Pembangunan Infrastruktur Tidak Merata, Menimbulkan Dampak Kesenjangan Sosial
Selasa, 21/06/2022 - 20:11:29 WIB
Kondisi jalan di Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. (FOTO: detik.com)
TERKAIT:
PEKANBARU - Kesenjangan infrastruktur antar wilayah dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah. Dalam konteks Indonesia, isu tersebut menarik untuk dikaji, terlebih pemerintah saat ini tengah gencar mendorong pembangunan infrastrutur di berbagai wilayah di Indonesia.
Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. kesenjangan sosial disebut juga ketimpangan sosial karena ketidakseimbangan masyarakat sehingga terlihat perbedaan yang mencolok.
Kesenjangan sosial masuk dalam masalah sosial yang berdampak pada konflik. Tidak hanya dari segi ekonomi, konflik bisa karena masalah hukum, pelayanan publik, birokrasi, pendidikan, agama dan suku
Ketimpangan sosial ini mengakibatkan ketidak adilan dan kedudukan di lingkungan masyarakat. Perbedaan mencolok ada pada kemampuan finansial dan status sosial masyarakat yang tinggal di lingkungan tertentu.
Penyebab kesenjangan sosial ekonomi karena pendidikan, demografi, kurangnya lapangan kerja, perbedaan status sosial, dan kemiskinan. Salah satu faktor terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi adalah kekuatan sumber daya alam yang ada di daerah-daerah.
Sebab, tingkat ekonomi suatu daerah dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alamnya selain dapat dimanfaatkan untuk memajukan ekonomi bersama.
Globalisasi juga bisa menciptakan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Kesenjangan tersebut muncul ketika sebagian masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan adanya globalisasi.
Sehingga mereka akan tertinggal dan tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan.Kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor penting terjadinya kesenjangan sosial. Sebab dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menciptakan kesenjangan di lapisan masyarakat.
Misalnya, kesenjangan di bidang program transmigrasi. Beberapa faktor yang mendorong perubahan ketimpangan di Indonesia, salah satunya adalah perbedaan pembangunan infrastruktur antar wilayah. Sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi, infrastruktur berperan signifikan dalam pengembangan wilayah.
Beberapa fakta empiris menunjukkan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur di suatu wilayah berjalan seiring dengan perkembangan ekonominya (Calderón & Servén, 2004; Démurger, 2001; Maryaningsih, Hermansyah, & Savitri, 2014).
Perkembangan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling tergantung satu sama lain. Ketimpangan pembangunan infrastruktur yangterjadi juga akan berperan terhadap kesenjangan.
Pembangunan ekonomi yang berujung pada ketimpangan kesejahteraan antarwilayah (Démurger, 2001; Fan & Chan-Kang, 2008; Surd, Kassai, & Giurgiu, 2011; Warr, Menon, & Rasphone, 2015).
Indeks Williamson dan coefficient variation (CV) merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan ekonomi antar provinsi di Indonesia. Pada Indeks Williamson, jika angka indeks mendekati angka nol, maka tingkat ketimpangan semakin kecil.
Sebaliknya, jika angka indeks mendekati angka satu, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi. Fakta ini menyarankan kepada pemerintah untuk mengakselerasi program-program pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Dengan demikian, proses pembangunan yang terjadi tidak hanya bias pada wilayah yang sudah maju saja, tetapi juga pada wilayah-wilayah lainnya yang dianggap masih tertinggal.
Peranan infrastruktur sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai efek pengganda dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengakselerasi program-program pemerataan pembangunan secara proposional di seluruh wilayah. Dengan demikian, proses pembangunan yang terjadi tidak hanya bias pada wilayah yang sudah maju saja, tetapi juga pada wilayahwilayah lainnya yang dianggap masih tertinggal.
Infrastruktur diyakini dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi nasional dan memperbaiki tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah dampak yang disebabkan oleh pembangunan infrasturuktur yang tidak merata menimbulkan kesenjangan sosial yang merupakan sesuatu yang buruk, sehingga dampak yang dihasilkan juga buruk untuk kesejahteraan warga masyarakat khususnya bagi para pengangguran dan orang yang kurang mampu sehingga pendapatan Negara sudah pasti akan sangat rendah hal ini disebabkan kurangnya daya beli masyarakat karena mereka tidak memliki pendapatan yang tetap dan sesuai dengan UMR.
Sehingga akan memimbulkan banyak kasus kejahatan, tingginya kasus kejahatan yang terjadi sebanding dengan tingginya tingkat kesenjangan sosial yang terjadi hal ini tidak hubungannya dengan permasalahan ekonomi dan keuangan.
Solusi agar dalam mengatasi pembangunan infrasturuktur yang tidak merata sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial, seperti pemerintah harus fokus untuk mendorong peningkatan dan juga memperbaiki infrastruktur negara, terlebih untuk desa-desa yang miliki kondisi geografis yang tidak menguntungkan, pemerintah juga harus perlu memprioritaskan akses pendidikan serta informasi dan kesehatan di desa, pemerintah juga seharusnya memberikan modal kepada yang masyarakat dan desa untuk mereka agar memiliki pendapatan atau penghasilan lain agar dapat mengurangi pengangguran dan dengan bantuan tersebut masyarakat dapat memdirikan usaha sendiri. Serta pihak pemerintah harus aktif dalam melakukan segregasi pada masyarakat desa.
Contoh Kesenjangan Sosial yakni kurangnya fasilitas umum yang bisa membantu orangorang disabilitas, misal sarana transportasi dan jalan. Standar pendidikan tinggi bisa berpengaruh pada kualitas pendidikan di berbagai daerah yang tidak merata. Hukum dan pengadilan lebih memihak kalangan atas dibandingkan kelas bawah.
Serta Di kuantan Singingi masih ada pembangunan yang belum merata, Sejumlah daerah di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) sudah cukup baik tetapi masih ada beberapa daerah kurang dari kemajuan pembangunan infrastruktur. Itu karena selama ini hanya dibagian perkotaan yang dibangun. Sedangkan wilayah terluar masih terisolir.
Sejumlah infrastruktur jalan yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat terabaikan. Itu karena para korban politik demokrasi yang telah dilaksanakan. Sehingga cita-cita otonomi belum sepenuhnya tercapai dan belum berdampak langsung terhadap kemajuan suatu daerah dan perekonomian masyarakat kelas bawah.
Salah satu contoh yang bisa dilihat secara langsung saat ini di kawasan Baserah, Kecamatan Kuantan Hilir, adalah akses jalan dari Ibu Kota Baserah ke sejumlah kawasan Baserah bagian utara. Begitu juga dengan jalan yang menghubungkan Desa Teratak Baru Gunung Melintang dan sebagainya, masih belum dilakukan pembangunan daerah.
Jalan tersebut merupakan jalan penghubung antar kecamatan di bagian utara kota, banyak penduduk yang tinggal di kawasan tersebut, setiap hari melewti jalan yang lumpur dan jika di musim panas banyak kabut tebal debu.
Begitu pula dengan masyarakat yang sebenarnya adalah petani dan sangat membutuhkan fasilitas jalan umum. Keluhan mereka yang berada dan pengguna jalan yang penuh debu atau masih ada beberapa lumpur selalu menjadi perbincangan di media sosial dan dari bibir publik.
Kedepannya diharapkan ada program pembangunan daerah yang lebih terarah dalam rangka mewujudkan Kuansing Sejahtera, agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.
Ini merupakan jalan akses antar desa kawasan di trans, mulai dari daerah Singing Hilir dan Sentajo raya kondisinya rusak, jalan berlumpur becek dan berlobang apalagi pada musim hujan. Lalu jalan yang sudah diaspal sebelumnya kini sudah terlihat hancur.
Sehingga bagiwarga masyarakat yang melewati jalan kawasan trans tersebut sangat merasakan dampak yang tidak enak dan susah untuk dilewati karena treknya itu lumpur becek dan berlobang.*
Penulis: Yusmi Lestari Mahasiswa UIN Susqa Riau, Jurusan Ilmu Administrasi Negara