Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa)
Salah satu ujung tombak pembangunan adalah desa. Inilah salah satu ceruk terkecil dalam masyarakat. Miniatur wajah suatu negeri. Desa yang mandiri adalah sinergi yang mangkus. Tetapi, mewujudkan desa yang mandiri dan maju tentu bukanlah perkara yang mudah. Perlu energi ekstra, komitmen baja dan keteguhan hati. Inilah yang ditunjukkan Gubernur Riau (Gubri) H Syamsuar. Rela keluar masuk kampung, mendatangi desa-desa di Riau saat tiap kunjungan kerja.

Sejak dilantik menjadi Gubernur Riau, Syamsuar terus berinovasi mengejar ketertinggalan pembangunan. Dari tahun 2019, rata-rata pertumbuhan desa maju sebesar 48,59 persen per tahun. Sedangkan untuk kategori desa mandiri tumbuh sebesar 211,0 persen per tahun.

Memang, mengunjungi satu persatu desa di Riau tentu tak memungkinkan. Jumlah desa yang terdata 1.590. Gubernur pun merasa, untuk menjadikan desa mandiri dan maju, memang harus dikunjungi dan dimanajemen secara baik.

Tahun 2019, jumlah desa mandiri di Provinsi Riau hanya 10 desa. Desa maju sebanyak 163 desa. Desa berkembang sebanyak 951 desa. Desa tertinggal sebanyak 422 desa. Desa sangat tertinggal sebanyak 45 desa.

Pertumbuhan pembangunan desa tersebut ditunjukkan pada tahun 2022. Tepat tiga tahun Syamsuar menerajui negeri Melayu. Desa mandiri menjadi 159 desa. Desa maju sebanyak 517 desa. Desa berkembang sebanyak 805 desa. Desa tertinggal sebanyak 87 desa. Desa sangat tertinggal sebanyak 24 desa.

Perkembangan pembangunan desa ini sejalan pula dengan pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Saat ini hanya dua provinsi yakni Riau dan Jawa Tengah yang telah melaksanakan klasifikasi keberadaan BUMDesa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa.

Perkembangan Bumdesa di Riau
BUMDesa harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. BUMDesa tidak boleh hanya mendapatkan sertifikat tetapi tidak memiliki kegiatan. Usaha BUMDesa tidak boleh juga mematikan usaha masyarakat setempat. Maka dari itu BUMDesa seharusnya bisa termotivasi agar mengembangkan usahanya lebih baik.

Gubernur Riau bersama perangkat daerah Provinsi Riau sangat antusias dan serius untuk mengembangkan BUMDesa yang ada di Riau. Ini bertujuan memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan asli desa dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat serta dimanfaatkan sebagai upaya untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

BUMDesa dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kesamaan yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli baik desa maupun negara. Semua desa di Bumi Lancang Kuning telah memiliki BUMDesa yang bertujuan untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat desa.

Sebagian besar BUMDesa bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan. Gubri pun berharap hadirnya BUMDesa dapat mendukung perekonomian desa serta mengurangi angka pengangguran. Perkembangan BUMDesa di Provinsi Riau sendiri sudah sangat baik. Seperti BUMDesa yang ada di Desa Pendalian, Rokan Hulu yang membuat gebrakan tak biasa yaitu membuat lapangan yang berstandar internasional. Lapangan tersebut dibangun pada tahun 2015 dengan menggunakan Dana Desa dan telah aktif digunakan pada tahun 2020. Kemudian lapangan tersebut juga digunakan untuk klub masyarakat desa setempat yakni Pendalian FC.

Masih 700 Lebih Sebelum Ada BKK
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Riau mencatat, tahun 2021 sebanyak 1.591 desa di Riau sudah memiliki BUMDesa. Sebanyak 202 desa di antaranya dinilai telah maju dalam mengembangkan BUMDesa. Sementara untuk BUMDesa berkembang sebanyak 386. BUMDesa yang baru tumbuh sebanyak 442. BUMDesa dasar sebanyak 561.

Secara grafik, BUMDesa di Provinsi Riau tumbuh dan berkembang pada tahun 2019 tepatnya sejak kepemimpinan Bumi Lancang Kuning dipegang Syamsuar. Hal itu dibuktikan dengan adanya progam Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Pada tahun 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan BKK kepada 1.591 desa dengan nilai sebesar Rp200 juta per desa.

Tahun 2020, bantuan ini mengalami penurunan disebabkan dampak pandemi Covid-19. BKK yang disalurkan jadi sebesar Rp85 juta per desa. Sementara di tahun 2021, BKK yang disalurkan kembali naik menjadi Rp100 juta per desa. Untuk tahun 2022,  program BKK akan tetap dilanjutkan. Namun penyaluran dana mengalami sedikit perubahan. Di tahun 2022, penyaluran BKK tidak sama setiap desa. Polanya sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk klasifikasi BUMDesa maju akan menerima lebih banyak dibandingkan BUMDesa dasar. Karena dari sisi BUMDesa maju membutuhkan banyak kelembagaan, sumber daya manusia, dan kebutuhan lainnya.

