Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pelalawan melakukan evaluasi dan pembenahan berbagai inovasi peningkatan layanan government to government yakni antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan government to public antara Pemkab dan masyarakat.
Diskominfo sudah melakukan pertemuan dan rapat bersama pakar Informasi dan Teknologi (IT) untuk merumuskannya sehingga disepakati topologi yang cocok untuk diterapkan menjadi skala prioritas.
Hal ini disampaikan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Hendri Gunawan di dampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Infrasruktur dan Layanan E-Govenment Saud Abdillah dan Fungsional Pranata Komputer Baihaqi Rahmat, ST di ruang kerjanya, Senin (25/2/2109).
“Kita akan merubah konsep pola jaringan lama yang tidak terkoneksi langsung ke Diskominfo menjadi terkoneksi .progress terkoneksi antar OPD diperkirakan selesai bulan maret dan untuk Kecamatan se Kabupaten Pelalawan dalam tahun ini juga disesuaikan dengan anggaran,” Jelas Hendri
Mantan Kepala Bagian Humas DPRD Pelalawan ini menambahkan Diskominfo adalah sebagai leading sektor Informasi dan Teknologi (IT) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, oleh karenanya ia menghimbau kepada OPD agar berkonsultasi kepada pihak Diskominfo sekiranya memang ada pembuatan aplikasi, kalau mereka (OPD. Red) memiliki keterbatasan anggaran bisa di serahkan kepada Diskominfo karena kita punya tim IT meliputi bidang jaringan, database, website dan program aplikasi.
Hendri melanjutkan peningkatan layanan publik saat ini lebih diarahkan untuk pemanfaatan teknologi. Sehingga semua layanan kepada masyarakat bisa lebih mudah dan cepat.
”Kami mengharapkan dukungan dan kerjasama semua pihak agar maksud dan tujuan tercapai untuk mewujudkan arti sebenarnya smart city. Mulai tahun 2020 mendatang, belanja internet akan dipusatkan ke Diskominfo. Ini juga bentuk efisiensi belanja internet yang terpusat kemudian harganya lebih murah dan bisa lebih cepat," Terang Hendri.
Diskominfo akan mengumpulkan semua server yang tersebar di OPD untuk ditempatkan di Diskominfo agar lalu lintas jaringan data dan internet terkelola dengan baik.
Selain itu sebagai tindak lanjut arahan KPK semua jenis layanan aplikasi sudah harus terintegrasi. Untuk smart city sendiri akan di lakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali yang merupakan program Grup Kompas Media, Kemendagri, Kementrian PUPR , Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kantor Staff Presiden.
'Untuk bobot Smart City Pelalawan peringakat 20 dengan 4 kriteria penilaian baseline, output, outcome dan impact. Sementara untuk inprovement masuk peringkat 4 . Kabupaten Pelalawan adalah satu dari 25 Kabupaten/Kota yang terpilih menjadi batch pertama menuju gerakan smart city,” tutupnya. (Edi)
