Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rohil meminta kepada Pemerintah Rokan Hilir untuk bisa meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, seperti pajak sarang walet yang selama ini belum digarap secara optimal. Hal ini disampaikan anggota DPRD Rohil Amansyah kepada wartawan

Kata Amansyah, kalau mengacu pada UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retrebusi daerah, artinya di dalam peraturan perundang-undagan tersebut masih banyak sumber pajak retrebusi daerah yang perlu digarap oleh pemerintah daerah, termausk pajak sarang walet.

"Kalau kita melihat dari struktur PAD kita, saat ini pengarapan kita belum optimal, contoh saja pendapatan dari sektor sarang burung walet saja belum begitu digarap dengan maksimal, apa lagi kalau kita melihat dari struktur dari pajak sarang walet tersebut," sebut Amansyah.

Hampir setiap kecamatan yang berada di Rokan Hilir ini bangunannya ada sarang walet, mengapa kita tidak bisa mengoptimalkan PAD tersebut. Dan bagai mana keseriusan pemerinath untuk mengali PAD kalau untuk regulasinya sudah ada.

"Kalau cerita depisit kita contohkan saja Kabupaten-kabupaten yang tidak bergantungan dengan DBH, mereka santa-santai saja, tapi ini menjadi semangat kita bisa meningkatkan PAD sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2009," cetusnya.

Lanjut Amansyah, kedua banyak-banyak kegiatan kita misalnya seperti jalan yang bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat seperti pengarapan DAK. DAK itu harus kita kejar untuk mengisi kekosogan anggaran kita, kita harus kejar. Bupati, Wakil Bupati dan DPRD kita kan ada ling di pusat tersebut kenapa kita tidak bicarakan disana supaya insfraktruktur bisa di bagun oleh pemerintah pusat. (trc)