www.transriau.com
19:34 WIB - Riau Raih Penghargaan Provinsi Informatif | 08:45 WIB - PTPN V Dorong Pemuda Siak Bangun Ekowisata Akselerasi Pemulihan Ekonomi | 19:23 WIB - Gubri Bersama PKK Riau Berikan Bantuan PMT Untuk Balita dan Ibu Hamil | 08:57 WIB - Pergub 19 Tahun 2021 Dibuat Sesuai Undang-undang Pers | 21:33 WIB - Gubri Tebar 6000 Ekor Benih Ikan Patin di Sungai Cipang Rohul | 21:28 WIB - Gugatan KSP Moeldoko Tidak Punya Legal Standing, Demokrat: Hukum Itu Akal Sehat
  Kamis, 28 Oktober 2021 | Jam Digital
Follow:
 
Kajati Riau Uji Sahih RUU Kejaksaan Bersama Pascasarjana UIR

Kamis, 01/10/2020 - 17:04:22 WIB
Kajati Riau Dr. Mia Amati saat memberi sambuatan di sesi penutupan FGD
TERKAIT:
 
  • Kajati Riau Uji Sahih RUU Kejaksaan Bersama Pascasarjana UIR
  •  

    PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi Riau bekerjasama dengan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menguji sahih Rancangan Undang Undang Perubahan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. FGD yang berlangsung selama empat jam lebih pada Rabu (30/09 2020) dibuka oleh Direktur PPs Prof Dr H Yusri Munaf SH, MHum dan menghadirkan Dr Muzakkir SH, MHum (Dosen Fakultas Hukum UII) sebagai pembicara utama.

    Turut dalam diskusi terbatas yang dipandu Dr Musa, SH, MH dan H Husnu Abadi, SH, MHum, PhD sejumlah dosen dan praktisi hukum. Antara lain Yusri Sabri SH, MH, Abdul Haris Rusli, SH, MH dan Toni Pribadi SH MH (Advokat/Peradi), Dr Zulkarnain Sanjaya, SH MH dan Dr Heni Susanto, SH, MH (Fakultas Hukum UIR), Dr Erdianto Effendi dan Dr Maxsasai Indra SH MH (Fak. Hukum Universitas Riau), Muhammad Darwis SH MH (UIN Susqa), Robert Libra SH MH (Fak. Hukum Unilak), Dr Irfan Ardiansyah SH MH (STIH Persada Bunda. Kajati Riau Dr Mia Amiati bersama Staf juga terlibat aktif menyimak jalannya FGD dari Kejaksaan Tinggi Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Sementara Rektor Prof Dr Syafrinaldi dan Dekan Fakultas Hukum UIR Dr Admiral SH MH juga melakukan hal sama melalui saluran youtube yang ditayang on live. 

    Dalam paparan bertajuk, 'Pengingsutan Paradigma Kewenangan Kejaksaan Dalam Ketentuan RUU Perubahan Kejaksaan RI' Muzakkir mengulas beberapa point terkait kewenangan jaksa. Seperti masalah independensi kejaksaan yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya, domonus litis, kejaksaan sebagai badan peradilan, 
    kejaksaan sebagai single prosecutors, kewenangan penyadapan dan pengawasan.

    Dalam pandangan Muzakkir, tidak ada perubahan secara total atas kewenangan jaksa dalam RUU Kejaksaan. Namun ia mengaku memberi attensi atas rancangan undang-undang itu karena masalah revisi ini terkait juga dengan Rancangan Undang Undang KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) dimana dirinya ikut serta dalam tim. 

    ''RUU KUHAP mau tidak mau menggeser sejumlah kewenangan kejaksaan yang menjadi bagian dari RUU Kejaksaan,'' kata ahli pidana UII Yogyakarta itu.

    Ia kemudian merujuk kepada Pasal 24 UUD 1945 terutama terkait dengan kewenangan kekuasaan kehakiman. Menurutnya, kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD 1945 diatasi oleh dua lembaga tinggi, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jaksa merupakan supporting dari kekuasaan kehakiman yang separoh bodynya ada di kekuasaan kehakiman dan separoh lainnya berada di eksekutif. ''Ketika jaksa menjalankaan kekuasaan di peradilan maka itu berarti ia menjalani kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif,'' tukas Muzakkir.

    Konsekuensinya jaksa harus menundukkan diri kepada Pasal 24 UUD 1945, yakni merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Merdeka dari kekuasaan manapun. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Ia tidak tunduk kepada atasan dan harus bekerja secara profesional sebagai jaksa penuntut umum. Serta pro pada penegakan hukum.

    Sebagai penuntut, Muzakkir menyatakan, Jaksa memiliki karakter sama seperti hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Ia bertugas mensuplay material perkara kepada peradilan, dan mensandarkan tuntutannya kepada 'Demi Ketuhanan Yang Maha Esa'. ''Output dari tuntutan jaksa harus menjadi input bagi peradilan,'' ucap Muzakkir.

