Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus melakukan kajian dan analisa dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona atau covid-19. Termasuk rencana pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Upaya percepatan pemutusan rantai penyebaran virus corona menjadi perhatian yang serius bagi pemrintah pusat dan daerah di Indonesia. Salah satu langkah tepat adalah pemberlakuan PSBB.

Bahkan GUbernur Riau Drs H. Syamsuar juga telah menyampaikan dan berharap Daerah sekitar Kota Pekanbaru agar mempersiapkan pemberlakuan PSBB.

Hal itu disampaikan Syamsuar saat menggelar rapat bersama Ketua DPRD Provinsi Riau dan Ketua Fraksi Partai di lingkungan Provinsi Riau yang berlangsung di Posko Gugus Tugas Provinsi Riau beberapa Waktu lalu

Adapun daerah yang dimaksud yakni Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Dumai.

Dari hasil rapat rencana penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksankan Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada Rabu (15/4/2020), sejauh ini masih dalam taraf kajian dan analisa. Kajian ini meliputi berbagai faktor dan indikator sehingga penetapan PSBB di Kabupaten Pelalawan belum bisa ditetapkan.

"Kita memang akan mengajukan PSBB, tapi tentu sebelum itu kita harus lakukan kajian-kajian yang mendalam," terang Sekdakab Pelalawan, Drs HT Mukhlis MSi, pada awak media, Rabu (15/4/2020).

Dia menjelaskan bahwa sejauh ini untuk persoalan PSBB di Kabupaten Pelalawan masih terus proses guna melihat kajian dari berbagai aspek. Nanti jika kajian itu sudah final barulah pihaknya akan melaporkan hasil kajian ini ke pimpinan. Kemudian selanjutnya pimpinan nanti yang akan mengajukan usul proposal PSBB ke Pemerintah Pusat.

"Jika hasil kajiannya sudah final, nanti kita akan laporkan ke pimpinan," katanya.

Sehari sebelumnya, Bupati Pelalawan HM Harris sendiri sudah menyatakan niatnya untuk mengusulkan proposal Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bagi daerah ini.

PSBB ini sebagai upaya penanganan lebih ketat disertai sanksi. Jadi tidak hanya imbauan-imbauan lagi karena nyawa masyarakat lebih berharga, ketimbang dampak ekonomi atas diberlakukan usulan ini nantinya.

"Kita berprinsip nyawa masyarakat lebih berharga, ketimbang dampak ekonomi yang terjadi. Nyawa tak bisa dicari, jika ekonomi bisa dicari, jadi setelah melalui rapat melibatkan Forkopimda, kita akan mengusulkan diberlakukan PSBB. Pengajuan proposal akan diusulkan, usai pembahasan pihak-pihak terkait," terang bupati Pelalawan, HM Harris.

Harris mengatakan jika diberlakukan PSBB pasti akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Karena itu, guna mengantisipasi hal terburuk imbas dari PSBB, Pemkab Pelalawan bakal memberikan paket Sembako kepada masyarakat yang betul-betul terdampak.

"Jadi saat ini kita masih terus lakukan pendataan, sasarannya adalah masyarakat yang betul-betul terdampak, nanti kita bagikan paket Sembako berkala selama tiga bulan," tegasnya.

Sambil menunggu usulan proposal pemberlakuan PSBB tersebut, kata Bupati Harris, Pemda Pelalawan terus berupaya melakukan sosialisasi di tengah masyarakat.

"Sambil menunggu usulan, kita di lapangan terus melakukan sosialisasi. Terus mengimbau warga untuk memutus mata rantai, menyelamatkan warga dari penyebaran COVID -19," tandasnya.

Sementara itu Kadiskes Pelalawan dan Jubir COVID -19 Pelalawan Asril menyampaikan data pasien COVID -19 Kabupaten Pelalawan, Rabu 15 April 2020 tercatat 1027 kasus. Rinciannya, 1003 Orang Dalam Pemantauan (ODP) terdiri dari 670 dalam proses pemantauan dan 333 selesai pemantauan.

Untuk status PDP jumlahnya 20 Pasien, terdiri 13 orang masih dirawat, 6 orang sudah pulang dan sehat serta 1 meninggal dunia. Sedangkan kasus positif masih tetap sama yakni 4 orang pasien positif yang kini dirawat di RS Arifin Ahmad Pekanbaru. (Adv)