www.transriau.com
09:06 WIB - Kelapa Jadi Denyut Kehidupan, Indragiri Hilir Berjuluk “Negeri Seribu Parit, Hamparan Kelapa Dunia | 08:30 WIB - Wakili Riau, SSB Junior PTPN V Bawa Pulang Tropi Liga Anak Nusantara Yogyakarta | 19:42 WIB - Agung Nugroho Minta Pemprov Lanjutkan Pembangunan Sirkuit | 16:02 WIB - Rektor Universitas Riau Minta Gubernur Syamsuar Ketua Dewan Pertimbangan | 15:50 WIB - IOH Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir dan Longsor Manado | 15:46 WIB - Kapolda Riau Apresiasi Kinerja Satpam Lindungi Aset Negara
  Jum'at, 03 Februari 2023 | Jam Digital
Follow:
 
Masyarakat Kenegerian Siberakun Tuntut PT. DPN Bebaskan 1000 Hektare Lahan Yang Termasuk Dalam HGU

Jumat, 24/07/2020 - 10:48:00 WIB

TERKAIT:
   
 

Komisi II DPRD Riau meng­gelar rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis, 23 Juli 2020 yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Riau, Robin Hutagalung didampingi Marwan Yohanis, Sugianto dan Manahara Napitupulu.

RDP kali ini dihadiri masyarakat adat dari kenegerian Siberakun, Dinas LHK Provinsi Riau dan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Disbun Kabupaten Kuansing serta pihak PT. Duta Palma Nusantara (DPN) diwakili Head Legal Hendra Leo dan rekan-rekannya. 

Rapat tersebut membahas sengketa lahan antara masyarakat Siberakun, Kabupaten Kuansing dengan PT Duta Palma Nusantara. 

Ketua Komisi II DPRD Riau Robin Hutagalung mengatakan RDP ini diselenggarakan guna menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat Kenegerian Siberakun dengan PT Duta Palma.

Antara PT. Duta Palma dan masyarakat disana terjadi konflik hingga terjadi ke proses hukum. Upaya proses hukum ini sudah berlangsung lama. Dari tingkat kabupaten sudah ditutup dan sekarang dibuka lagi ditingkat provinsi. 

"Masyarakat disana minta dibangunkan KKPA dan masyarakat yang tersangkut masalah hukum akibat konflik itu dicabut tuntutannya, " Kata Robin. 

Sementara itu salah seorang tokoh masyarakat Kuansing Mardianto Manan menyebutkan ada beberapa permasalahan masyarakat dan PT. DPN. Dalam HGU yang dimiliki perusahaan terdapat 1000 hektare tanah masyarakat adat Kenegerian Siberakun. Kalau memang ada kampung masyarakat didalam HGU perusahaan keluarkan dari sana. 

"Kembalikan ulayat yang diambil perusahaan kepada masyarakat pemiliknya, " Ungkap Mardianto. 

Saat ini Perusahaan telah membuat parit besar disana. Sementara ada kebun masyarakat didalamnya yang menakik atau menderes karet dan ini telah diakui perusahaan. Tapi masyarakat yang akan menakik kesana harus berputar-putar menuju kebun karetnya. 

"Perkebunan dan DLHK coba buka peta awal ada gak rumah dan kebun masyarakat disana. Kalau ada berarti itu sudah ada kampung disana, " Ujarnya. 

Sementara pihak PT Duta Palma Nusantara diwakili Head Legal Hendra Leo mengatakan bahwa perusahaan telah memiliki izin dari Bupati Kuantan Sengingi berupa Izin Lokasi SK Gubernur tanggal11 November 1987 dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) tanggal 3 November 2000 dan Persetujuan Dokumen ANDAL RKL dan RPL Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit tanggal 12 April 2005 .

Selain itu, sebagai hak titel, PT DPN juga sudah memiliki HGU. SHGU No. 01  berlaku sampai dengan 31 Desember 2043

"Terhadap permasalahan dengan pihak masyarakat Kenegrian Siberakun, sebenarnya telah diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dituangkan didalam surat kesepakatan antara masyarakat kenegrian Seberakun Dengan PT. Dutapalma Nusantara tanggal 14 September 1999 yang ditandatangani oleh pihak masyarakat dan ninik mamak Kenegrian Siberakun," Kata Leo. 

Ditambahka Leo pihak perusahaan juga telah sudah beberapa kali dimediasi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Sengingi dan akhirnya pemerintah Daerah Kab. Kuantan Sengingi akhirnya mengeluarkan surat No 100/TPK/257 tanggal 28 Februari 2020.

Begitu juga, BPN juga sudah melakukan peninjauan lapangan ke HGU PT DPN yg diklain sebagai tanah ulayat oleh masyarakat kenegrian Siberakun, dan hasilnya sebagaimana disebutkan didalam surat BPN Kabupaten Kuansing  Nomor :IP.01.01/193-14.09/IV/2020 tgl 30 April 2020 tgl 30 April 2020.

Selanjutnya IP.01.01/236-14.09/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 yg menerangkan bahwa titik koordinat/lokasi yang diklaim oleh masyarakat kenegrian siberakun berada di areal HGU PT. Dutapalma Nusantara.

Sehingga permasalahan yang dipermasalahkan dalam RDP hari ini sebenarnya sudah diselesaikan melalui Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga saat ini tidak ada permasalahan lahan dengan masyarakat karena sudah ada kesepakatan bersama dan PT DPN sudah melakukan kegiatan perkebunan sesuai dengan izin yang diberikan. (Fd) 



 
Berita Terkini:
  • Kelapa Jadi Denyut Kehidupan, Indragiri Hilir Berjuluk “Negeri Seribu Parit, Hamparan Kelapa Dunia
  • Wakili Riau, SSB Junior PTPN V Bawa Pulang Tropi Liga Anak Nusantara Yogyakarta
  • Agung Nugroho Minta Pemprov Lanjutkan Pembangunan Sirkuit
  • Rektor Universitas Riau Minta Gubernur Syamsuar Ketua Dewan Pertimbangan
  • IOH Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir dan Longsor Manado
  • Kapolda Riau Apresiasi Kinerja Satpam Lindungi Aset Negara
  • Kementerian ATR/BPN Resmi Cabut HGU PT TUM di Pulau Mendul
  • Perahu Berkajang Kain Meriahkan Semah Antau di Malako Kociak Tanjung Beringin
  • Gerak Cepat Partai Demokrat Riau Tuntaskan Keluhan Masyarakat Pekanbaru
  • Angkat Dirjenbun Sebagai Komisaris PTPN V, Upaya Pemerintah Akselerasi PSR
  • IOH Bersama Ericsson Menyelesaikan Integrasi Jaringan di Jabodetabek
  • Pelayanan Prima Rumah Sakit Tandun PTPN V Diganjar Akreditasi Bintang Lima Paripurna
  • JNE Rayakan Imlek dan Meriahkan Pawai Karnaval HUT ke 50 Sekolah Kalam Kudus Selatpanjang
  • PHR Akan Tindak Tegas Kontraktor Yang Lalai Terapkan K3
  • Bank Sampah Ibnu Al-Mubarok Binaan PHR-Unilak Raih Penghargaan Peduli Lingkungan
  •  
    Komentar Anda :

     

     
    TRANS TERPOPULER
    1 Prediksi Bakal Pasangan Calon Bupati Kampar 2017
    2 Innalillahiwainnaillahi Rojiun..... Anggota DPRD Riau Rosfian Meninggal Dunia 
    3 Ustadz Mas’ud Tahidin Kupas Soal Motivasi Kerja di Al Munawwarah UIR
    4 PT Sinarmas Turunkan 3 Helikopter Padamkan Karlahut di Riau
    5 Koramil 11/Pwk Kandis Berikan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Kepada Pramuka Pondok Pesantren
    6 Pengumuman Persyaratan dan Permohonan Beasiswa Pemprov Riau tahun 2016
    7 Babinsa 02/Rambah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara Sejak Dini
    8 Syiar Baitullah, Penyiar Radio Ini Bisa Umroh Gratis dan Raih Income Puluhan Juta Rupiah
    9 Ibu Hamil Dilarang Lihat Gerhana Matahari Total, Fakta atau Mitos, Ini Penjelasannya
    10 Sempena HUT ke-97 Damkar, Burhan Gurning: Armada Kita Siap Siaga
     
    TRANS PILIHAN
    Sabtu, 17/12/2022 - 19:07 WIB
    Pak Syam Membangun Riau
    Awal Mula Menancap Pada 2019 Membangun Infrastruktur
    Pak Syam Membangun Riau
    Energi Demi Desa Mandiri
    Ribuan Masyarakat Rohul Ikuti Jalan Sehat Bersama Partai Golkar
    Koalisi Indonesia Bersatu Membawa Kesejukan Untuk Riau Lebih Baik
    PHR WK Rokan Luncurkan ProKlim di Riau
    Datuk Setia Amanah Kukuhkan Pimpinan LAMR
    Gubri Borong Anugerah Adinata Syari'ah 2022
    Riau Peringkat 1 di Sumatra, Investasi APRIL Terbesar
    Membangun Dari Desa, Apa Saja yang telah dilaksanakan Gubernur Syamsuar
    DPRD Pelalawan Sampaikan Aspirasi Masyarakat Dalam Paripurna
    Afrizal Sintong Terima Mandat Ketua DPD II Golkar Rohil
    Cegah Karhutla di Masa Pandemi
    PT RAPP Luncurkan Inovasi Holistik Program Desa Bebas Api di Siak
    Logo HUT Riau-64 Penuh Makna
    Memulai Karir di Pemerintah dari Penghulu
    Afrizal Sintong, Bupati Baru Rokan Hilir
    Gubernur Riau Siapkan Ruang Isolasi Mandiri Pasien COVID-19 di Asrama Haji
     
    Follow:
    Pemprov Riau | Pemko Pekanbaru | Pemkab Siak | Pemkab Inhu | Pemkab Rohil | Pemkab Kampar | DPRD Rohil | DPRD Pekanbaru
    Redaksi Disclaimer Pedoman Tentang Kami Info Iklan
    © 2015-2016 PT. Trans Media Riau, All Rights Reserved