    Muzakkir lalu mengulas sejumlah pergeseran kewenangan kejaksaan yang terdapat RUU. Hal senada disampaikan peserta FGD. Abdul Harris Rusli, misalnya, sependapat bila jaksa adalah penuntut tunggal. Tetapi ia tidak setuju dengan materi RUU yang juga memberi jasa hukum kepada jaksa. Ini berbeda dengan kewenangan jaksa sebagai pengacara negara. ''Soal penahanan, kami minta supaya kewenangannya diberikan kepada hakim. Bukan kepada jaksa. Sebab penahanan itu merupakan perampasan hak seseorang, dan hal tersebut hanya dapat diberikan kewenangannya kepada hakim,'' ucap Advokat Haris.

    Begitupun Zulkarnain Sanjaya. Selain menyoroti masalah keadilan retributif yang telah bergeser ke keadilan restoratif, Dosen Fakultas Hukum UIR ini mengusulkan perlunya dipertimbangkan kembali pemberian kewenangan penyadapan kepada jaksa. Sebab masalah ini terkait dengan hak asasi manusia. ''Jaksa harus tetap profesional bertugas, jangan sampai pelaksanaan tugasnya melanggar hukum,'' imbuh Zulkarnain.

    Direktur PPs UIR Prof Yusri Munaf mengatakan, semua pemikiran yang berkembang selama FGD akan menjadi masukan untuk pembahasan perubahan RUU Kejaksaan. ''Ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai akademisi dan penegak hukum dalam memberi pemikiran terbaik bagi bangsa dan negara,'' kata Yusri Munaf. rls



     
    Berita Terkini:
  • Riau Raih Penghargaan Provinsi Informatif
  • PTPN V Dorong Pemuda Siak Bangun Ekowisata Akselerasi Pemulihan Ekonomi
  • Gubri Bersama PKK Riau Berikan Bantuan PMT Untuk Balita dan Ibu Hamil
  • Pergub 19 Tahun 2021 Dibuat Sesuai Undang-undang Pers
  • Gubri Tebar 6000 Ekor Benih Ikan Patin di Sungai Cipang Rohul
  • Gugatan KSP Moeldoko Tidak Punya Legal Standing, Demokrat: Hukum Itu Akal Sehat
  • Pansel Serahkan Nama-Nama Calon Komisioner KIP dan KPID ke DPRD Riau
  • UIR Kuasai Dua Nomor di Kompetisi EA V LLDIKTI X
  • Mahasiswa FEB UIR Dwi Angga Sumbang Emas di Cabor Anggar PON XX Papua
  • Setoran Hulu Migas Rp136,8 Triliun, Lebihi Target APBN
  • Gubri Tunjuk Suhardiman Amby Plt. Bupati Kuansing
  • Kepengurusan PORDI Riau Terbentuk, Zulmansyah ditunjuk Sebagai Ketua
  • Gubri dan Wagubri Resmikan Jembatan Sei Siasam Rohul
  • FKPMR Dukung Riau Istimewa
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    7 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    8 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Minggu, 01/08/2021 - 00:00 WIB
    Afrizal Sintong Terima Mandat Ketua DPD II Golkar Rohil
    Cegah Karhutla di Masa Pandemi
    PT RAPP Luncurkan Inovasi Holistik Program Desa Bebas Api di Siak
    Logo HUT Riau-64 Penuh Makna
    Memulai Karir di Pemerintah dari Penghulu
    Afrizal Sintong, Bupati Baru Rokan Hilir
    Gubernur Riau Siapkan Ruang Isolasi Mandiri Pasien COVID-19 di Asrama Haji
    Sukseskan Vaksinasi Gotong Royong, RAPP Dukung Pemulihan Ekonomi Sektor Hutan Tanaman Industri
    Puluhan Karangan Bunga Berdatangan ke Sekretariat DPC Demokrat Pekanbaru
    Santer Isu Bakal Bertarung di Pilwako, Dua Anggota DPRD Riau Terlihat Hadiri Festival Rebana
    Agung Nugroho Tegaskan Seluruh Anggota Fraksi Demokrat DPRD Riau Dukung AHY
    BASAMO MAMBOLO NAGOGHI
    HUT Ke-71 Kabupaten Kampar Momentum Sejahterakan Masyarakat
    Kiprah Wartawan di Tengah Pandemi
    Virus Hoax Vs Virus Covid
    Ade Hartati: Vaksin Aman dan Tidak Ada Masalah Untuk Tubuh
    Kabinet Jokowi - Ma'aruf Amin di Reshuffle
    Enam Wajah Baru Menjadi Anggota Kabinet Indonesia Maju
    Bupati Terpilih Kabupaten Pelalawan Zukri Bersama Wakilnya Kunjungi Kediaman HM Harris
    Yulisman dan Agung Nugroho Resmi dilantik sebagai Pimpinan DPRD Riau
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved