Anggota DPRD Riau dapil Rohul Syamsurizal sindir kinerja Dinas PUPR yang terkesan melakukan pembiaran terhadap pemanfaatan badan dan bahu jalan milik pemerintah provinsi Riau yang telah dimanfaatkan bercocok tanam oleh masyarakat.

Persoalan ini disampaikan kepada Gubernur Riau yang diwakili Sekretaris Daerah Yan Prana pada sidang paripurna DPRD Riau, Kamis (2/7/2020) tentang penyampaian laporan reses anggota masa sidang II periode Januari - April 2020.

Menurutnya jika ini terus dibiarkan akan menjadi masalah baru bagi pemerintah dan masyarakat. "Jika dibiarkan terus, ini akan menjadi masalah baru, yakni konflik masyarakat dengan pemerintah," ujarnya

Selain itu, Politisi PAN ini juga meminta keseriusan pemerintah terhadap keselamatan pengendara kenderaan bermotor. Sebab, banyak rambu-rambu jalan yang tidak ada dipasang pada titik rawan kecelakaan. Akibatnya, banyak terjadi kecelakaan.

Reses ini merupakan salah satu tugas dan kewajiban setiap wakil rakyat untuk turun ke masyarakat. Tujuannya tidak lain untuk melaksanakan tugas kontrol dan pengawasan pembangunan.

Namun ada yang lebih penting dalam pelaksanaan reses yakni untuk menyerap aspirasi masyarakat terutama konstutuen yang ada di daerah pemilihan.

"Semua aspirasi dari masyarakat serta hasil pengawasan kita langsung kelapangan sudah tertuang dalam rangkuman laporan reses ini. Untuk itu kami minta pemerintah merealisasikannya." Ujar Syamsurizal yang merupakan pensiunan pegawai negeri sipil pemprov serta pernah menjabat Kepala BPBD Riau. (trc)