Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si bersama Wakil Ketua DPRD Riau H. Sunaryo, Plt. Sekda Julian Norwis SE MM dan SKPD terkait termasuk Bea Cukai dan Kepolisian melakukan peninjauan ke gudang penyimpanan barang dari luar negeri di Pelabuhan I Selatpanjang yang sehari sebelumnya di Sidak oleh Badan POM RI karena diduga menjadi tempat penimbunan barang Ilegal, Jumat pagi (17/3/2017).

Dalam peninjauannya Bupati Drs. H. Irwan M.Si dan Wakil Ketua DPRD Riau H. Sunaryo mendapati petugas Badan POM tengah melakukan pendataan barang-barang yang diduga Ilegal di Gudang Pelabuhan I Selatpanjang.

Menyikapi Sidak Gudang penyimpanan barang dari luar negeri yang diduga Ilegal yang dilakukan oleh Balai POM RI Selasa malam lalu, dikatakan Bupati sudah baik dalam rangka melindungi masyarakat tetapi Bupati sangat menyesalkan cara yang dilakukan oleh Badan POM RI yang terkesan kurang beretika karena tanpa memberitahukan Pemerintah Daerah dan Forkopimda sebagai pemilik wilayah. "Kedepan kami berharap agar dapat dikomunikasikan dan dilakukan dengan cara-cara yang lebih beretika," ucap Bupati.

Seperti diketahui Tim Yustisi (Balai POM Pusat, Balai POM Pekanbaru, Mabes Polri, Interpol, Kejati Riau, Kementerian Pertanian RI) yang dipimpin Kepala BPOM RI Ny. Penny Kusumawati Lukito bersama Kepala Pusat Penyidikan POM RI Indri dan Interpol berpangkat Kombespol Selasa Malam lalu (14/3) melakukan Inspeksi mendadak di Gudang Penyimpanan Barang di Pelabuhan I, Selatpanjang yang diduga menyimpan barang sembako dan pangan ilegal daei luar negeri.

Dalam Sidaknya seperti dikatakan Penny Lukito dalam keterangan Persnya, operasi yang dilakukan adalah operasi Internasional, penyeludupan/barang ilegal  produk obat dan makanan pangan Hight Risk (beresiko tinggi) dari negara tetangga yang masuk ke Pelabuhan I Selatpanjang. Operasi dilakukan lintas sektor dengan melibatkan semua pihak terkait. Dalam operasinya Penny dan Tim Yustisi menemukan barang yang diduga Ilegal berupa produk bayi, susu, minuman ringan, biskuit dan lain sebagainya. Ilegal karena tidak mengantongi izin edar dari Badan POM.

Akibat operasi yang dilakukan oleh Badan POM tanpa koordinasi menimbulkan keresahan ditengah masyarakat. Untuk itu ia berharap semua instansi Vertikal menghargai tanggung jawab dan wewenang masing-masing.

"Semua instansi Pemerintah yang sifatnya vertikal kita harap tidak mengedepankan Arogansi sektoral, memang kita punya Undang Undang tapi masing-masing institusi punya kewenangan masing-masing, jadi jangan mengedepankan ego sektoral, mari duduk semeja dan meletakan ya secara proporsional, karena tujuan akhir dari kebijakan pemerintaj adalah untuk mensejahterakan maayarakat bukan membuat masyarakat resah," ujar Bupati seraya meminta jangan lagi melakukan gerakan serupa.

Dan diakui Bupati juga, selama 6 Tahun menjabat ia melihat operasi yang dilakukan oleh Badan POM seperti Alien (orang asing). "Menurut masyarakat, Badan POM ini datangnya tiba-tiba dan perginyapun tak tahu kapan, setelah operasi pergi begitu saja akhirnya hanya meninggalkan keresahan di masyarakat," papar Bupati lagi.

Bupati dan Muspida si Meranti ditegaskan tidak pernah dikomunikasikan bila Badan POM beroperasi di Meranti, baik melalui surat maupun lainnya, hal ini terkesan Badan POM kurang menghormati instansi yang ada di Meranti.

Dijelaskan Bupati, negara Indonesia punya banyak Undang Undang sesuai dengan instansi yang menjalankannya. Seperti Badan POM mempunyai Undang Undang sendiri untuk mengawasi peredaran obat dan makanan disisi lain Bea Cukai juga memiliki UU Kepabeanan yang mengatur barang yang masuk keluar negeri ditempatkan dulu ditempat sementara untuk dilakukan proses kepabeanan dan barang yang di Sidak Badan POM RI di Gudang Pelabuhan I termasuk barang yang sedang diproses sesuai ketentuan sebelum di edarkan di Indonesia. "Barang ini jika tidak sesuai aturan akan dikeluarkan kembali, menurut kami Badan POM belum bisa masuk sampai kesini," terang Bupati.

"Kita dari Pemerintah Daerah hanya ingin memproteksi bagaimana masyarakat mendapatkan sesuatu sesuai kebutuhan dan apa yang sudah menjadi budaya mereka selama beratus tahun lalu," tambahnya.

Seperti diketahui, saat ini untuk memperoleh bahan Sembako seperti Gula, Cabe, Susu dan makanan pokok lainnya dengan harga murah, satu-satunya cara adalah dengan memasok barang dari luar negeri Malaysia dan Singapura melalui Provinsi tetangga yakni Kepulauan Riau. Tepatnya dari Batu Pahat dibawa ke Selatpanjang. Namun yang menjadi dilema, oleh Pemerintah Pusat baik Badan POM, Karantina, Bea Cukai dan instansi penegak hukum terkait lainnya menilai masuknya barang barang yang berasal dari negara tetangga itu tergolong kategori ilegal karena Meranti tidak masuk dalam Free Trade Zone (area perdagangan bebas) jadi harus mengantongi dokumen import dan izin edar dari instansi terkait seperti Badan POM dan Bea Cukai.

Sementara itu, menyikapi masalah tersebut Wakil Ketua DPRD Riau H. Sunaryo yang turut meninjau mengatakan, setiap instansi memiliki wilayah dan tanggung jawab masing-masing, dari DPRD sendiri akan mencoba memfasilitasi masalah ini dengan mengundang semua ihak terkait untuk mendudukannya. "Intinya apa yang dibuat dilapangan tidak meresahkan masyarakat, sehingga maayarakat tidka dirugikan dan bisa mencari nafkah seperti biasa, mudah-mudahan dalam minggu depan akan kita solidkan," ujar H. Sunaryo.

Akhir kata menyikapi keresahan masyarakat yang setelah Sidak Badan POM RI akan kesulitan memperoleh Sembako dan dengan harga murah khususnya menyambut bulan puasa yang tak lama lagi, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menghimbau seluruh masyarakat Meranti untuk tetap tenang karena Pemerintah Daerah akan menjamin stock kebutuhan masyarakat mulai saat ini hingga puasa nanti tersedia dengan jumlah cukup dan harga yang terjangkau. "Jadi jangan adanya sidak dari Balai POM Pekanbaru ini membuat masyarakat Meranti menjadi resah, saya menghimbau tetap tenang karena semua tetap diatur Pemerintah Daerah untuk mencukupinya," ujar Bupati.

Menyikapi harga dari Jawa dan Sumatera yang relatif mahal, Bupati menjelaskan, jika mengandalkan barang yang masuk dari Sumatera dan Jawa disamping jumlahnya terbatas harganya juga mahal. Apalagi dengan kondisi Meranti yang sedang menghadapi tekanan ekonomi saat ini sangat membebani masyarakat. Di Meranti sendiri diakui Bupati, sejak ratusan tahun yang lalu telah menjadi daerah persinggahan perdagangan lintas batas dimana banyak barang dari luar negeri khususnya negara tetangga yang beredar di Meranti. "Ini merupakan kebudayaan di Meranti, saya fikir Pemerintah tentu punya kebijakan tersendiri untuk melindungi masyarakat dengan kwalitas yang terjamin dan harga yang terjangkau," jelas Bupati. *