Dalam acara hearing antara management PT APR dengan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan terungkap bahwa perusahaan tersebut tidak terbuka dalam perekrutan tenaga kerja. 

Rapat dengar pendapat antara Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yang diwakili dari Komisi I, II dan III dengan pihak PT APR yang juga dari management PT RAPP dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Syafrizal, pada hari Senin, (16/3/2020).

Menurut Syamsul Alam yang mewakili Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan, sesuai Kepres No 4 tahun 1980 bahwa perusahaan wajib lapor lowongan pekerjaan dan inilah yang tidak dilaporkan management PT.  Asia Pacific Rayon (APR).

Ditempat yang sama Firdaus salah satu perwakilan APR yang hadir mengatakan sampai saat ini tenaga kerja PT APR yakni 574 orang dan yang ber-KTP Pelalawan berjumlah 161 orang dan sisanya yang 413 orang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, jadi keterwakilan tenaga kerja lokal sebanyak 28 persen. 

Sejumlah anggota DPRD yang hadir mempertanyakan kecilnya persentase tenaga kerja lokal diantaranya Syafrizal,  Baharrudin,  Nazaruddin Arnas,  Abdullah dan Sozifao Hia menyayangkan dan menyesalkan karena hanya 28% tenaga kerja lokal. 

"Kenapa tidak kebalikannya tenaga kerja lokal yang direkrut, kita berharap angka 72 persen tenaga kerja lokal yang direkrut" ujar Abdullah.

Abdulah juga berharap perusahan melibatkan putra/putri tempatan yang ber-ktp Pelalawan dalam program - program yang menyiapkan calon pimpinan di perusahaan tersebut. Sehingga 5 atau 10 tahun kedepan akan ada maneger di APRIL Group yang merupakan putra/putri asli kelahiran dari Kabupaten Pelalawan. 

Sementara Nazaruddin Arnas mengatakan agar managemen APR,  mengakui kalau dalam rekrutmen tenaga kerja tidak terbuka.

"Saya ingin APR sportif,  saya yakin kalau ini terbuka dan transparan sesuai aturan yang ada. Apalagi kalau hanya tiga poin perihal test rekrutmen. Saya yakin anak daerah ini banyak yang diterima bekerja, " ujarnya. 

Wan Muhamad Jack Anza Deputi Maneger Sosial Capital RAPP mengatakan kedepan APR akan membuka line 2 dan line 3 dan akan sampai 1800 tenaga kerja, artinya akan membutuhkan 1226 tenaga kerja lagi. Menanggapi hal tersebut anggota dewan yang hadir berharap agar lebih banyak menerima tenaga kerja lokal. 

Seusai acara rapat dengar pendapat tersebut, Syafrizal Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan kepada sejumlah wartawan mengatakan terkait tenaga kerja kedepannya APR harus merubah pola rekrutmen,  yang selama ini menurut kami mengabaikan tenaga kerja lokal. 

"Kami akan tunggu berubah atau tidaknya dalam penerimaan tenaga kerja lokal, jika tidak ada perubahan kami akan penggil kembali managemen PT APR " ujarnya. (Tom)