www.transriau.com
21:18 WIB - Sekda Bengkalis Minta Masyarakat Proaktif Sukseskan Pemilu 2019 | 21:03 WIB - Bupati Kampar Hadiri RUPS LB Bank Riau Kepri di Batam | 21:00 WIB - Menteri Perhubungan RI didampingi Gubernur Riau Kenderai Motor dari VIP Lancang Kuning | 13:10 WIB - Akhirnya Badan Perfilman Indonesia Ikat Kerjasama dengan Negeri Istana | 13:05 WIB - Bawaslu Evaluasi Pengawasan Pilgubri, Persiapan Pemilu 2019 | 12:45 WIB - Manasik Haji Tingkat RA se Kabupaten Kampar Berjalan Khidmat
  Kamis, 20 09 2018 | Jam Digital
Follow:
 
Kata Mahfud MD Soal Gaji Rp 100 juta di BPIP

Senin, 28/05/2018 - 01:29:19 WIB

Mahfud, MD
TERKAIT:
 
  • Kata Mahfud MD Soal Gaji Rp 100 juta di BPIP
  •  

    Mahfud MD selaku Anggota Dewan Pengarah BPIP mendapat gaji sekitar Rp 100 juta per bulan berdasarkan Perpres Nomor 42/2018. Menanggapi hal tersebut, Mahfud mengaku selama ini tak pernah membicarakan gaji.

    "Ada banyak pertanyaan masuk ke akun saya tentang keluarnya Perpres yang menyangkut besarnya 'gaji' Pengarah dan Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Saya sendiri belum tahu persis tentang itu. Kami sendiri di BPIP, sudah setahun bekerja, tidak pernah membicarakan gaji," kata Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd seperti dilihat detikcom, Minggu (27/5/2018) malam.

    Menurut Mahfud, Pengarah maupun Kepala BPIP belum pernah digaji. Selama ini juga, lanjut Mahfud, tak pernah mempermasalahkan hal tersebut.

    "UKP Pancasila dibentuk pada 7 Juni 2017 (sudah setahun). Pengarah dan Kepala BPIP belum pernah digaji dan kami tidak pernah menanyakan gaji. Kepres pembentukan UKP Pancasila (yang kemudian diubah menjadi BPIP) juga tidak menyebut besaran gaji dan kami tidak pernah mempersoalkan," jelasnya.

    "Di kalangan Pimpinan BPIP sepertinya sudah ada kesepakatan bahwa kami tidak akan pernah meminta gaji. Sampai hari ini pun Dewan Pengarah tak serupiah pun pernah mendapat bayaran dari kesibukan yang luar biasa di BPIP. Ke mana-mana kami pergi tidak dibiayai oleh BPIP," imbuhnya.

    Adanya Perpres yang mengurus masalah gaji, imbuh Mahfud, bukan urusan atau upaya Dewan Pengarah di BPIP. Sedangkan jika benar adanya gaji itu, maka menurut Mahfud itu lebih kepada Biaya operasional.

    "Yang kami tahu itu berdasar hasil pembicaraan resmi antara Men PAN-RB, Menkum-HAM, Menkeu, Mendagri, Mensesneg, dan Seskab yang menganalisis berdasar peraturan perundang-undanganan," tulis Mahfud.

    "Yang kami pahami pula jika benar gaji Pengarah BPIP itu ada sebenarnya dimaksudkan sebagai biaya operasional. Tampak lebih besar daripada gaji menteri karena kalau menteri mendapat gaji plus tunjangan operasional yang juga besar tapi kalau BPIP gajinya itulah yang jadi biaya operasional," jelas mantan Ketua MK itu.

    Sebagai penutup, Mahfud menegaskan selama ini tak pernah menerima gaji ataupun mengurusnya.

    "Ketahuilah, sampai hr ini, kami tidak pernah menerima gaji dan tidak pernah mengurusnya. Malah kami rikuh untuk membicarakan itu, bahkan di internal kami sendiri. Mengapa? Karena pejuang ideologi Pancasila itu harus berakhlaq, tak boleh rakus atau melahap uang secara tak wajar," papar Mahfud melalui Twitternya.

    Berikut daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018:

    Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
    Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
    Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
    Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
    Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
    Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000. *


    Sumber : Detik.com






     
    Berita Terkini:
  • Sekda Bengkalis Minta Masyarakat Proaktif Sukseskan Pemilu 2019
  • Bupati Kampar Hadiri RUPS LB Bank Riau Kepri di Batam
  • Menteri Perhubungan RI didampingi Gubernur Riau Kenderai Motor dari VIP Lancang Kuning
  • Akhirnya Badan Perfilman Indonesia Ikat Kerjasama dengan Negeri Istana
  • Bawaslu Evaluasi Pengawasan Pilgubri, Persiapan Pemilu 2019
  • Manasik Haji Tingkat RA se Kabupaten Kampar Berjalan Khidmat
  • Nasdem Ingin Taufik dan Triwisaksana Diadu untuk Jadi Wagub DKI
  • Novanto Kembali Sebut 9 Nama Anggota DPR Dugaan Terima Uang E-KTP
  • Sekda Apresiasi Semangat Peserta Kirab Pemuda Nusantara
  • Kabupaten Bengkalis Juara Umum Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Riau
  • HM Wardan Harapkan MTQ Kecamatan Tempuling Hasilkan Qori dan Qori'ah Unggul
  • BPJS Himbau Masyarakat Mendaftarkan Calon Bayi Semasa Dalam Kandungan
  • Syamsuar Borong Hasil Karya Foto KPC
  • Syamsuar “Bujuk” Insan Film Nasional Filmkan Negeri Istana
  • Zulmansyah: Semoga Menjadi Haji Mabrur
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    7 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    8 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    9 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    10 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
     
    TRANS PILIHAN
    Rabu, 19/09/2018 - 21:00 WIB
    Menteri Perhubungan RI didampingi Gubernur Riau Kenderai Motor dari VIP Lancang Kuning
    Sekko Pekanbaru Hadiri Pencanangan TNI Manunggal KB-Kes 2018
    Malam Apresiasi Jadikan FKIJK Riau Tambah Solid
    Temukan Solusi Harga Kelapa
    Bupati Inhil HM Wardan Sambangi Kediaman Prof Wisnu Gardjito
    Hadiri Haketnas di Riau, BJ Habibi Dipakaikan Tanjak
    DPRD Bersama OPD Terkait Bahas Penundaan Imunisasi Campak Measles Rubella di Kabupaten Inhil
    SMA dan SMK di Wilayah Operasi SKK Migas Lakukan Edukasi pada Pekanbaru Raya Expo
    UIR dan IPB Sepakati Nota Kesepahaman di Bidang Pendidikan
    Mendagri Keluarkan Surat Melibatkan Program Gubernur Terpilih Dalam Penyusunan KUA - PPAS 2019
    Syamsuar Jabat Ketua Mabicab Pramuka Kabupaten Siak
    Pemkab Inhil Berikan Perhatian Serius Terhadap Pembangunan Bidang Keagamaan
    Sekda Inhil Apresiasi Pendidikan Kecamatan Kempas
    Bupati Inhil HM Wardan Hadiri Rakornas TPID Ke - 7
    Sekda Inhil Ikuti Jalan Santai Bersempena Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa
    Bupati Inhil HM Wardan Resmikan Peluncuran Sistem Inpas
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved