www.transriau.com
18:00 WIB - PTPN V Selalu Jaga Harmonisasi dan Memberdayakan Masyarakat Sekitar Kebun Sei Rokan | 10:09 WIB - Era New Normal, DPRD Riau Kembali Laksanakan Kegiatan Kedewanan Termasuk Reses dan Sosper | 14:20 WIB - Zukri Dukung Pilkada Serentak 2020 Dilaksanakan Bulan Desember | 10:40 WIB - Sebanyak 5400 Orang Calon Jema'ah Haji Riau Batal Berangkat | 14:13 WIB - Gubri Pimpin Penyemprotan Disenfektan dan Pelaksanaan Rapid Test Bukitraya | 12:35 WIB - Utamakan Keselamatan, Keberangkatan Jemaah Haji 1441H Dibatalkan
  Jum'at, 05 Juni 2020 | Jam Digital
Follow:
 
Pemerintah Masih Menanggung Iuran Terbesar Penyesuaian Iuran JKN-KIS

Rabu, 30/10/2019 - 19:43:37 WIB

M. Iqbal Anas Maruf (paling kanan) Kepala Humas BPJS
TERKAIT:
 
  • Pemerintah Masih Menanggung Iuran Terbesar Penyesuaian Iuran JKN-KIS
  •  

    Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres tersebut terdapat beberapa perubahan penyesuaian iuran yang patut diketahui oleh masyarakat, sebagai berikut :

    1. Kategori peserta Peserta Bantuan Iuran (PBI):

    Pertama, peserta PBI yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp42.000, berlaku 1 Agustus 2019. Kedua, peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan dari pemerintah pusat sebesar Rp19.000,- per orang per bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus– 31 Desember 2019.

    2. Kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) :

    Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 juta, dengan komposisi  5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

    Pertama, peserta PPU tingkat pusat yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019.

    Kedua, peserta PPU tingkat daerahyang merupakan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD daerah, PNS daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan pekerja swasta, berlaku mulai 1 Januari 2020 dan yang ketiga, peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Januari 2020.

    3.    Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020 :

    Kelas III menjadi Rp 42.000. Selanjutnya kelas II menjadi Rp 110.000 dan kelas I menjadi Rp 160.000,-

    Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengungkapkan melihat ketentuan penyesuaian iuran dalam Perpres tersebut, Pemerintah masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar. Pemerintah menanggung 73,63% dari total besaran penyesuaian iuran yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri. Kontribusi pemerintah tersebut sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya.

    “Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata Iqbal.

    Iqbal menambahkan, untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

    “Untuk peserta buruh dan pemberi kerja, yang terdampak yaitu yang berpenghasilan 8 juta sampai dengan 12 juta, penyesuian iuran hanya menambah sebesarrata-rata Rp27.078 per bulan per buruh, angka ini sudah termasuk untuk 5 orang,yaitu pekerja, 1 orangpasangan(suami/istri) dan 3 orang anak. Artinya beban buruhadalah Rp5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan,” kata Iqbal.

    Perlu diketahui, dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya, ada 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang iuran JKN-KIS-nya ditanggung negara lewat APBN dan 37,3 juta penduduk yang ditanggung oleh APBD. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah yang luar biasa agar Program JKN-KIS yang telah memberikan manfaat bagi orang banyak ini dapat terus diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Iqbal berharap melalui penyesuaian iuran, Program JKN-KIS akan mengalami perbaikan secara sistemik. Pekerjaan rumah lain untuk perbaikan program ini akan terus dilakukan, misalnya perbaikan dari aspek pemanfaatan dan kualitas layanan kesehatan serta manajemen kepesertaan. (trc)



     
    Berita Terkini:
  • PTPN V Selalu Jaga Harmonisasi dan Memberdayakan Masyarakat Sekitar Kebun Sei Rokan
  • Era New Normal, DPRD Riau Kembali Laksanakan Kegiatan Kedewanan Termasuk Reses dan Sosper
  • Zukri Dukung Pilkada Serentak 2020 Dilaksanakan Bulan Desember
  • Sebanyak 5400 Orang Calon Jema'ah Haji Riau Batal Berangkat
  • Gubri Pimpin Penyemprotan Disenfektan dan Pelaksanaan Rapid Test Bukitraya
  • Utamakan Keselamatan, Keberangkatan Jemaah Haji 1441H Dibatalkan
  • Selasa, Rektor UIR Lantik Wakil Dekan Fakultas dan Wadir Pascasarjana UIR
  • Gubri Tinjau Persiapan Pelaksanaan New Normal Covid-19 di Rohil
  • Masih Muda dan Mulai Usaha, Why Not?
  • Gubri Syamsuar Sosialisasikan Program New Normal 
  • Kasatpol PP Riau Tunggu Arahan Pimpinan Turunkan Personel Dukung New Normal
  • JNE Distribusikan Beras Bansos Pemerintah RI
  • PT Selaras Abadi Utama dan Mitra Kerja Salurkan Bantuan Sosial di Pelalawan
  • PT NWR dan PT NSR Kembali Salurkan Ratusan Paket Sembako Untuk Masyarakat Langgam
  • IDI Cabang Kampar Bagikan 450 Paket Sembako Untuk Masyarakat Terdampak Covid-19
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    8 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Selasa, 02/06/2020 - 14:13 WIB
    Gubri Pimpin Penyemprotan Disenfektan dan Pelaksanaan Rapid Test Bukitraya
    Utamakan Keselamatan, Keberangkatan Jemaah Haji 1441H Dibatalkan
    Gubri Tinjau Persiapan Pelaksanaan New Normal Covid-19 di Rohil
    Masih Muda dan Mulai Usaha, Why Not?
    Gubri Syamsuar Sosialisasikan Program New Normal 
    JNE Distribusikan Beras Bansos Pemerintah RI
    PT Selaras Abadi Utama dan Mitra Kerja Salurkan Bantuan Sosial di Pelalawan
    PT NWR dan PT NSR Kembali Salurkan Ratusan Paket Sembako Untuk Masyarakat Langgam
    PTPN V Salurkan 7.000 Paket Sembako Senilai 1 Miliar, Mendukungkung Terwujudnya New Normal
    Kontribusi Nyata Untuk Brand Lokal
    Karang Taruna Rejosari Bangun Ketahanan Pangan dan Protein di Pekanbaru
    JNE Bersama Ikhlas Foundation Bagikan 1500 Nasi Bungkus Buka Puasa
    IKA UIR Salurkan 100 Paket Sembako Tahap Dua Beserta Masker dan Sanitizer
    GM FKPPI PC 0403 Bengkalis Bersama Kodim 0303 Bagikan Pakaian Layak Pakai Kepada Kaum Dhuafa
    UIR Peringkat ke-72 Berkinerja Penelitian Terbaik Nasional
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved