www.transriau.com
12:34 WIB - Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau | 09:52 WIB - Pemprov Riau Terkesan Lambat Antisipasi Korban Kabut Asap | 05:53 WIB - Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan | 05:47 WIB - Sebanyak 45 Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2019-2024 Dilantik | 05:39 WIB - Anggota DPRD Kepulauan Meranti Periode 2019-2024 dilantik | 18:16 WIB - Galeri Foto Bupati dan Wakil Bupati Menghadiri Pelantikan Anggota DPRD Inhil Periode 2019-2024
  Selasa, 17 09 2019 | Jam Digital
Follow:
 
Akhirnya Ranperda Yayasan Sultan Dikembalikan ke Pemko Pekanbaru

Selasa, 08/11/2016 - 21:05:08 WIB
Pimpinan DPRD Pekanbaru dan Plt Walikota Pekanbaru Edwar Sanger, tandatangani pengembalian Ranperda Pendirian Yayasan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah, usai paripurna, Senin (7/11/2016)
TERKAIT:
 
  • Akhirnya Ranperda Yayasan Sultan Dikembalikan ke Pemko Pekanbaru
  •  

    DPRD Kota Pekanbaru akhirnya mengembalikan Ranperda Pendirian Yayasan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muhazzamsya ke Pemerintah Kota Pekanbaru. Keputusan tersebut tertuang dalam keputusan DPRD Kota Pekanbaru nomor : 24/DPRD/IX/2016, berkas pengembalian disampaikan secara langsung didalam rapat paripurna DPRD Kota Pekanbaru dan turut disaksikan Plt Walikota Pekanbaru Edward Sanger,Sekko Pekanbaru serta unsur Muspida.

    Pansus DPRD Pekanbaru akan mengembalikan Ranperda Pendirian Yayasan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah ke Pemko Pekanbaru dalam waktu dekat ini. Pengembalian ini disebabkan, karena terbentur aturan baru, mengenai wewenang penanganan sekolah menengah tingkat atas

    "Jadi, Ranperda ini tidak bisa kita lanjutkan pembahasannya. Tapi, pengembaliannya tetap melalui paripurna," kata Ketua Pansus Pendirian
    Yayasan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah DPRD Pekanbaru, Masni Erna Wati

    Meski demikian, lanjut Masni Erna, sebelum paripurna pengembalian dilaksanakan, pihaknya akan mengundang SKPD terkait, untuk memaparkan alasan rinci, kenapa Ranperda ini tidak bisa dilanjutkan. Karena biar bagaimana pun, jika tetap dipaksakan pembahasan dan pengesahannya nanti, tidak selaras dengan aturan yang paling tinggi, yakni undang-undang. "Kalau secara lisan sudah kita sampaikan ke Pemko," tambahnya

    Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sondia Warman SH MH, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono ST. Sementara itu, dari Pemko Pekanbaru dihadiri oleh Plt Walikota Pekanbaru Edwar Sanger.

    Wakil ketua Sondia Warman selaku pimpinan sidang mengatakan, Mengakui memang pihaknya di DPRD Kota Pekanbaru telah melakukan kajian dan analisis tentang Raperda Yayasan ini, bahkan sudah sampai kepengurusan Tinggi Pusat atau ke Dikti RI untuk melakukan konsultasi terkait Raperda Yayasan tersebut.

    "Karena Ranperda Pendirian Yayasan ini bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah maka usulan Pemko Pekanbaru terkait pendirian Yayasan  Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muhazzamsyah ke DPRD Kota Pekanbaru kita Kembalikan lagi ke Pemko" ungkap Sondia Warman Senin (7/11/2016)


    Pimpinan DPRD Pekanbaru dan Plt Walikota Pekanbaru Edwar Sanger, tandatangani pengembalian Ranperda Pendirian Yayasan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah, usai paripurna, Senin (7/11/2016)

    Dijelasakan Sondia Warman, terkait penarikan kembali Ranperda Pendirian Yayasan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah oleh Pemko ini setelah DPRD telah melakukan kajian dan meminta pendapat dengan Dirjendikti RI bahwasanya adanya aturan-aturan yang tidak memperbolehkan pemerintah daerah mendirikan perguruan tinggi.

