www.transriau.com
16:05 WIB - Sempena HUT ke 18, PD Tuah Sekata Berbagi Rezeki Dengan Masyarakat | 13:59 WIB - Unggah Karikatur Bernada Fitnah di Medsos, Demokrat Riau Laporkan Wamendes PDTT ke Polda Riau | 00:00 WIB - Afrizal Sintong Terima Mandat Ketua DPD II Golkar Rohil | 22:47 WIB - PTPN V Buka Akses Jalan Penghubung 11 Desa di Indragiri Hulu | 17:04 WIB - Zukri Lantik 183 Pejabat Eselon III dan IV | 11:15 WIB - RS Banyak Penuh, Kadiskes Tak Bisa Carikan Solusi
  Rabu, 04 08 2021 | Jam Digital
Follow:
 
Kajati Riau Uji Sahih RUU Kejaksaan Bersama Pascasarjana UIR

Kamis, 01/10/2020 - 17:04:22 WIB
Kajati Riau Dr. Mia Amati saat memberi sambuatan di sesi penutupan FGD
TERKAIT:
 
  • Kajati Riau Uji Sahih RUU Kejaksaan Bersama Pascasarjana UIR
  •  

    PEKANBARU - Kejaksaan Tinggi Riau bekerjasama dengan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menguji sahih Rancangan Undang Undang Perubahan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. FGD yang berlangsung selama empat jam lebih pada Rabu (30/09 2020) dibuka oleh Direktur PPs Prof Dr H Yusri Munaf SH, MHum dan menghadirkan Dr Muzakkir SH, MHum (Dosen Fakultas Hukum UII) sebagai pembicara utama.

    Turut dalam diskusi terbatas yang dipandu Dr Musa, SH, MH dan H Husnu Abadi, SH, MHum, PhD sejumlah dosen dan praktisi hukum. Antara lain Yusri Sabri SH, MH, Abdul Haris Rusli, SH, MH dan Toni Pribadi SH MH (Advokat/Peradi), Dr Zulkarnain Sanjaya, SH MH dan Dr Heni Susanto, SH, MH (Fakultas Hukum UIR), Dr Erdianto Effendi dan Dr Maxsasai Indra SH MH (Fak. Hukum Universitas Riau), Muhammad Darwis SH MH (UIN Susqa), Robert Libra SH MH (Fak. Hukum Unilak), Dr Irfan Ardiansyah SH MH (STIH Persada Bunda. Kajati Riau Dr Mia Amiati bersama Staf juga terlibat aktif menyimak jalannya FGD dari Kejaksaan Tinggi Riau di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Sementara Rektor Prof Dr Syafrinaldi dan Dekan Fakultas Hukum UIR Dr Admiral SH MH juga melakukan hal sama melalui saluran youtube yang ditayang on live. 

    Dalam paparan bertajuk, 'Pengingsutan Paradigma Kewenangan Kejaksaan Dalam Ketentuan RUU Perubahan Kejaksaan RI' Muzakkir mengulas beberapa point terkait kewenangan jaksa. Seperti masalah independensi kejaksaan yang harus bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya, domonus litis, kejaksaan sebagai badan peradilan, 
    kejaksaan sebagai single prosecutors, kewenangan penyadapan dan pengawasan.

    Dalam pandangan Muzakkir, tidak ada perubahan secara total atas kewenangan jaksa dalam RUU Kejaksaan. Namun ia mengaku memberi attensi atas rancangan undang-undang itu karena masalah revisi ini terkait juga dengan Rancangan Undang Undang KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) dimana dirinya ikut serta dalam tim. 

    ''RUU KUHAP mau tidak mau menggeser sejumlah kewenangan kejaksaan yang menjadi bagian dari RUU Kejaksaan,'' kata ahli pidana UII Yogyakarta itu.

    Ia kemudian merujuk kepada Pasal 24 UUD 1945 terutama terkait dengan kewenangan kekuasaan kehakiman. Menurutnya, kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD 1945 diatasi oleh dua lembaga tinggi, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jaksa merupakan supporting dari kekuasaan kehakiman yang separoh bodynya ada di kekuasaan kehakiman dan separoh lainnya berada di eksekutif. ''Ketika jaksa menjalankaan kekuasaan di peradilan maka itu berarti ia menjalani kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif,'' tukas Muzakkir.

    Konsekuensinya jaksa harus menundukkan diri kepada Pasal 24 UUD 1945, yakni merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Merdeka dari kekuasaan manapun. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Ia tidak tunduk kepada atasan dan harus bekerja secara profesional sebagai jaksa penuntut umum. Serta pro pada penegakan hukum.

    Sebagai penuntut, Muzakkir menyatakan, Jaksa memiliki karakter sama seperti hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Ia bertugas mensuplay material perkara kepada peradilan, dan mensandarkan tuntutannya kepada 'Demi Ketuhanan Yang Maha Esa'. ''Output dari tuntutan jaksa harus menjadi input bagi peradilan,'' ucap Muzakkir.

    Muzakkir lalu mengulas sejumlah pergeseran kewenangan kejaksaan yang terdapat RUU. Hal senada disampaikan peserta FGD. Abdul Harris Rusli, misalnya, sependapat bila jaksa adalah penuntut tunggal. Tetapi ia tidak setuju dengan materi RUU yang juga memberi jasa hukum kepada jaksa. Ini berbeda dengan kewenangan jaksa sebagai pengacara negara. ''Soal penahanan, kami minta supaya kewenangannya diberikan kepada hakim. Bukan kepada jaksa. Sebab penahanan itu merupakan perampasan hak seseorang, dan hal tersebut hanya dapat diberikan kewenangannya kepada hakim,'' ucap Advokat Haris.

    Begitupun Zulkarnain Sanjaya. Selain menyoroti masalah keadilan retributif yang telah bergeser ke keadilan restoratif, Dosen Fakultas Hukum UIR ini mengusulkan perlunya dipertimbangkan kembali pemberian kewenangan penyadapan kepada jaksa. Sebab masalah ini terkait dengan hak asasi manusia. ''Jaksa harus tetap profesional bertugas, jangan sampai pelaksanaan tugasnya melanggar hukum,'' imbuh Zulkarnain.

    Direktur PPs UIR Prof Yusri Munaf mengatakan, semua pemikiran yang berkembang selama FGD akan menjadi masukan untuk pembahasan perubahan RUU Kejaksaan. ''Ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai akademisi dan penegak hukum dalam memberi pemikiran terbaik bagi bangsa dan negara,'' kata Yusri Munaf. rls



     
    Berita Terkini:
  • Sempena HUT ke 18, PD Tuah Sekata Berbagi Rezeki Dengan Masyarakat
  • Unggah Karikatur Bernada Fitnah di Medsos, Demokrat Riau Laporkan Wamendes PDTT ke Polda Riau
  • Afrizal Sintong Terima Mandat Ketua DPD II Golkar Rohil
  • PTPN V Buka Akses Jalan Penghubung 11 Desa di Indragiri Hulu
  • Zukri Lantik 183 Pejabat Eselon III dan IV
  • RS Banyak Penuh, Kadiskes Tak Bisa Carikan Solusi
  • Agung Nugroho Minta Pemprov dan Pemko Segera Bangun RS Darurat Sebanyak-banyaknya
  • Sebanyak 15 Desa di Pelalawan Ikut Program Desa Bebas Api
  • Wabup Rohil Sulaiman Minta Persoalan Gaji Nakes Tertunggak Segera dibayarkan
  • Pemprov Riau Usulkan Pembangunan Strategis ke Pemerintah Pusat
  • Bupati Rohil Afrizal Serahkan Bantuan Sosial Tunai dan Beras Miskin
  • Erik Oktavianda Jabat Kabag Umum Sekretariat DPRD Riau
  • PT RAPP Luncurkan Inovasi Holistik Program Desa Bebas Api di Siak
  • Gubri Sampaikan Poin Dasar Perlu dilakukan Perubahan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024
  • Bank Riau Kepri dan Prmkab Siak Teken Kesepahaman Jasa Perbankan
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    3 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    4 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    5 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    6 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    7 Advetorial Pemprov Riau
    Pemprov Riau Akan Bangun 2000 RLH di Tahun 2016
    8 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Kodim 0314/Inhil Gelar Lomba Cerdas Cermat Bela Negara (LCCBN)
     
    TRANS PILIHAN
    Minggu, 01/08/2021 - 00:00 WIB
    Afrizal Sintong Terima Mandat Ketua DPD II Golkar Rohil
    Cegah Karhutla di Masa Pandemi
    PT RAPP Luncurkan Inovasi Holistik Program Desa Bebas Api di Siak
    Logo HUT Riau-64 Penuh Makna
    Memulai Karir di Pemerintah dari Penghulu
    Afrizal Sintong, Bupati Baru Rokan Hilir
    Gubernur Riau Siapkan Ruang Isolasi Mandiri Pasien COVID-19 di Asrama Haji
    Sukseskan Vaksinasi Gotong Royong, RAPP Dukung Pemulihan Ekonomi Sektor Hutan Tanaman Industri
    Puluhan Karangan Bunga Berdatangan ke Sekretariat DPC Demokrat Pekanbaru
    Santer Isu Bakal Bertarung di Pilwako, Dua Anggota DPRD Riau Terlihat Hadiri Festival Rebana
    Agung Nugroho Tegaskan Seluruh Anggota Fraksi Demokrat DPRD Riau Dukung AHY
    BASAMO MAMBOLO NAGOGHI
    HUT Ke-71 Kabupaten Kampar Momentum Sejahterakan Masyarakat
    Kiprah Wartawan di Tengah Pandemi
    Virus Hoax Vs Virus Covid
    Ade Hartati: Vaksin Aman dan Tidak Ada Masalah Untuk Tubuh
    Kabinet Jokowi - Ma'aruf Amin di Reshuffle
    Enam Wajah Baru Menjadi Anggota Kabinet Indonesia Maju
    Bupati Terpilih Kabupaten Pelalawan Zukri Bersama Wakilnya Kunjungi Kediaman HM Harris
    Yulisman dan Agung Nugroho Resmi dilantik sebagai Pimpinan DPRD Riau
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved