Keberhasilan Pemerintah Kepulauan Meranti dalam mengolah lahan Gambut dengan berbagai tanaman perkebunan seperti Sagu, Kelapa dan Kopi menjadi sorotan dunia. Hal itu pula yang mendasari Badan Restorasi Gambut (BRG) RI, selalu melibatkan Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menjadi pembicara dalam seminar Nasional maupun Internasional tentang Gambut, seperti yang digelar saat ini acara diskusi Internasional Lahan Gambut, yang dihadiri oleh para Pakar dan Peneliti Gambut Dunia, di Ballroom Hotel Aston, Batam, Senin (12/11/2018).

Hadir dalam acara itu Kepala Badan Restorasi Gambut Ir. Nazir Fuad, M.Sc, Deputy I BRG RI Dr. Haris Gunawan, Ketua Masyarakat Lahan Gambut Internasional Prof. Gerald Schmilewski, Peneliti Hutan dan Lingkungan Hidup Badan Pengembangan dan Inovasi Dr. Agus Justianto, serta puluhan Akademisi serta Peneliti Lahan Gambut Internasional.

Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, selaku pembicara pada kesempatan itu mengangkat tema "Tantangan Dalam Mengelola Ekosistem Gambut dalam Perspektif Lokal". 

Pemkab Meranti terus berupaya melestarikan Ekosistem Gambut seluas 80 persen dari total wilayah Meranti dengan berbagai tantangan seperti rentan terhadap kebakaran lahan, abrasi ombak laut dan cukup susahnya memanfaatkan lahan gambut untuk pengembangan tanaman pertanian perkebunan.

Sehingga berkat strategi dan keuletan masyarakat yang didukung penuh  Pemerintan Daerah dapat menjadikan Lahan Gambut sebagai potensi daerah yang mampu mendukung kearifan lokal. 

Salah satunya dalam pengembangan Sagu, Kelapa dan Kopi yang menjadi andalan Meranti sejak dahulu.

Saat ini hasil perkebunan sagu di Meranti memiliki kualitas premium atau yang terbaik didunia, luas Kebun Sagu di Meranti hampir mencapai 50 ribu Ha, dengan total produksi 276 ribu Ton pertahun.

Dari hasil produksi itu Meranti menyuplai hampir 90 persen kebutuhan Sagu Nasional, sebagian hasil produksi Sagu Meranti berupa tepung diekspor ke Cirebon dan Manca Negara seperti Jepang, Malaysia dan Singapura. Selain itu, Sagu Meranti ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian terbesar masyarakat Meranti.

Pemerintah sangat konsen terhadap pelestarian ekosisten Gambut itu, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat Kanalisasi atau sekat kanal yaitu mengendapkan air disuatu kolam atau wadah penampungan untuk dialiri ke ekosistem lahan gambut agar tetap basah dan terbebas dari kebakaran. 

Ditambahkannya sejak sistem ini diterapkan, jumlah kebakaran hutan dan lahan gambut di Meranti berhasil ditekan dengan drastis, dari ribuan hektar sampai menimbulkan bencana kabut asap ditahun 2016 menjadi ratusan hektar

Selain itu, dalam pelestarian Ekosistem gambut diwilayah pinggir pantai, pemerintan daerah bersama masyarakat terus menggalakan penanaman mangrove dan upaya ini menjadi salah satu yang paling efektif dan efisien dalam menyelamatkan bibir pantai Meranti dari ancaman abrasi.

Upaya yang dilakukan Pemkab Meranti dalam memanfaatkan dan melestarikan Ekosistem Gambut dihadapan para Pakar dan Ahli Lingkungan Gambut Dunia mendapat apresiasi dari para peserta diskusi.

Hal ini diakui Deputy IV Bidang Penelitian dan Pengembangan BRG RI, Prof. Dr. Haris Gunawan, dalam acara ramah tamah BRG RI bersama Pemda Meranti sempena kegiatan Tropical Peatland Roundtable Discussion, di Ballroom Hotel Grand Meranti, Selatpanjang, Rabu (14/11/2018).

"Kepulauan Meranti merupakan daerah yang paling cocok menjadi pusat penelitian gambut," Kata Prof. Dr. Haris Gunawan

Lebih jauh dikatakan Haris, BRG RI menjadikan Kepulauan Meranti sebagai Pusat Laboratorium Penelitian Gambut Dunia, seperti saat ini dengan memfasilitasi para Pakar Lingkungan dan Gambut dunia yang berasal dari 10 negara untuk mengunjungi 3 Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur yakni Desa Tj. Sari, Desa Lukun dan Desa Sungai Tohor.

Penelitian tersebut merupakan kegiatan Internasioal yang digelar oleh BRG RI bekerjasama dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang baru saja melounching pusat penelitan Gambut.

Hal itu jelas dibunyikan dalam Kepres yang menyebutkan 4 daerah di Indonesia sebagai daerah prioritas penelitian gambut, yakni Provinsi Riau dipusatkan di Meranti, 1 di Provinsi Kalimantan Tengah dan 2 di Provinsi Sumatera Selatan.

Dikatakan Harris dipilihnya Meranti sebagai pusat penelitian gambut, salah satunya untuk mendorong masyarakat di Kepulauan Meranti lebih bersemangat mengembangkan lahan gambut

Selanjutnya dihadapan para pakar lingkungan dan jajaran pejabat dilingkungan Pemkab Meranti, Haris berharap dengan adanya kegiatan ini dan berkat dukungan semua pihak, cita-cita BRG untuk menjadikan Kabupaten termuda di Riau ini sebagai pusat Laboratorium Gambut Internasional dapat terwujud.

"Semoga apa yang kita cita-citakan bersama menjadi Meranti sebagai pusat penelitian Gambut dunia dapat terwujud," harap Haris.

Sementara itu, Asisten II Sekdakab Meranti, Syamsuddin SH MH, mengucapkan terima kasih kepada BRG yang akan menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai pusat penelitian Restorasi Gambut Internasioal.

Ia berharap apa yang dilakukan BRG itu memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi dari informasi yang diterimanya dari Deputy IV BRG RI, Kepulauan Meranti mendapat dana Rp.10 Miliar untuk penelitian gambut, dari total Rp.49 Milliar dana yang disediakan.

"Terima kasih kepada BRG RI yang telah menjadikan Meranti sebagai pusat penelitian gambut Internasional," ujar Syamsuddin.

Kunjungan BRG RI di Kepulauan Meranti, terdiri dari para pakar lingkungan berjumlah kurang lebih 75 orang. Rombongan ini akan melakukan kunjungan tiga Desa diwilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang direncanakan sebagai lokasi Laboratorium Penelitan Gambut Internasional.

Sementara itu, Wakil Bupati Meranti H Said Hasyim mengatakan setelah mendapat perhatian penuh oleh Pemerintah Pusat, wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi pusat kajian Badan Restorasi Gambut (BRG) yang baru dikeluarkan peraturannya oleh Pemerintah Pusat dengan Peraturan Presiden No 1 Tahun 2016, dikeluarkan pada 6 Januari 2016 lalu.

"Kabupaten termuda di Riau ini dijadikan pusat kajian BRG, karena termasuk menjadi salah satu daerah di Provinsi Riau dan Sumatera dari empat daerah prioritas di Indonesia yang memiliki lahan gambut," kata Said

Pengelolaan Gambut secara berkelanjutan bukanlah hal yang mudah, Sebelumnya Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan, M.Si juga telah mengikuti pertemuan bersama Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, pertemuan itu membahas Kerja Sama Pengelolaan Gambut berkelanjutan antara Bupati Kepulauan Meranti dengan UGM, sebagai tindak lanjut Rapat POKJA Gambut Pulau Padang beberapa waktu lalu, bertempat di ruang tamu Rektor, di Gedung Pusat UGM, Yogjakarta, Jumat (9/3/2018) lalu

Pertemuan yang dihadiri  Rektor:Prof.  Ir. Panut Mulyono,  M. Eng., P. hD., Ketua Pokja Gambut UGM Dr.  Satyawan Pudyatmoko, Kepala Bappeda Meranti H. Makmun Murod, Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Meranti Ir. Achmad Prasetyo, Kepala Bagian Humas dan Protokol Helfandi, SE. M. Si, Dosen Fak kehutanan UGM Oka Karyanto,  SP.  M. Sc., Dosen  Fak.  Ekonomi Drs.  Dumairy,  MA, Dosen Fak.  Teknik: Dr.  Rahmad Jayadi,  Prof.  Ir.  Joko Sujono,  M. Eng.,  P. hD. serta Direktorat Kerjasama UGM Widati.

Pertemuan itu membahas berbagai hal terkait Tim Restorasi Gambut UGM dalam menyelesaikan permasalahan Gambut yang terjadi di Meranti serta masalah lainnya yang dinilai cukup komplek yang bermuara pada revitalisasi ekonomi masyarakat.

Adapun revitalisasi ekonomi yang dimaksud meliputi, keterbatasan sumber mata pencaharian, permodalan usaha, pemasaran produk, serta lingkungan.

Sejauh ini seperti disampaikan oleh, Rektor Universitas Gadjah Mada. Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng. Pihaknya melalui Tim Restorasi Gambut yang dibentuk telah melakukan pra survey sehingga telah memperoleh gambaran model penanganan lahan gambut, meski begitu untuk mendapatkan data yang benar benar valid, diakui Rektor UGM masih perlu didiskusikan dengan dinas teknis terkait Pemkab Meranti.

Sebagai daerah penghasil Sagu terbesar di Indonesia, Kabupaten Kepulauan Meranti berharap komoditi pangan alternatif (Sagu.red) yang menjadi salah satu mata pencarian utama masyarakat dapat mengatasi krisis pangan dan mendukung kedaulatan pangan Nasional.

Namun seperti diketahui masih banyak kendala yang harus dituntaskan terutama masalah infrastruktur.

Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si meminta perlu intervensi pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten termuda di Riau ini. Dengan memberikan alokasi anggaran lebih kepada Kabupaten yang masuk dalam kawasan prioritas Nasional ini.

Diantaranya adalah untuk mendukung percepatan pembangunan di Meranti perlu adanya kebijakan tataruang yang efektif dan berdayaguna bagi Pemerintah Kabupaten dan seluruh masyarakat Meranti. 

"Hingga kini pembangunan di Kepulauan Meranti mayoritas masih menggunakan dana APBD Kabupaten, padahal Kepulauan Meranti dalam wilayah NKRI termasuk daerah terluar dan sebagai kawasan lokpri yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pusat dengan memberikan alokasi dana lebih untuk Meranti," papar Bupati.

Dengan didukung infrastruktur yang memadai menurut Bupati akan membuka peluang pengembangan potensi SDA, disektor perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan. (Advetorial)