Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengingatkan agar manajemen PT. Riau Petroleum selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk Pemprov Riau sebagai pengelola Participating Interest (PI) 10 Persen Blok Rokan, serius mempersiapkan diri.

Seperti diketahui blok Rokan saat ini dikelola PT CPI akan habis kontraknya pada Agustus 2021 mendatang. Pemernitah telah telah menunjuk PT. Pertamina yang akan mengambil alih pengelolaan selanjutnya.

"Pemprov Riau sudah menunjuk BUMD kita yaitu PT. Riau Petroleum sebagai pengelola PI 10 Persen. Kita menuntut PT. Riau Petroleum harus siap. Kalau manajemen Riau Petroleum tidak mampu, angkat bendera putih secepatnya. Agar tidak sia-sia," kata Hardianto kepada Wartawan, Senin (17/2/2020) di DPRD Riau usai mengikuti audiensi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Masyarakat Riau (FKPMR)

Dikatakan Hardianto, Jika manajemen Riau Petroleum rasanya segera menyampaikannya. Supaya DPRD Riau juga dapat segera berkomunikasi dengan Gubernur untuk menunjuk BUMD lain atau membuat BUMD baru dan capabel (mampu.red). Agar Blok Rokan ini kedepannya bisa menjadi solusi untuk mengentaskan pengangguran anak-anak di Riau.

Pertemuan FKPMR dengan DPRD Riau menyampaikan beberapa pokok pikirian diantaranya meminta dalam pengadaan barang dan jasa hendaknya diberikan kepada pengusaha daerah dan CSR sebesar-besarnya untuk pengembangan dan pembangunan masyarakat semua sektor.

Jika diberikan kepada pengusaha lokal, uang dari Riau akan kembali ke Riau juga. Secara otomatis membangun Riau sendiri.

"Maka dari itu kita minta PT Pertamina nanti memberikan ruang kepada pengusaha lokal, mengelola dan mendapatkan kegiatan pengadaan barang dan jasa di blok rokan ini," Kata Hardianto. (trc)