Masih tedapatnya Warga Rohil yang belum mendapatkan Rumah Layak Huni (RLH)  dan masih tinggal di Gubuk reot, menjadi pertanyaan besar Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohil

Bahkan Ketua Banggar DPRD Kabupaten Rohil Darwis Syam terkejut adanya pemeberitaaan tersebut tersebut di media. Padahal menurut Darwis Syam Pemerintah dan DPRD Rohil memprogramkan Rumah Layak Huni (RLH). Masing-masing Kepenghuluan/Kelurahan yang ada di Rohil mendapatkan jatah RLH tersebut

"Warga Desa Pedamaran itu tidak mendapatkan RLH, padahal setiap tahunya pemerintah ada Program RLH untuk masyarakat miskin, dan itu kan sudah sangat layak. kalo menurut saya itu merupakan kelalaian dari aparat desa setempat," Ungkapnya

Untuk tahun 2016 ini memang ada pengurangan jumlah RLH, namun demikian, pengurangan jumlah RLH itu, Akui Darwis, karena adanya program baru untuk mengentaskan kemiskinan yakni pembagian beras Raskin kepada masyarakat sasaran," terang Politis Partai Golkar ini.

Lanjut Darwis, sebenarnya persoalan RLH tersebut Perangkat desa yang lebih tau.hal tersebut di karenakan pendataan dan pengajuan masyarakat yang berhak mendapatkan RLH itu di lakukankan oleh aparatur desa.

"Setiap ada pengajuan RLH,pendataannya dari desa, desa yang lebih tau mana warganya yang harus menjadi prioritas. kalau Pemerintah hanya penerima laporan," jelasnya.

Darwis berharap kedepannya para aparat desa agar lebih jeli dalam mendata para warganya agar tidak ada lagi kejadian seperti yang di alami warga Pedamaran tersebut.apalagi tahun ini ada pengurangan RLH yang di alihkan Ke Beras Miskin (Raskin).

"Yang lebih bertanggung-jawab yang menyeleksinya. Itu adalah pihak yang lebih tahu kondisi masyarakatnya sendiri"pungkasnya Darwis Syam. (Jul)