh Suara Sama
  • 42 Gram Shabu Ditemukan Polsek Kampar Kiri Dirumah Tersangka, Dua Pelaku DPO
  • Sekretaris PWI Riau : UKW Program Utama PWI Riau
  • Konfercab ke IV PWI Kabupaten Bengkalis Resmi dibuka
  • Kabupaten Siak Tuan Rumah Hari Santri Nasional Tingkat Provinsi Riau
  • Pemkab Siak di Undang Khusus Presiden Jokowi pada Pameran Indonesia Expo 2018 di Jeddah Arab Saudi
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    6 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    7 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    10 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
     
    TRANS PILIHAN
    Selasa, 23/10/2018 - 18:48 WIB
    KPK RI Kumpulkan Lima Kepala Bapenda di Bank Riau Kepri
    Pemkab Inhil Terima Bantuan 500 Mushaf Al Quran dari Sinarmas Forestry
    Rektor UIR Bersama Kapolresta Kunjungi Susan Dewi di Jumat Barokah
    Wawako Pekanbaru Ayat Cahyadi Launching Program Pelita Pendidikan Tanoto Foundation
    HASIL PENILAIAN ANRI
    Dinas Perpustakaan dan Arsip Pekanbaru Raih Predikat Terbaik di Riau
    Bupati Inhil Lantik 6 Penjabat Kepala Desa Sekaligus
    Pemulihan Pasca Gempa Bumi dan Tsunami,
    Chevron Kontribusikan US$ 562.500 untuk Palu dan Donggala
    Sekda Inhil Buka Bazar MTQ Kecamatan Mandah
    Sinarmas Forestry Bantu Petani Sawit Riau Alih Usaha ke Hortikultura
    Menteri Perhubungan RI didampingi Gubernur Riau Kenderai Motor dari VIP Lancang Kuning
    Sekko Pekanbaru Hadiri Pencanangan TNI Manunggal KB-Kes 2018
    Malam Apresiasi Jadikan FKIJK Riau Tambah Solid
    Temukan Solusi Harga Kelapa
    Bupati Inhil HM Wardan Sambangi Kediaman Prof Wisnu Gardjito
    Hadiri Haketnas di Riau, BJ Habibi Dipakaikan Tanjak
    DPRD Bersama OPD Terkait Bahas Penundaan Imunisasi Campak Measles Rubella di Kabupaten Inhil
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved