www.transriau.com
19:10 WIB - PHR Raih Penghargaan dari Kemendikbudristek Karena Utamakan Pendidikan STEM di Indonesia | 10:54 WIB - Dharma Karya Kencana Perkuat Komitmen Nusalima Medika Cegah Stunting Wujudkan Keluarga Berencana | 08:28 WIB - Jelang Pilkada 2024, Marak Akun Bodong Facebook Mengatasnamakan Syamsuar | 12:46 WIB - Popular di Ranah Pengiriman, JNE Sabet Indonesia Digital Popular Brand Award 2024 | 11:15 WIB - Usia 30 Bulan, Produktivitas Sawit Muda PTPN IV Regional III Di Atas Standar Nasional | 08:06 WIB - PalmCo Perkuat Sinergi Tiga Perguruan Tinggi Vokasi Wujudkan Ketahanan Pangan dan Energi
  Rabu, 17 Juli 2024 | Jam Digital
Follow:
 
PT. Seberida Subur Kelola Kebun Sawit di Riau Tanpa Izin HGU

Selasa, 21/07/2020 - 08:13:19 WIB

TERKAIT:
   
 

Komisi II DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil PT Seberida Subur yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit di kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, Senin 20 Juli 2020.

Pemanggilan perusahaan ini atas dasar adanya aduan dari kelompok tani Talang mamak yang melaporkan adanya usaha kebun didalam kawasan hutan yang dikelola PT Siberida Subur.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kadis LHK Riau Mamun Murod, BPN Riau, Dinas Perkebunan Riau, Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Inhu serta kelompok tani Talang Mamak.

Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin P Hutagalung mengatakan bahwa, pemanggilan perusahaan kelapa sawit ini atas dasar adanya laporan dari masyarakat kelompok tani talang mamak. Serta 
mereka menyerahkan sejumlah berkas tentang adanya usaha perkebunan didalam kawasan hutan yang dilakukan oleh PT. Seberida Subur. 

PT. Seberida Subur ini dikatakan Robin, sudah mengelola kawasan hutan menjadi perkebunan sejak tahun 2007. Anehnya perusahaan belum mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU) 

"Hari ini terungkap, mereka PT. Seberida Subur belum memiliki HGU. Tapi, perusahaan telah mengelola perkebunan kelapa sawit. Artinya kebun itu masuk dalam kawasa hutan, " Kata Robin. 

Bahkan dikatakan Robin,  pihak perusahaan yang diwakili Head Legal Hendra Leo mengatakan HGU itu hanya untuk urus kredit ke Bank. 

"Hari ini kita sudah terang benderang. Mereka ini lucu, katanya mereka tak perlu ngurus HGU, cuma izin lokasi saja, HGU kata mereka hanya perlu untuk ngurus kalau mau kredit. Tentu ini perlu keseriusan pemerintah. Kita minta gubernur ambil langkah langkah, "Ujar Robin

Sementara, Head Legal PT Siberida Subur, Hendra Leo mengatakan, bahwa pihaknya sudah bekerja dengan dasar izin lokasi, izin usaha perkebunan,dan izin kelayakan lingkungan yang sudah diberikan bupati Inhu, dengan nomor 92 tahun 2007. Usaha perkebunan nomor 89 tahun 2007, dan kelayakan lingkungan nomor 5 tahun 2008.

"Menurut kami dengan izin ini sudah bisa mengelola kebun, karena disini ada perintah dari bupati untuk kita kelola perkebunan, " Ungkanya

Terkait dengan izin HGU yang belum dimiliki perusahaan sebagaimana mana yang dipertanyakan DPRD Riaumenurut Leo ini adalah mengenai titel hak.

"Yang dipermasalahkan teman-teman di dewan adalah titel hak. Titel hak kami sampai saat ini belum dapat, tapi secara perizinan pengelolaan kita sudah dapat. Hak Guna Usaha itu kan hak atas tanah, kalau mau melalukan usaha itu perlu izin, izin usaha perkebunan, dan itu kita sudah dapat," tukasnya.

Lebih lanjut, Leo mengatakan bahwa  usaha yang diberikan kepada PT Siberida Subur cukup besar yakni 6312 hektar. Dan sudah terkelola 1000 sekian hektar. "Jadi kami sudah punya izin," kata Leo lagi.

Keterangan terkait permasalahan PT. Seberida Subur ini juga dijelaskan mantan Anggota DPRD Inhu Manahara Napitupulu yang kini Anggota Komisi II DPRD Riau. Dia mengatakan, bahwa izin yang dimaksud oleh head legas PT Siberida tersebut adalah Izin lingkungan (IL) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP).

"Setelah kita menelaah, mendengar pihak terkait yang berkompeten, serta dihubungkan dengan regulasi yang ada, bahwa izim lokasi itu kan masih harus ditindaklanjuti. Nah izin lokasi yanh diterima mereka tahun 2007 itu, harus ditindaklanjuti sebagai pelepasan kawasan. Karena itu masuk dal hutan produksi terbatas (HPT) maka harus ada lahan pengganti, supaya statusnya bisa diturunkan menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK), setelah HPK baru bisa dimohonkan jadi pelepasan kawasan," Kata Manahara

"Apa yang dikatakan head legal itu buat kita ketawa. Mereka bilang tak mungkin diterbitkan IL dan IUP kalau itu kawasan hutan. Mereka tak paham regulasi, miris lah kita. Karena yang benar itu, kalau dia HPT diturunkan statusnya jadi HPK, kalau sudah HPK diajukan permohonannya kepada mentri kehutanan, ada jenjangnya, diterbitkan dulu izin prinsip. Setelah mendapatkan izin prinsip barilah bisa beraktifitas dilapangan, itupun baru sekedar infrastruktur karyawan dan bibitan. Belum bisa buka semuanya. Tapi mereka yang dilakukan belum punya hak untuk itu sudah action di sana, karena pemahamannya seperti itu, ketika mereka memiliki uang, mereka bisa lakukan semua," Pungkasnya. (Fd) 



 
Berita Terkini:
  • PHR Raih Penghargaan dari Kemendikbudristek Karena Utamakan Pendidikan STEM di Indonesia
  • Dharma Karya Kencana Perkuat Komitmen Nusalima Medika Cegah Stunting Wujudkan Keluarga Berencana
  • Jelang Pilkada 2024, Marak Akun Bodong Facebook Mengatasnamakan Syamsuar
  • Popular di Ranah Pengiriman, JNE Sabet Indonesia Digital Popular Brand Award 2024
  • Usia 30 Bulan, Produktivitas Sawit Muda PTPN IV Regional III Di Atas Standar Nasional
  • PalmCo Perkuat Sinergi Tiga Perguruan Tinggi Vokasi Wujudkan Ketahanan Pangan dan Energi
  • Izin Investasi CEOR Minas Disetujui, PHR Siap Tancap Gas Tingkatkan Produksi Blok Rokan
  • BUMN Sawit Indonesia-Malaysia Jajaki Kerjasama Pemanfaatan EBT Wujudkan Net Zero Carbon
  • Region Head Rurianto: Tahun Baru Islam Momentum Perkuat Perbaikan
  • SKK Migas Perkuat Kolaborasi dengan Pemprov Riau Untuk Tingkatkan Produksi
  • Selesai Dibangun, PHR Serahkan Gerai Sentra UMKM Bangkinang Riverside ke Pemda Kampar
  • Batik Mandau Binaan PHR, Menangguk Cuan Lewat Motif Pompa Angguk
  • Syamsuar Terus Lakukan Komunikasi dengan Partai Koalisi Maju Gubernur Riau
  • PHR Raih 3 Sertifikasi ISO Sekaligus, Buktikan Komitmen Lingkungan, Keselamatan dan Mutu
  • Sah! H Syamsuar Terima Mandat Resmi dari DPP Golkar Maju Pilkada Gubernur Riau
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Innalillahiwainnaillahi Rojiun..... Anggota DPRD Riau Rosfian Meninggal Dunia 
    2 Ustadz Mas’ud Tahidin Kupas Soal Motivasi Kerja di Al Munawwarah UIR
    3 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    4 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    5 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    6 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    7 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    8 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    9 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
    10 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
     
    TRANS PILIHAN
    Sabtu, 06/07/2024 - 09:52 WIB
    Syamsuar Terus Lakukan Komunikasi dengan Partai Koalisi Maju Gubernur Riau
    Sah! H Syamsuar Terima Mandat Resmi dari DPP Golkar Maju Pilkada Gubernur Riau
    Laudia Cinta Bella, Jahit Indahnya Masa Depan Lewat Vokasi PHR
    Golkar dan PKS Bertemu Perkuat Rencana Koalisi di Pilkada 2024
    Fitnah Calon Anggota DPD, Karel Dilaporkan ke Polda Riau
    RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan RUPSLB Tahun 2024 BRK Syariah Berjalan Lancar
    Ketua IPPSS Lukman Adi Ucapkan Selamat Atas Pelantikan Risnandar Mahiwa Penjabat Walikota Pekanbaru
    Tiga Perusahaan Jalin MoU dengan Dewan Pendidikan Riau
    Komitmen PHR Jaga Lingkungan dengan Inovasi Lahan Basah untuk Kelola Air Terproduksi
    Kinerja Solid dan Unggul Sepanjang 2023
    PT Indosat Tbk Siap Perkuat Transformasi Menuju AI Native TechCo
    Perkuat Program TJSL, PHR Jalin Kerja Sama dengan Mitra Pelaksana Riau
    PWI Riau Terima Surat Dukungan Resmi untuk HPN 2025 Oleh Pemprov Riau
    Program Pencegahan Stunting PHR di Riau Sasar 11.340 Penerima Manfaat
    Strategi Awal PalmCo Pasca Efektif KSO dan Kelola Perkebunan Sawit Terluas di Dunia
    Menteri Perhubungan Dukung Penuh Lancang Kuning Carnival di Riau
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved