Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohil menyayangkan langkah dari Pemerintah Kabupaten (pemkab) Rokan Hilir (Rohil) melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) yang menyerahkan Pengelolaan Parkir kepada Pihak ketiga. Pasalnya, langkah pemkab Rohil itu telah menyalahi peraturan daerah (perda) yang berlaku. Jika memang ingin diserahkan kepihak ketiga, maka haruslah transparan dan diketahui oleh publik.

"Ini jelas tidak sesuai lagi dengan perda yang berlaku dan hal ini tentunya sangat kita sayangkan terhadap instansi terkait yang mengambil keputusan tersebut, " Kata Wakil Ketua DPRD Rohil, Drs Syarifuddin MM, Jumat (22/4/2016) di Bagansiapiapi

Menurutnya pihaknya memiliki bukti dari temuan yang didapatnya di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah.

Dengan langkah yang diambil oleh instansi terkait ini sangat dikhawatirkan akan terjadi mis komunikasi antar masyarakat setempat. Kenapa tidak, karena hal ini berhubungan dengan praktek pengutipan uang parkir terutama masyarakat yang bergantung hidup dengan hasil pengutipan biaya parkir. "Ingat, kepentingan masyarakat dan kelompok masyarakat Bagan Batu itu cukup besar, "ujar Syarifuddin sembari mengingatkan.

Dilanjutkan politisi PKB Rohil ini, Jika nantinya terjadi bentrok kepentingan antar kelompok ditengah masyarakat janganlah heran, karena penyebabnya adalah kecemburuan sosial. "Coba kita bayangkan, bakal terjadinya pemicu terjadinya kesenjangan sosial karena ada kelompok lain yang diberikan tugas untuk mengelola parkir. Bahkan jika hal ini berlangsung terus maka tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi bentrok fisik, "kata Syarifuddin.

"Itulah gunanya perda, jika memang ada langkah untuk menyerahkan kepada pihak ke tiga harus dilakukan komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu. Dengan begitu kita akan mendapatkan timbang saran yang lebih baik dalam meraub Pendapatan Asil Daerah (PAD) disektor pajak parkir, "pungkasnya. (Jul)