www.transriau.com
12:34 WIB - Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau | 09:52 WIB - Pemprov Riau Terkesan Lambat Antisipasi Korban Kabut Asap | 05:53 WIB - Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan | 05:47 WIB - Sebanyak 45 Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2019-2024 Dilantik | 05:39 WIB - Anggota DPRD Kepulauan Meranti Periode 2019-2024 dilantik | 18:16 WIB - Galeri Foto Bupati dan Wakil Bupati Menghadiri Pelantikan Anggota DPRD Inhil Periode 2019-2024
  Selasa, 17 09 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Dirut BPJS Kesehatan Beberkan Fakta Penyesuaian Iuran JKN-KIS

Kamis, 12/09/2019 - 18:59:56 WIB

TERKAIT:
 
  • Dirut BPJS Kesehatan Beberkan Fakta Penyesuaian Iuran JKN-KIS
  •  

    Sebagai upaya memastikan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berjalan berkesinambungan, pemerintah berencana melakukan penyesuaian iuran JKN-KIS dalam waktu dekat. 

    Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahcmi Idris, kondisi besaran iuran yang ditetapkan saat ini belum sesuai dengan perhitungan aktuaria, sehingga penyesuaian iuran harus dilakukan.

    “Jika iuran peserta masih di bawah perhitungan aktuaria, defisit akan tetap terjadi. Langkah pemerintah melakukan penyesuaian iuran ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa iuran program jaminan kesehatan sosial disesuaikan paling lama dua tahun sekali,” katanya dalam konferensi pers yang digelar di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Rabu (11/9/2019)

    Menurut Fachmi, selama ini nominal iuran yang berlaku besarannya tidak sebesar yang seharusnya ditanggung masyarakat karena sebagian sudah ditanggung pemerintah. Selain itu, jika didalami, sesungguhnya besaran iuran yang baru masih terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat. 

    Fachmi pun mengatakan, besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan.

    “Untuk iuran peserta mandiri kelas 3, sebenarnya tidak sampai Rp. 2.000 per hari. Hampir sama seperti bayar parkir motor per jam di mall. Sama juga seperti ke kamar kecil di tempat-tempat umum. Bahkan, untuk peserta mandiri kelas 1, iurannya kurang lebih Rp 5.000 per hari. Bandingkan dengan buat beli rokok per hari yang bisa menghabiskan lebih dari Rp 5.000. Beli kopi di kafe sudah pasti lebih dari Rp 5.000,” ujar Fachmi.

    Fachmi menambahkan, masyarakat miskin dan tidak mampu iurannya ditanggung Pemerintah melalui APBN dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda dijamin iurannya oleh APBD. Sementara untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

    “Salah kalau mengatakan pemerintah tidak hadir menanggung kenaikan iuran. Justru pemerintah sangat luar biasa sudah membantu menanggung iuran untuk rakyatnya. Sebesar 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri. Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya,” tutur Fachmi.

    Perlu diketahui, dari 223 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 98,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga memegang peranan penting untuk mengawal keberlanjutan Program JKN-KIS, termasuk memastikan kebijakan pemerintah pusat soal penyesuaian iuran ini nantinya dapat terimplementasikan dengan baik di masing-masing wilayah. 

    Pemerintah Daerah diharapkan turut menyosialisasikan kebijakan terbaru, melakukan upaya peningkatan kepatuhan stakeholder terhadap regulasi, serta meningkatkan upaya promotif preventif dengan melibatkan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan pihak-pihak lainnya untuk menggerakkan warga setempat menerapkan pola hidup sehat. (rls)



     
    Berita Terkini:
  • Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau
  • Pemprov Riau Terkesan Lambat Antisipasi Korban Kabut Asap
  • Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan
  • Sebanyak 45 Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2019-2024 Dilantik
  • Anggota DPRD Kepulauan Meranti Periode 2019-2024 dilantik
  • Galeri Foto Bupati dan Wakil Bupati Menghadiri Pelantikan Anggota DPRD Inhil Periode 2019-2024
  • Bupati HM Wardan Hadiri Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Inhil Periode 2019-2024
  • Ribuan Mahasiswa Duduki Kantor DPRD Riau Protes Kabut Asap
  • Wardan Lantik Pengurus DKR Inhil Masa Khidmat 2019-2024
  • Bupati HM.Wardan Sambangi Posko Kesehatan Dampak Kabut Asap di Kecamatan Reteh
  • HM Wardan Resmikan Mushola RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang
  • Bupati Wardan Hadiri Istighosah Kubro dan Tablik Akbar
  • Wabup Inhil Ikuti Festival Subak Karang Asam dan Internasional Coconut Festival 2019
  • Bupati Inhil Hadiri Rakor Penanggulangan dan Pencegahan Karlahut Bersama Panglima TNI
  • Bupati Wardan Turun Langsung Padamkan Api dan Bagikan Masker Kepada Petugas
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Selasa, 17/09/2019 - 12:34 WIB
    Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau
    Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan
    Bupati HM Wardan Hadiri Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Inhil Periode 2019-2024
    Wardan Lantik Pengurus DKR Inhil Masa Khidmat 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Sambangi Posko Kesehatan Dampak Kabut Asap di Kecamatan Reteh
    HM Wardan Resmikan Mushola RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang
    Bupati Wardan Hadiri Istighosah Kubro dan Tablik Akbar
    Wabup Inhil Ikuti Festival Subak Karang Asam dan Internasional Coconut Festival 2019
    Bupati Inhil Hadiri Rakor Penanggulangan dan Pencegahan Karlahut Bersama Panglima TNI
    Bupati Wardan Turun Langsung Padamkan Api dan Bagikan Masker Kepada Petugas
    KUA PPAS APBD Inhil Tahun Anggaran 2020 Ditandatangani Sebesar Rp2,3 Triliun
    Dekranasda Inhil Ikuti Pameran Kriyanusa yang ditaja Dekranas Pusat
    Wabup Inhil Minta Penyaluran BPNT Tepat Sasaran
    Bupati HM.Wardan Jamu Tim Toga Dari Kementrian Kesehatan RI Makan Malam di Kediaman
    Bupati Menerima Kunjungan Dosen Universitas KH. Ahmad Dahlan Jogya Pengembangan Produk Kopra Putih
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved