Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Suparman S.Sos, M.Si mengundang seluruh pimpinan perusahaan perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di rumah dinas Bupati, Rabu (14/6/2917) malam. Pada pertemuan sekaligus diskusi ini, Bupati Suparman mengajak seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan PKS yang beroperasi di Kabupaten Rohul ikut berkontribusi, dan mendukung seluruh program pembangunan daerah. 

Suparman mengungkapkan dari sekira 50 perusahaan yang ada, sebagian besar korporasi masih membayar pajak NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan pajak lainnya di daerah lain, seperti di Jakarta, Medan Provinsi Sumatera Utara, dan Pekanbaru.

Meski perusahaan beroperasi dan mengeruk hasil bumi di Kabupaten Rohul, namun selama ini daerah tidak mendapatkan‎ porsi hak untuk kemajuan program pembangunan.

"Kami mengundang perusahaan ini agar NPWP (perusahaan) dan pajak-pajaknya harus jujur dan membayar di tempat dimana usahanya berada,"‎ jelas Suparman. 

Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau ini sangat yakin jika seluruh perusahaan ikut berkontribusi, tentunya Pendapatan Asli Daerah (PAD)‎ dari sektor perkebunan akan meningkat, apalagi APBD Rohul 2017 masih terbilang kecil, sekira Rp1,4 triliun.

"Yang jelas ini merupakan PAD. Dengan meningkatnya PAD, tentu program-program pembangunan kita ‎tidak terkendala lagi untuk masalah pembiayaan," ujarnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Rohul ini mengatakan setiap pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ak‎an digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

"Nah, alangkah hari ini kita prihatinnya. Perusahaan itu cari kaya di Rokan Hulu, tapi bayar pajak di tempat lain," katanya.

Ditanya apakah ada kewajiban NPWP Perusahaan diurus di daerah tempat beroperasinya korporasi, menurut Suparman tentunya keberadaan perusahaan memberikan keuntungan bagi daerah dan masyarakat.

"Karena mereka berusaha di sini (Rohul), maka bayarlah pajak di sini," ajaknya.

Selain NPWP Perusahaan, sambung Bupati Suparman, banyak jenis pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, seperti pajak air permukaan yang bagi hasil dengan provinsi.

"Banyak perusahaan yang tidak jujur berapa air yang dipakai," ungkap Bupati. 

Selain NPWP Perusahaan, Bupati Suparman juga mengharapkan perusahaan membayar pajak di Rohul, seperti pajak kendaraan bermotor dan alat berat, termasuk PPH, dan lainnya. Ia juga meminta agar plat kendaraan bermotor dan alat berat perusahaan‎ diganti dengan plat BM seri Rohul.

"Ini belum maksimal kita rasakan, ‎sehingga dengan pertemuan ini diharapkan terjalin komunikasi yang baik."

"Kita duduk dan diskusi bersama-sama, apa pelayanan Pemerintah Daerah yang belum mereka dapatkan mereka sampaikan. Dan yang menjadi kewajiban mereka harus lakukan," jelasnya.

Bupati Suparman mengakui untuk peralihan NPWP Perusahaan, ia menjamin bahwa Pemkab Rohul akan memberikan kemudahan dalam proses pengurusan.

Ia sangat optimis penerimaan PAD akan meningkat jika seluruh perusahaan perkebunan dan PKS komitmen untuk membayar semua jenis pajak di Kabupaten Rohul. Ia proyeksikan, PAD dari sektor perkebunan akan meningkat sekira Rp40 miliar.

Terlepas soal NPWP Perusahaan dan pajak, untuk Corporate Social Responsibility (CSR), menurut Bupati Rohul merupakan kewajiban yang harus disalurkan oleh perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah dan masyarakat.

Suparman mengharapkan seluruh perusahaan menyalurkan CSR‎ secara rutin. Pemkab Rohul juga wacanakan agar CSR disalurkan melalui sebuah yayasan, sehingga penyalurannya tepat sasaran.

Apalagi, ungkap Suparman, masih banyak anak-anak Rohul yang berprestasi dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan biaya besar untuk pendidikan. 

"Yang jelas kewajiban saja mereka tidak jujur, apalagi masalah kepedulian. Ini pelan-pelan akan kita ajak," terangnya.

Bupati Suparman‎ mengakui setelah hari raya Idul Fitri, Pemkab Rohul akan menggelar pertemuan rutin dengan instansi terkait, termasuk Pemprov Riau. 

Agar masyarakat tahu perusahaan mana saja yang jujur dan perusahaan yang tidak jujur dalam membayar pajak, Pemkab Rohul akan ekspose secara berkala.

"Secara berkala kita ekspose. Bahkan akan kita surati instansi-instansi terkait, kalau perlu sampai ke pak Presiden (Joko Widodo) bahwa ada beberapa badan usaha yang tidak bayar pajak, apalagi yang non prosedural,"‎ tandas Bupati Rohul Suparman.

Pertemuan antara Bupati Suparman dengan pimpinan perusahaan dan PKS dimulai sekira pukul 21.00 WIB juga dihadiri Kepala Bappeda Rohul Nifzar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Rohul Jaharuddin, Kabag Tapem Rohul Muhammad Zaki,‎ Kepala Dinas Perizinan Penanaman Modal Rohul Ridarmanto, Kepala Samsat Rohul Zulkafli,‎ dan pejabat lain di lingkungan Pemkab Rohul.‎ (rtc)