BANDAR LAMPUNG – Perubahan status PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII yang merupakan bagian dari perubahan organisasi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan berubah namanya menjadi PTPN I Regional 7, tidak mengurangi kiprahnya dalam mendukung pembangunan daerah. Sebagai salah satu Unit Kerja PTPN I, PTPN I Regional 7 akan tetap menjadi salah satu sendi stabilitas ekonomi kawasan yang berkontribusi maksimal secara ekonomi dan sosial untuk masyarakat sekitar.

Pernyataan itu disampaikan Region Head PTPN I Regional 7 Denny Ramadhan usai diterima Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni di Palembang beberapa waktu lalu. Ia mengatakan, perubahan status ini secara struktur organisasi mengalami perubahan, namun secara aset, sumber daya, dan kiprahnya tidak mengalami perubahan.

“Dengan perubahan ini, kinerja operasional PTPN I Regional 7 dituntut untuk lebih optimal. Fokus kepada peningkatan produksi, menjaga kualitas produk, serta menjalankan seluruh kebijakan strategik yang telah ditetapkan oleh Manajemen Subholding dengan tetap memanfaatkan setiap peluang yang ada. Untuk itu setiap personil harus bisa bergerak lebih agile dan akseleratif dari sebelumnya,” kata Denny.

Denny didampingi SEVP Business Support Okta Kurniawan dan SEVP Operation Wiyoso menemui Pj Gubernur Sumsel dalam rangka silaturahmi sekaligus menyampaikan perubahan struktur organisasi di PTPN III (Persero). Sebelumnya, Board of Regional Management PTPN I Regional 7 ini juga menemui Kapolda Sumsel Irjen. Pol. A. Rachmad Wibowo di Mapolda Sumsel, Palembang.

Sesuai program transformasi bisnis yang dicanangkan PTPN III (Persero), pembentukan Subholding SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo merupakan upaya untuk terus tumbuh berkembang serta berkontribusi maksimal. Hal ini untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Mengutip pernyataan Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara M. Abdul Ghani, Denny mengatakan integrasi ini untuk memperkuat posisi Perusahaan agar memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Manajemen menyatakan sangat optimistis target-target akan tercapai karena memiliki sumber daya lahan yang luas, sumber daya manusia yang kompeten, inovasi teknologi yang terus dipacu, dan digitalisasi di semua aspek bisnis.

Dalam konteks ini, Denny menyatakan sebagai bagian dari Subholding SupportingCo, Regional 7 siap menerjemahkan kebijakan makro itu sebagai landasan operasional. Ia menyebut, secara struktur dan infrastruktur Regional 7 memiliki sumber daya yang mendukung program transformasi bisnis tersebut.

“Kami memiliki struktur dan infrastruktur yang sudah mapan sejak masih sebagai PTPN VII. Jadi, secara operasional kami sangat optimistis dengan target-target tersebut karena kami akan lebih fokus kepada kinerja produksi. Dengan sentralisasi manajemen saat ini, kami yakin kinerja PTPN Group akan semakin baik,” kata Denny.

Menyinggung soal peran Regional 7 dalam dinamika pembangunan daerah, Denny menyatakan pihaknya tetap berkomitmen menjalankan mandat negara kepada Perusahaan. Ia menyebut, PTPN III (Persero) sebagai BUMN mengemban misi pembangunan bangsa secara simultan.

Denny menggambarkan, keberadaan kebun-kebun dan pabrik-pabrik milik PTPN I Regional 7 hingga saat ini masih menjadi orbit ekonomi dan sosial di berbagai wilayah. Setiap hari, ribuan Karyawan bekerja dan mendapatkan upah layak dari Perusahaan. Aktivitas itu juga mengundang kegiatan lain yang melibatkan masyarakat sekitar dengan berbagai usaha, baik perdagangan maupun jasa.

“Aktivitas kami tetap sama. Peran kami dalam dinamika ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan, dan aspek turunan lainnya juga tetap sama. Seperti misi awal pendirian PTPN, meskipun terus memaksimalkan kinerja untuk meraih keuntungan, misi sebagai agen pembangunan tetap melekat. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” kata Denny.

Safari kunjungan Denny dan pejabat utama lain bertujuan untuk menyampaikan kebijakan Holding Perkebunan Nusantara tentang perubahan status ini. Denny menyatakan silaturahmi ini penting berkaitan dengan relasi strategis bisnis, penyesuaian model kerja sama, dan relasi birokrasi yang harus menyesuaikan dengan status Perusahaan saat ini.

“Yang pasti, kami hanya berubah status entitas. Selebihnya, secara operasional masih tetap sama. Demikian juga untuk berbagai teknis kerja sama dengan para pihak atau stakeholders. Bedanya, kalau dulu berbagai kebijakan diambil di Kantor Direksi (sekarang disebut Kantor Regional 7), sekarang berpindah ke Manajemen Subholding yang berkedudukan di Jakarta. Ini yang perlu diketahui oleh stakeholders,” kata dia.

Tentang peran Regional 7 terhadap lingkungan sekitar, Denny menyatakan bahwa kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan stakeholders, lingkungan sekitar, dan berbagai kebijakan situasi darurat masih sama dengan sebelumnya.

“Kami tetap concern dengan peran perusahaan untuk masyarakat, terutama masyarakat sekitar. Program TJSL alias Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, termasuk di dalamnya Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), masih tetap ada.” kata dia.

Selanjutnya Denny secara khusus meminta dukungan stakeholders, khususnya masyarakat dan aparat desa/kecamatan/kabupaten sekitar kebun dan pabrik. Ia menyatakan, hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan perangkat pemerintahan di sekitar lokasi usaha diharapkan dapat tetap terjalin.

“Kami sangat meyakini, tetangga adalah penjaga terbaik bagi Perusahaan. Kami bisa berusaha dan beraktivitas dengan aman, nyaman, dan tenang jika mendapat dukungan tetangga yang baik. Sebagai tetangga, Insya Allah kami akan menjadi bagian dari solusi kebutuhan masyarakat sekitar. Kami mohon dukungannya,” pungkasnya. (Fd)