www.transriau.com
21:25 WIB - Wan Thamrin Hasyim Apresiasi Mantan Gubri Andi Rachman | 19:21 WIB - Hadapi Pileg dan Pilpres, Bupati Inhil Ikuti Apel 3 Pilar Gabungan di Rengat | 14:54 WIB - DPRD Riau Akui Keberatan Gaji Pegawai P3K Dibiayai APBD | 14:47 WIB - Bupati Inhil Ungkapkan Duka Cita Mendalam Atas Wafatnya Busu Atan | 11:19 WIB - Tingkatkan Mutu Mahasiswa, UIR Sambangi UMY | 22:55 WIB - Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke 69 Kabupaten Kampar
  Sabtu, 16 Februari 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Kata Mahfud MD Soal Gaji Rp 100 juta di BPIP

Senin, 28/05/2018 - 01:29:19 WIB

Mahfud, MD
TERKAIT:
 
  • Kata Mahfud MD Soal Gaji Rp 100 juta di BPIP
  •  

    Mahfud MD selaku Anggota Dewan Pengarah BPIP mendapat gaji sekitar Rp 100 juta per bulan berdasarkan Perpres Nomor 42/2018. Menanggapi hal tersebut, Mahfud mengaku selama ini tak pernah membicarakan gaji.

    "Ada banyak pertanyaan masuk ke akun saya tentang keluarnya Perpres yang menyangkut besarnya 'gaji' Pengarah dan Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Saya sendiri belum tahu persis tentang itu. Kami sendiri di BPIP, sudah setahun bekerja, tidak pernah membicarakan gaji," kata Mahfud melalui akun Twitternya @mohmahfudmd seperti dilihat detikcom, Minggu (27/5/2018) malam.

    Menurut Mahfud, Pengarah maupun Kepala BPIP belum pernah digaji. Selama ini juga, lanjut Mahfud, tak pernah mempermasalahkan hal tersebut.

    "UKP Pancasila dibentuk pada 7 Juni 2017 (sudah setahun). Pengarah dan Kepala BPIP belum pernah digaji dan kami tidak pernah menanyakan gaji. Kepres pembentukan UKP Pancasila (yang kemudian diubah menjadi BPIP) juga tidak menyebut besaran gaji dan kami tidak pernah mempersoalkan," jelasnya.

    "Di kalangan Pimpinan BPIP sepertinya sudah ada kesepakatan bahwa kami tidak akan pernah meminta gaji. Sampai hari ini pun Dewan Pengarah tak serupiah pun pernah mendapat bayaran dari kesibukan yang luar biasa di BPIP. Ke mana-mana kami pergi tidak dibiayai oleh BPIP," imbuhnya.

    Adanya Perpres yang mengurus masalah gaji, imbuh Mahfud, bukan urusan atau upaya Dewan Pengarah di BPIP. Sedangkan jika benar adanya gaji itu, maka menurut Mahfud itu lebih kepada Biaya operasional.

    "Yang kami tahu itu berdasar hasil pembicaraan resmi antara Men PAN-RB, Menkum-HAM, Menkeu, Mendagri, Mensesneg, dan Seskab yang menganalisis berdasar peraturan perundang-undanganan," tulis Mahfud.

    "Yang kami pahami pula jika benar gaji Pengarah BPIP itu ada sebenarnya dimaksudkan sebagai biaya operasional. Tampak lebih besar daripada gaji menteri karena kalau menteri mendapat gaji plus tunjangan operasional yang juga besar tapi kalau BPIP gajinya itulah yang jadi biaya operasional," jelas mantan Ketua MK itu.

    Sebagai penutup, Mahfud menegaskan selama ini tak pernah menerima gaji ataupun mengurusnya.

    "Ketahuilah, sampai hr ini, kami tidak pernah menerima gaji dan tidak pernah mengurusnya. Malah kami rikuh untuk membicarakan itu, bahkan di internal kami sendiri. Mengapa? Karena pejuang ideologi Pancasila itu harus berakhlaq, tak boleh rakus atau melahap uang secara tak wajar," papar Mahfud melalui Twitternya.

    Berikut daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018:

    Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
    Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
    Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
    Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
    Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
    Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000. *


    Sumber : Detik.com






     
    Berita Terkini:
  • Wan Thamrin Hasyim Apresiasi Mantan Gubri Andi Rachman
  • Hadapi Pileg dan Pilpres, Bupati Inhil Ikuti Apel 3 Pilar Gabungan di Rengat
  • DPRD Riau Akui Keberatan Gaji Pegawai P3K Dibiayai APBD
  • Bupati Inhil Ungkapkan Duka Cita Mendalam Atas Wafatnya Busu Atan
  • Tingkatkan Mutu Mahasiswa, UIR Sambangi UMY
  • Rapat Paripurna Istimewa HUT Ke 69 Kabupaten Kampar
  • Sambut Baik Terbentuknya Mappilu PWI, Ini Kata Ketua Bawaslu Riau
  • Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto Resmi Dilantik
  • Bawaslu Bersama Stakeholder Teken MoU Kesepahaman Gugus Tugas Pengawasan
  • Mappilu PWI Riau Hadiri Rakor Pemilu, Rusidi: Bawaslu Tidak Bisa Kerja Sendiri
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    6 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    7 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Selasa, 12/02/2019 - 20:52 WIB
    Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto Resmi Dilantik
    Bupati Inhil Sosialisasikan Pengelolaan Keuangan Desa
    Pusat Akan Jadikan Inhil Kluster Kelapa Nasional
    Ketua DPC HNSI Inhil Tinjau Potensi Siput Laut Sebagai Komoditas Ekspor
    Dandim 0314 Silahturahmi ke Kantor Bupati Inhil
    HM Wardan Harapkan Pembangunan Desa Berjalan Maksimal
    Jajaran Direksi PTPN V Berganti, Jatmiko Krisna Santosa Jabat Direktur Utama
    Disdukcapil Buka Pelayanan Pembuatan e-KTP di MPP
    Digi Learning Bank Riau Kepri Resmi Diluncurkan
    MPP Pekanbaru Mulai Buka Layanan
    Bank Riau Kembali Raih Trusted Company Based on CGPI Ajang Indonesia Most Trusted Company Award
    Pemda Pelalawan Kembangkan Destinasi Wisata Lokal Danau Tajwid
    Bank Riau Kepri Terima 3 Penghargaan Pada Ajang SPEx2 Award 2018
    APBD Murni 2019 Pemmo Pekanbaru disahkan
    Dihadapan Kapolri Plt Gubri Bersama Dirut Bank Riau Kepri Teken MoU Samsat Nasional
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved