DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna yang beragendakan penyampaian tentang pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun 2019, Senin 20 Juli 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Riau.

Sidang paripurna dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Riau H. Zukri, dan didampingi Sekretaris Dewan Muflihun, serta turut hadir Wakil Gubernur Riau Edi Natar Nasution didampingi Forkopimda Provinsi Riau dan Anggota DPRD Riau Lainnya.

Seluruh fraksi masing-masing perwakilan fraksi membacakan pandangan umumnya masing-masing, dan secara umum seluruh fraksi mengapresiasi kinerja Pemprov Riau atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) beberapa waktu lalu.

Namun ada yang mengharukan pada saat penyampaian pandangan umum fraksi tersebut, Almainis, S.Pdi Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan merasa sedih dan Fraksi Merasa Kecewa, karena Perhatian Pemprov Riau kepada Para Legiun Veteran Jauh dari batas kewajaran,

"Masak para pejuang Kemerdekaan yang Bersusah payah menjadi Pejuang Kemerdekaan dihargai Rp. 1 jt/org untuk setahun, " Kata Almainis. 

Oleh karena itu, terkait belanja hibah dan belanja bantuan sosial Fraksi PDI Perjuangan sangat menyayangkan Bantuan hibah uang pada tahun anggaran 2019 yang hanya diterima oleh dua Masjid selain Masjid Raya An-Nur.

"Kita tau bahwa Riau sebagai pusat budaya melayu yang sangat erat kaitannya dengan Masjid sebagai pusat kegiatan dan peradaban tentu memiliki ribuan Masjid yang membutuhkan kehadiran Pemerintah orovinsi sebagai stimulan dalam pembanguan rumah ibadah ini, jika ada regulasi lain yang menghambat terkait bantuan hibah ini perlu kiranya dicarikan jalan keluar, "ungkap Almainis.

Selanjutnya dalam sidang paripurna tersebut Fraksi PDI mempertanyakan terkait dengan belanja bantuan sosial yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat dari jumlah realisasi Rp.11,2 milyar.

Fraksi PDI Perjuangan sangat merasa prihatin dengan jumlah besaran bantuan yang diterima oleh individu anggota perintis kemerdekaan. 

"Sangat tidak layak rasanya kami sampaikan besaran angka ini dihadapan sidang paripurna yang terhormat ini. Kami menilai sebagai para oerintis dan Legiun oejuang kemerdekaan tidak sepantasnya Pemprov mengalokasikan bantuan yang dirasa sangat tidak rasional dengan pengorbanan, perjuangan dan jasa yang telah mereka berikan, jika tidak ada ketentuan-ketentuan lain yang menjadi penghalang, kami meminta agar kedepannya lebih ditingkatkan lagi jumlah dan realisasinya, "tambah Almainis.

Permasalahan ini juga dibenarkan ketua fraksi H. Syafaruddin Poti, SH saat di konfirmasi membenarkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi sorotan fraksi PDI Perjuangan DPRD Riau terkait pelaksanaan APBD 2019.

"Selain rendahnya realisasi PAD, kita juga menyayangkan minimnya bantuan Pemprov kepada rumah Ibadah pada tahun 2019. Masak hanya dua Masjid yang dibantu. Padahal Masjid ditanah melayu ini Ribuan, "Ujar Poti. (Fd)