Sebelum adanya dana BKK, BUMDesa di Provinsi Riau masih 700 lebih. Namun, dengan adanya program BKK yang dilakukan Syamsuar, jumlah desa yang memiliki BUMDesa meningkat. ‘’Karena memang syarat untuk mendapatkan dana BKK ini yaitu seluruh desa di Provinsi Riau harus membentuk BUMDesa,’’ ujarnya.

Pertama di Indonesia, Tekan Inflasi Melalui Peran BUMDesa
Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono mengapresiasi program Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Riau dengan mengoptimalkan peran BUMDesa yang didukung penuh oleh pememerintah. Karena sejalan dengan penguatan upaya pengendalian inflasi pangan yang didorong melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Peran BUMDesa tidak hanya sebagai badan usaha, namun turut berperan dalam menjaga kesinambungan pasokan, serta mengatur efisiensi rantai distribusi untuk komoditas cabai. “Dengan program ini, Riau menjadi provinsi pertama di Indonesia yang fokus pada pengembangan peran BUMDesa dalam upaya pengendalian inflasi daerah,” tuturnya. BI mengapresiasi komitmen Gubernur Riau yang mengarahkan TPID Riau untuk mengendalikan inflasi pangan dalam kerangka GNPIP.

Koordinasi dan Kolaborasi
Komunikasi dan koordinasi juga dilakukan secara masif dengan pemerintah pusat. Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar beberapa kali mengelar pertemuan dengan Kementrian Menteri Desa dan PDTT. Ini juga menyangkut dengan beberapa aspek seperti bantuan BUMDesa, stunting, masyarakat miskin, Posyandu dan lain lain. Yang semua itu, muaranya tentu meningkatkan ekonomi desa di Riau.

‘’Hal menarik dalam mewujudkan desa mandiri ini. Bersama desa-desa itu, ternyata perlu penyamaan persepsi, sehingga hasil akan optimal. Selain kita bergerak, Kementerian Desa PDTT dan stafnya siap mendampingi,’’ jelasnya

Ternyata, kondisi di lapangan memang berbeda-beda. Masing-masing punya karakteristik tersendiri. Perlu pemahaman dan rasa yang sama pula, sehingga langkah yang dibuat, program yang disusun, bisa seiya sekata. Koordinasi dan kolaborasi yang erat dari semua pihak yang terlibat, baik Dinas PMD selaku pendamping BUMDesa, Dinas Pertanian selaku pakar dalam budi daya, Dinas Perindag selaku pengatur pasar dan pihak-pihak lain akan memperkuat terbentuknya ekosistem ini.

BI menilai potensi strategis dari 1.591 BUMDesa yang ada di Riau. Dimana kurang lebih 200 BUMDesa yang bergerak di bidang pertanian dapat digerakkan mendukung optimalisasi budi daya cabai. Datuk Sri Setia Amanah H Syamsuar MSi mengajak masyarakat termasuk ASN serta TNI dan Polri bisa bekerja sama dalam mempersiapkan kebutuhan pangan di daerah. Khususnya komoditi cabai agar penanggulangan inflasi bisa berjalan dengan baik seterusnya dan bisa menekan angka inflasi di Riau di bawah 5 persen.

Pertanian Perkotaan atau Urban Farming
Sebelum melibatkan BUMDesa, program unggulan TPID Riau lainnya dalam pengendalian inflasi adalah pengembangan budi daya pertanian perkotaan atau urban farming berupa penanaman cabai di lahan pekarangan. Program ini menyasar para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Provinsi Riau yang mengedepankan ASN dan KWT sebagai role model masyarakat.

Gerakan penanaman cabai di lahan pekarangan ini, merupakan upaya untuk mengendalikan inflasi, menjaga kestabilan harga cabai, dan menjaga persediaan stok cabai. Inflasi yang terjadi di Provinsi Riau saat ini berkisar di angka tujuh persen. Hal ini yang membuat perlu adanya komitmen dan kerja sama dari seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Riau untuk bekerja sama menurunkan inflasi.

Gerakan menanam cabai ini perlu ada dukungan dari semua pihak untuk menjaga konsistensi dan keberlangsungan beberapa program pengendalian inflasi. Agar target akhir Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yakni angka inflasi yang rendah dan stabil dapat dicapai.

Nasehat dan harapan terus disampaikan oleh Gubri Syamsuar. Khusus soal pemanfaatan dana negara ini, dia mengingatkan bahwa hajatan bantuan desa ini haruslah tepat sasaran. Jangan sesekali disalahgunakan. Dicontohkan, dana ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Pertama, untuk bantuan usaha bagi rumah tangga berupa alat kerja atau alat produksi pendukung kegiatan usaha. Atau dapat juga berupa bantuan bibit ternak atau ikan, benih ataupun tanaman.

Dia mengatakan, sejak awal menjadi gubernur, dirinya telah berkomitmen untuk mendorong pembangunan desa melalui BKK Desa. Ia menjelaskan pada awal bertugas, jumlah desa mandiri di Riau hanya berjumlah 10 desa. Namun sekarang jumlahnya meningkat cukup signifikan. Untuk hal desa mandiri ini, masyarakat Riau insya Allah pada 2024 mendatang akan terdedah dengan potensi 600 desa yang semakin kuat. Desa maju semakin bertambah, desa tertinggal semakin sedikit.***