    "Setelah kami di DPRD melakukan kajian dan meminta saran Dirjendikti RI, yang mengatakan adanya aturan-aturan tersebut sehingga mau tidak mau Pemko Pekanbaru harus menarik Ranperda tersebut. Kita bisa lihat salah satu kasus yang ada di Provinsi Riau, yaitu mulai dari Politeknik Bengkalis, Politeknik Kampar, dan Politeknik Rokan Hulu, semua ini sudah diambil alih oleh perguruan tinggi di pusat," katanya.

    Sementara itu, Plt Walikota Pekanbaru Edwar Sanger dalam paripurna tersebut mengucapkan terima kasih Pemko terhadap DPRD Kota Pekanbaru yang telah membahas dan menganalisis ranperda yang telah diajukan tersebut. Penarikan ranperda itu sendiri dilakukan, kata dia, karena tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

    "Ranperda Pendirian Yayasan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah ini Pemko tarik karena kami melihat adanya aturan-aturan yang lebih tinggi sehingga tidak boleh dilanggar dan Pemko taat akan hukum," katanya.

    Plt Walikota Pekanbaru, Edwar Sanger pada rapat paripurna menjelaskan, Karena Perda ini bertentangan dengan Undang-undang Peraturan Pemerintah  nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan Daerah. "Maka Saya atas nama Pemerintah kota Pekanbaru mengucapkan terima kasih kepada DPRD yang telah membahas, menganalisis dan menelaah terkait Ranperda Pendirian Yayasan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzamsyah," ujar Edwar Sanger.

    "Terima kasih kami ucapkan kepada anggota DPRD Kota Pekanbaru yang telah membahas dan menganalisis Ranperda yang kami diajukan," kata Pelaksana tuga (Plt) Wali Kota Pekanbaru Edwar Sanger, di Pekanbaru usai rapat paripurna penarikan kembali atas ranperda Kota Pekanbaru tentang Pendirian Yayasan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah oleh Pemko Pekanbaru di Pekanbaru

    Edwar menjelaskan penarikan ranperda itu sendiri dilakukan, setelah hasil analisanya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. "Ranperda Pendirian Yayasan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah kami tarik, karena terlihat adanya aturan-aturan yang lebih tinggi sehingga tidak boleh dilanggar dan Pemko taat akan hukum," katanya.

    [] Bertentangan dengan UU, Ranperda Yayasan Sultan Muhammad Ditarik

    DPRD Pekanbaru Senin (7/11/2016) melakukan rapat paripurna bersama dengan Pemko Pekanbaru, yang mana akhirnya memutuskan mengembalikan Ranperda Pendirian Yayasan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah.

    Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sondia Warman SH MH, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono ST. Sementara dari Pemko Pekanbaru langsung dihadiri oleh Plt Walikota Pekanbaru, Edwar Sanger dan Sekda Pekanbaru M Noer.

    Plt Walikota Pekanbaru, Edwar Sanger, mengucapkan rasa terimakasih Pemko terhadap DPRD Kota Pekanbaru yang telah membahas, menganalisis terhadap Ranperda yang telah diajukan tersebut. Penarikan Ranperda ini dilakukan karena tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yakni UU No 16 Tahun 2001, tentang Yayasan dan UU Pengelolaan Pendidikan.

    "Ranperda Pendirian Yayasan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah ini Pemko tarik karena kita melihat adanya aturan-aturan yang lebih tinggi sehingga tidak boleh dilanggar, dan Pemko taat akan hukum," katanya.

    Hasil gambar untuk ranperda Yayasan Sultan
    Suasana Rapat Paripurna Ranperda Pendirian Yayasan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah DPRD Pekanbaru Senin (7/11/2016)

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sondia Warman SH MH, saat ditemui seusai rapat paripurna mengatakan, terkait penarikan kembali Ranperda Pendirian Yayasan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah oleh Pemko ini setelah DPRD telah melakukan kajian dan meminta pendapat dengan Dirjendikti RI bahwasanya adanya aturan-aturan yang tidak memperbolehkan pemerintah daerah mendirikan Perguruan Tinggi.

    "Setelah kita di DPRD melakukan kajian dan meminta saran Dirjendikti RI, yang mengatakan adanya aturan-aturan tersebut, sehingga mau tidak mau Pemko Pekanbaru harus menarik Ranperda tersebut. Kita bisa lihat salah satu kasus yang ada di Provinsi Riau yaitu mulai dari Politeknik Bengkalis, Politeknik Kampar, dan Politeknik Rokan Hulu, semua ini sudah diambil alih oleh perguruan tinggi di pusat," pungkasnya. (Adv/trc)




     
    Berita Terkini:
  • Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau
  • Pemprov Riau Terkesan Lambat Antisipasi Korban Kabut Asap
  • Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan
  • Sebanyak 45 Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2019-2024 Dilantik
  • Anggota DPRD Kepulauan Meranti Periode 2019-2024 dilantik
  • Galeri Foto Bupati dan Wakil Bupati Menghadiri Pelantikan Anggota DPRD Inhil Periode 2019-2024
  • Bupati HM Wardan Hadiri Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Inhil Periode 2019-2024
  • Ribuan Mahasiswa Duduki Kantor DPRD Riau Protes Kabut Asap
  • Wardan Lantik Pengurus DKR Inhil Masa Khidmat 2019-2024
  • Bupati HM.Wardan Sambangi Posko Kesehatan Dampak Kabut Asap di Kecamatan Reteh
  • HM Wardan Resmikan Mushola RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang
  • Bupati Wardan Hadiri Istighosah Kubro dan Tablik Akbar
  • Wabup Inhil Ikuti Festival Subak Karang Asam dan Internasional Coconut Festival 2019
  • Bupati Inhil Hadiri Rakor Penanggulangan dan Pencegahan Karlahut Bersama Panglima TNI
  • Bupati Wardan Turun Langsung Padamkan Api dan Bagikan Masker Kepada Petugas
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    4 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    7 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    8 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    9 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
    10 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
     
    TRANS PILIHAN
    Selasa, 17/09/2019 - 12:34 WIB
    Bupati HM.Wardan Hadiri Rapat bersama Presiden RI, bahas Masalah Karlahut di Riau
    Kakanwil Kemenkum HAM Riau Letakan Batu Pertama Perluasan Kantor Imigrasi Tembilhan
    Bupati HM Wardan Hadiri Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota DPRD Inhil Periode 2019-2024
    Wardan Lantik Pengurus DKR Inhil Masa Khidmat 2019-2024
    Bupati HM.Wardan Sambangi Posko Kesehatan Dampak Kabut Asap di Kecamatan Reteh
    HM Wardan Resmikan Mushola RSUD Tengku Sulung Pulau Kijang
    Bupati Wardan Hadiri Istighosah Kubro dan Tablik Akbar
    Wabup Inhil Ikuti Festival Subak Karang Asam dan Internasional Coconut Festival 2019
    Bupati Inhil Hadiri Rakor Penanggulangan dan Pencegahan Karlahut Bersama Panglima TNI
    Bupati Wardan Turun Langsung Padamkan Api dan Bagikan Masker Kepada Petugas
    KUA PPAS APBD Inhil Tahun Anggaran 2020 Ditandatangani Sebesar Rp2,3 Triliun
    Dekranasda Inhil Ikuti Pameran Kriyanusa yang ditaja Dekranas Pusat
    Wabup Inhil Minta Penyaluran BPNT Tepat Sasaran
    Bupati HM.Wardan Jamu Tim Toga Dari Kementrian Kesehatan RI Makan Malam di Kediaman
    Bupati Menerima Kunjungan Dosen Universitas KH. Ahmad Dahlan Jogya Pengembangan Produk Kopra Putih
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved